News
ESDM Sebut Nikel Dihargai di Bawah HPP karena Smelternya Masih Dikit
JawaPos.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM mengakui, hingga kini masih marak pihak yang menjual biji nikel dengan harga terlalu rendah. Bahkan di bawah harga pokok produksi (HPP) yang berada di kisaran USD 20-22 per ton, atau tepatnya USD 20,34 per ton.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, hal tersebut terjadi karena jumlah biji nikel lokal lebih banyak dibandingkan pabrik nikel yang mengolahnya. “Realitas yang ada sering terjadi transaksi penjualan di bawah HPP. Pasti tak perhatikan good mining price. Memang supply demand, itu tergantung serapan atau mulut daripada smelter, kapasitas input,” ujarnya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7)
Yunus mengungkapkan, di Indonesia sendiri saat ini baru ada 11 pabrik smelter yang bisa menampung 30 juta ton biji nikel. Sedangkan pasokan nikel nasional mencapai 60 juta ton. Ditambah, saat ini penambang nikel sudah tak boleh lagi mengekspor nikel.
“Ada 11 smelter, ini bisa menyerap sampai sekitar 30 juta ton kapasitas input-nya. Kemudian produksi kita itu sekitar 60 jutaan ton,” tuturnya.
Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan aturan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk menjaga harga nikel. Tujuannya, untuk menjaga kebutuhan penambang nikel maupun pelaku usaha smelter.
HPM yang diterbitkan dinilai menguntungkan baik penambang maupun pengusaha smelter. Sebab, HPM berada di bawah standar internasional agar pelaku smelter bisa membelinya. Tetapi juga berada di atas harga pokok produksi penambang nikel.
Yunus menambahkan, nantinya akan ada tambahan pembangunan smelter lagi hingga 2022 sebanyak 29 smelter. “Memang kita sedang merencanakan pengembangan smelter berikutnya. Akan ada untuk smelter nikel, jumlah total smelter 29,” tukasnya.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, hal tersebut terjadi karena jumlah biji nikel lokal lebih banyak dibandingkan pabrik nikel yang mengolahnya. “Realitas yang ada sering terjadi transaksi penjualan di bawah HPP. Pasti tak perhatikan good mining price. Memang supply demand, itu tergantung serapan atau mulut daripada smelter, kapasitas input,” ujarnya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7)
Yunus mengungkapkan, di Indonesia sendiri saat ini baru ada 11 pabrik smelter yang bisa menampung 30 juta ton biji nikel. Sedangkan pasokan nikel nasional mencapai 60 juta ton. Ditambah, saat ini penambang nikel sudah tak boleh lagi mengekspor nikel.
“Ada 11 smelter, ini bisa menyerap sampai sekitar 30 juta ton kapasitas input-nya. Kemudian produksi kita itu sekitar 60 jutaan ton,” tuturnya.
Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan aturan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk menjaga harga nikel. Tujuannya, untuk menjaga kebutuhan penambang nikel maupun pelaku usaha smelter.
HPM yang diterbitkan dinilai menguntungkan baik penambang maupun pengusaha smelter. Sebab, HPM berada di bawah standar internasional agar pelaku smelter bisa membelinya. Tetapi juga berada di atas harga pokok produksi penambang nikel.
Yunus menambahkan, nantinya akan ada tambahan pembangunan smelter lagi hingga 2022 sebanyak 29 smelter. “Memang kita sedang merencanakan pengembangan smelter berikutnya. Akan ada untuk smelter nikel, jumlah total smelter 29,” tukasnya.
