News
ESDM kaji kebijakan pasokan nikel untuk smelter
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengkaji kembali seluruh kebijakan terkait rantai pasokan bijih nikel untuk smelter dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan mineral yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut mencakup konservasi cadangan mineral serta praktik pertambangan yang baik (good mining practice).
"Kami mengadakan Focus Group Discussion untuk tahu permasalahan nikel itu kayak bagimana, termasuk konservasi," katanya di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kamis (15/3).
–– ADVERTISEMENT ––
Bambang menyatakan seluruh masukan dari para pelaku usaha akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan. Tak menutup kemungkinan akan ada koreksi atas kebijakan yang telah berjalan.
Adapun pihaknya akan terus melakukan pertemuan dengan pelaku usaha nikel. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) diminta menyampaikan seluruh data terkait rantai pasokan bijih nikel secara mendetail.
"Mesti ada pertemuan lanjutan, Saya kasih tahu supaya mereka (APNI) bisa lebih transparan menyampaikan data-datanya," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga tahun ini sebanyak 15 smelter nikel ditargetkan beroperasi. Kapasitas masukannya mencapai 35,22 juta ton bijih nikel per tahun.
Adapun dari rencana pembangunannya, sebanyak 31 smelter nikel ditargetkan beroperasi pada 2022. Kapasitas masukannya pun akan melonjak jadi 71,2 juta ton bijih nikel per tahun.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan mineral yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut mencakup konservasi cadangan mineral serta praktik pertambangan yang baik (good mining practice).
"Kami mengadakan Focus Group Discussion untuk tahu permasalahan nikel itu kayak bagimana, termasuk konservasi," katanya di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kamis (15/3).
–– ADVERTISEMENT ––
Bambang menyatakan seluruh masukan dari para pelaku usaha akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan. Tak menutup kemungkinan akan ada koreksi atas kebijakan yang telah berjalan.
Adapun pihaknya akan terus melakukan pertemuan dengan pelaku usaha nikel. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) diminta menyampaikan seluruh data terkait rantai pasokan bijih nikel secara mendetail.
"Mesti ada pertemuan lanjutan, Saya kasih tahu supaya mereka (APNI) bisa lebih transparan menyampaikan data-datanya," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga tahun ini sebanyak 15 smelter nikel ditargetkan beroperasi. Kapasitas masukannya mencapai 35,22 juta ton bijih nikel per tahun.
Adapun dari rencana pembangunannya, sebanyak 31 smelter nikel ditargetkan beroperasi pada 2022. Kapasitas masukannya pun akan melonjak jadi 71,2 juta ton bijih nikel per tahun.
