News
Ekonomi Papua Lesu, Freeport Diminta Serap 50% Tenaga Kerja Lokal
Jakarta -Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan peralihan penambangan Freeport dari open pit (pertambangan terbuka) ke underground mine (pertambangan bawah tanah) sejak 2019 lalu, menyebabkan produksi tambang Freeport menurun hingga -43,2%. Hal ini juga berdampak pada lesunya ekonomi Papua pada 2019 lalu.
"Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2019 jadi -15,72%. Pemasukan ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan Freeport juga anjlok 76%, dari Rp 4,2 triliun pada 2018 menjadi Rp 1,9 triliun pada 2019," ujar Bamsoet, Kamis (5/3/2020).
Menurutnya, setelah menunjuk Claus Wamafma, putra asli Papua pertama yang dipercaya menduduki kursi direktur, Freeport harusnya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Papua hingga mencapai 50%. Ini juga diharapkannya bisa memberikan aktivitas pertambangan yang lebih bermanfaat bagi Papua.
Baca juga: Teken Ikrar Kebangsaan, Ketua MPR Minta Freeport Utamakan Rakyat Papua
"Dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral atau setara dengan Rp 2.500 triliun, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2041. Jeda waktu 21 tahun sejak 2020 ini tak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan," ungkapnya.
Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan agar Freeport bisa mempercepat pembangunan smelter di Gresik yang saat ini progresnya masih dibawah 5%. Sesuai amanah UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang wajib membangun smelter atau pemurnian tambang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang.
"Jangan sampai di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan. Karenanya, membangun Freeport harus dilandaskan kepada membangun Papua. Membangun Indonesia, juga tak boleh melupakan Papua," jelasnya.
Sebagai informasi, target kapasitas produksi underground mine sendiri baru akan maksimal setelah tahun 2022. Saat ini, kapasitas produksinya ditargetkan 96 ribu ton/hari di tahun 2020, meningkat 160 ribu ton/hari di tahun 2021, kemudian 216 ribu ton/hari di tahun 2022, dan di tahun 2023 mencapai 217 ribu ton/hari.
Simak Video "Bamsoet ke Menteri Terpilih: Kerja Lebih Keras Agar Presiden Tak Dikritik"
"Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2019 jadi -15,72%. Pemasukan ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan Freeport juga anjlok 76%, dari Rp 4,2 triliun pada 2018 menjadi Rp 1,9 triliun pada 2019," ujar Bamsoet, Kamis (5/3/2020).
Menurutnya, setelah menunjuk Claus Wamafma, putra asli Papua pertama yang dipercaya menduduki kursi direktur, Freeport harusnya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Papua hingga mencapai 50%. Ini juga diharapkannya bisa memberikan aktivitas pertambangan yang lebih bermanfaat bagi Papua.
Baca juga: Teken Ikrar Kebangsaan, Ketua MPR Minta Freeport Utamakan Rakyat Papua
"Dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral atau setara dengan Rp 2.500 triliun, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2041. Jeda waktu 21 tahun sejak 2020 ini tak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan," ungkapnya.
Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan agar Freeport bisa mempercepat pembangunan smelter di Gresik yang saat ini progresnya masih dibawah 5%. Sesuai amanah UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang wajib membangun smelter atau pemurnian tambang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang.
"Jangan sampai di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan. Karenanya, membangun Freeport harus dilandaskan kepada membangun Papua. Membangun Indonesia, juga tak boleh melupakan Papua," jelasnya.
Sebagai informasi, target kapasitas produksi underground mine sendiri baru akan maksimal setelah tahun 2022. Saat ini, kapasitas produksinya ditargetkan 96 ribu ton/hari di tahun 2020, meningkat 160 ribu ton/hari di tahun 2021, kemudian 216 ribu ton/hari di tahun 2022, dan di tahun 2023 mencapai 217 ribu ton/hari.
Simak Video "Bamsoet ke Menteri Terpilih: Kerja Lebih Keras Agar Presiden Tak Dikritik"
