News
Ekspor mineral terganjal sejumlah syarat
JAKARTA. Perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan kegiatan ekspor mineral mentah masih terganjal beberapa syarat. Sehingga, sampai saat ini, belum ada perusahaan tambang yang mengajukan rekomendasi ekspor kepada Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, sejauh ini belum ada perusahaan tambang yang meminta rekomendasi ekspor mineral. Sebab, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Misalnya, pertama membangun smelter. Dua, membuat fakta integritas. Tiga, cadangan harus diverifikasi melalui KJMI. Tidak mudah begitu saja minta rekomendasi ekspornya," papar Bambang di Kantor Dirjen Minerba, Kamis (2/3).
Syarat lainnya, kata Bambang, perusahaan harus memenuhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lalu, haru tercatat sebagai IUP Cleand and Clear (CnC). Adapun, setelah mendapatkan kegiatan ekspor. Maka Kementerian ESDM, akan melihat progress pembangunan smelter per enam bulan sekali.
"Kalau sudah enam bulan diperiksa tidak ada kemajuan, cabut ekspornya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, masih banyak perusahaan tambang yang berfikir apabila ingin meminta kegiatan ekspor. Sebab, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineralnya (smelter) belum terbangun.
"Belum ada yang meminta (rekomendasi). Karena kan harus dilihat dulu progresnya. Bagaimana kalau enam bulan belum ada progres. Kan otomatis distop ekspornya," terangnya.
Jonan menambahkan, pihaknya memberikan waktu lima tahun untuk perusahaan tambang membangun smelter. Ditargetkan, pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kegiatan ekspor mineral mentah.
"Kita kasih waktu supaya orang mau tidak mau setelah 2022 tidak ada ekspor ore. Dikasih waktu 5 tahun setelah itu no more you have to build the smelter," pungkasnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, sejauh ini belum ada perusahaan tambang yang meminta rekomendasi ekspor mineral. Sebab, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Misalnya, pertama membangun smelter. Dua, membuat fakta integritas. Tiga, cadangan harus diverifikasi melalui KJMI. Tidak mudah begitu saja minta rekomendasi ekspornya," papar Bambang di Kantor Dirjen Minerba, Kamis (2/3).
Syarat lainnya, kata Bambang, perusahaan harus memenuhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lalu, haru tercatat sebagai IUP Cleand and Clear (CnC). Adapun, setelah mendapatkan kegiatan ekspor. Maka Kementerian ESDM, akan melihat progress pembangunan smelter per enam bulan sekali.
"Kalau sudah enam bulan diperiksa tidak ada kemajuan, cabut ekspornya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, masih banyak perusahaan tambang yang berfikir apabila ingin meminta kegiatan ekspor. Sebab, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineralnya (smelter) belum terbangun.
"Belum ada yang meminta (rekomendasi). Karena kan harus dilihat dulu progresnya. Bagaimana kalau enam bulan belum ada progres. Kan otomatis distop ekspornya," terangnya.
Jonan menambahkan, pihaknya memberikan waktu lima tahun untuk perusahaan tambang membangun smelter. Ditargetkan, pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kegiatan ekspor mineral mentah.
"Kita kasih waktu supaya orang mau tidak mau setelah 2022 tidak ada ekspor ore. Dikasih waktu 5 tahun setelah itu no more you have to build the smelter," pungkasnya.
