News
FI Berharap Ada Kesepakatan
Dihubungi secara terpisah, juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pertemuan Menkeu RI Sri Mulyani dan CEO Freeport- McMoRan Richard Adkerson tersebut sebatas jamuan makan malam. Menurut dia, tidak ada pembahasan atau negosiasi terkait penyusunan lampiran IUPK.
Dia mengatakan, pertemuan itu berbeda dengan pertemuan antara Richard dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Houston, Amerika Serikat, medio Juli lalu. Saat itu, Jonan dan Richard membahas empat poin negosiasi dan tercapai kesepakatan dasar.
“Memang ada pertemuan (antara Sri Mulyani dan Richard Adkerson). Tapi, itu bukan membahas (FI) atau ada perundingan. Jadi, berbeda dengan kedatangan Pak Jonan tempo hari yang memang membahas (poin negosiasi),” kata Riza kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (12/10).
Sebelumnya, Freeport dan pemerintah memiliki kesepakatan awal bahwa perundingan berlangsung 10 Februari-10 Oktober 2017. Namun, hingga batas waktu itu belum tercapai titik temu, antara lain, mengenai valuasi, waktu, dan mekanisme pelepasan 51% saham FI sesuai kewajiban divestasi Freeport. Akhirnya, masa perundingan diperpanjang tiga bulan.
“Perpanjangan waktu selama tiga bulan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan. Kami berharap tercapai win-win solution,” ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani memiliki harapan yang sama, yakni penyusunan lampiran IUPK rampung dalam tiga bulan ke depan. Dia juga memahami perlunya tambahan waktu dalam proses negosiasi.
“Memang diperlukan waktu dalam mencapai kesepakatan tersebut. Winwin solution yang diharapkan tercapai yakni divestasi 51% paling lambat di 2021, serta pembangunan smelter,” katanya kepada Investor Daily. (ant/cnbc/sumber lain/en)
Dia mengatakan, pertemuan itu berbeda dengan pertemuan antara Richard dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Houston, Amerika Serikat, medio Juli lalu. Saat itu, Jonan dan Richard membahas empat poin negosiasi dan tercapai kesepakatan dasar.
“Memang ada pertemuan (antara Sri Mulyani dan Richard Adkerson). Tapi, itu bukan membahas (FI) atau ada perundingan. Jadi, berbeda dengan kedatangan Pak Jonan tempo hari yang memang membahas (poin negosiasi),” kata Riza kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (12/10).
Sebelumnya, Freeport dan pemerintah memiliki kesepakatan awal bahwa perundingan berlangsung 10 Februari-10 Oktober 2017. Namun, hingga batas waktu itu belum tercapai titik temu, antara lain, mengenai valuasi, waktu, dan mekanisme pelepasan 51% saham FI sesuai kewajiban divestasi Freeport. Akhirnya, masa perundingan diperpanjang tiga bulan.
“Perpanjangan waktu selama tiga bulan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan. Kami berharap tercapai win-win solution,” ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani memiliki harapan yang sama, yakni penyusunan lampiran IUPK rampung dalam tiga bulan ke depan. Dia juga memahami perlunya tambahan waktu dalam proses negosiasi.
“Memang diperlukan waktu dalam mencapai kesepakatan tersebut. Winwin solution yang diharapkan tercapai yakni divestasi 51% paling lambat di 2021, serta pembangunan smelter,” katanya kepada Investor Daily. (ant/cnbc/sumber lain/en)
