News
Freeport Beroperasi Lagi Awal Maret
JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) akan kembali beroperasi pada awal Maret mendatang, meski belum mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini hanya memproduksi konsentrat sekitar 40% dari kapasitas normal. Hal ini lantaran menyesuaikan dengan kebutuhan PT Smelting, perusahaan smelter yang sebagian sahamnya dimiliki PTFI.
PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, tersebut memiliki pabrik smelter atau pengolah hasil tambang dengan kapasitas satu juta ton konsentrat per tahun. "Awal Maret nanti, PT Smelting sudah beroperasi. Produksi kami hanya mengandalkan Smelting," kata Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama di Jakarta, Selasa (21/2).
Freeport belum bisa beroperasi normal, karena PTFI yang memegang Kontrak Karya (KK) dan pemerintah masih bersengketa. Masalah ini berawal ketika pemerintah melarang pemegang KK mengekspor konsentrat sejak 11 Januari 2017. Pasalnya, perusahaan yang diizinkan mengekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan hanyalah pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang membangun smelter. Pemegang Kontrak Karya baru bisa melakukan ekspor lagi jika mau mengubah KK menjadi IUPK.
Freeport bersedia mengikuti ketentuan itu, namun dengan syarat jaminan fiskal dan hukum dalam KK harus dimasukkan ke dalam klausul IUPK. Masalah inilah yang sampai sekarang belum mencapai titik temu antara kedua pihak. Bila dalam 120 hari ke depan belum ada kepastian, Freeport menyatakan bahwa jalur arbitrase akan menjadi upaya untuk mendapatkan jalan keluar. Freeport pun menekankan bahwa dalam KK yang diteken pada 1991, pemerintah RI menjamin ekspor konsentrat hingga habis masa berlaku kontrak 2021.
Saat ini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah menyiapkan rencana produksi hingga habis masa Kontrak Karya pada 2021. Freeport berharap segera mencapai kesepakatan dengan pemerintah.
Freeport menjelaskan, operasi tambang PTFI saat ini terhenti, lantaran tempat penyimpan konsentrat sudah penuh. Hal itu dikarenakan 60% produksi konsentrat tidak bisa dikirim ke luar negeri dan ada aksi mogok di Smelting. Freeport menghentikan operasi sejak 10 Februari lalu dan kondisi ini merupakan kahar atau force majeur.
PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, tersebut memiliki pabrik smelter atau pengolah hasil tambang dengan kapasitas satu juta ton konsentrat per tahun. "Awal Maret nanti, PT Smelting sudah beroperasi. Produksi kami hanya mengandalkan Smelting," kata Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama di Jakarta, Selasa (21/2).
Freeport belum bisa beroperasi normal, karena PTFI yang memegang Kontrak Karya (KK) dan pemerintah masih bersengketa. Masalah ini berawal ketika pemerintah melarang pemegang KK mengekspor konsentrat sejak 11 Januari 2017. Pasalnya, perusahaan yang diizinkan mengekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan hanyalah pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang membangun smelter. Pemegang Kontrak Karya baru bisa melakukan ekspor lagi jika mau mengubah KK menjadi IUPK.
Freeport bersedia mengikuti ketentuan itu, namun dengan syarat jaminan fiskal dan hukum dalam KK harus dimasukkan ke dalam klausul IUPK. Masalah inilah yang sampai sekarang belum mencapai titik temu antara kedua pihak. Bila dalam 120 hari ke depan belum ada kepastian, Freeport menyatakan bahwa jalur arbitrase akan menjadi upaya untuk mendapatkan jalan keluar. Freeport pun menekankan bahwa dalam KK yang diteken pada 1991, pemerintah RI menjamin ekspor konsentrat hingga habis masa berlaku kontrak 2021.
Saat ini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah menyiapkan rencana produksi hingga habis masa Kontrak Karya pada 2021. Freeport berharap segera mencapai kesepakatan dengan pemerintah.
Freeport menjelaskan, operasi tambang PTFI saat ini terhenti, lantaran tempat penyimpan konsentrat sudah penuh. Hal itu dikarenakan 60% produksi konsentrat tidak bisa dikirim ke luar negeri dan ada aksi mogok di Smelting. Freeport menghentikan operasi sejak 10 Februari lalu dan kondisi ini merupakan kahar atau force majeur.
