News
Freeport Habis US$212 juta untuk Smelter yang Belum Terlihat
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia mengaku telah menggelontorkan dana US$212,9 juta hingga November 2016 untuk membangun fasilitas pemurnian bahan galian tambang (smelter) di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Realisasi ini baru mencapai 9,6 persen dari total komitmen investasi smelter perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut sebesar US$2,2 miliar.
Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury mengatakan, angka ini sudah diverifikasi oleh lembaga audit Ernst and Young (E&Y). Ia merinci, sebagian besar dana tersebut, atau US$115 juta digunakan sebagai dana jaminan.
Sementara itu, sisa penggunaan dana lainnya adalah untuk menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebesar US$50 juta, penyerahan deposito jaminan sebesar US$20 juta, dan kontrak Front End Engineering Design (FEED) sebesar US$10,5 juta. Di samping itu, Freeport juga mengaku telah menyelesaikan pembayaran sewa lahan sebesar US$1,5 juta.
Meski sudah keluar uang banyak, namun Freeport mengakui belum ada pembangunan fisik yang terjadi di lahan tersebut. Sampai saat ini, lanjut Clementino, kesiapan lahan menjadi momok utama dalam melanjutkan proyek itu.
"Jadi memang realisasi lapangan belum terlihat, karena memang di dua lahan yang sedang kami siapkan belum merupakan tanah yang ready. Jadi perlu ada persiapan lahan, perlu direklamasi dan tanahnya walaupun direklamasi perlu ada soil improvement atau perbaikan penguatan lahan," ujar Clementino di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (7/12).
Perpanjangan Kontrak
Ia melanjutkan, kesiapan lahan setidaknya membutuhkan dana US$4,03 juta mengingat 80 persen lokasi yang digunakan berasal dari proses reklamasi. Melihat proses yang masih panjang, Freeport meminta tambahan perpanjangan Kontrak Karya (KK) sejak tahun 2021 mendatang agar realisasinya bisa lebih cepat.
"Kami mengharapkan adanya perpanjangan operasi, maka realisasi akan lebih cepat berbarengan dengan pengerjaan lainnya," terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Nugroho Christijanto mengakui jika persiapan lahan smelter Freeport masih minim.
Menurutnya, permasalahan utama lahan terletak di pelaksanaan reklamasi, di mana terdapat beberapa aspek teknis yang perlu dijalankan oleh Freeport maupun perusahaannya.
"Kendati demikian, kami sudah memiliki izin reklamasinya. Berkenaan izin pemanfaatan ruang dan lain-lain itu masih dalam proses. Apakah kami serius, insya allah Petrokimia Gresik sangat serius mengenai masalah ini," jelasnya di lokasi yang sama.
Oleh karenanya, perusahaannya belum bisa menagih uang sewa lahan meskipun kontrak sewa lahan telah ditandatangani sejak 2015 silam. Pasalnya, uang sewa baru bisa ditagih jika kesiapan lahan telah mencapai 100 persen, sesuai klausul kontrak penyewaan lahan.
Adapun, sewa lahan smelter Freeport akan berlaku dalam jangka 20 tahun dengan nilai kontrak US$150 juta.
"Jadi memang perjanjian sewa yang sudah kami tandatangani dengan Freeport mensyaratkan persiapan lahan harus selesai dulu. Dan itu ada persiapan teknis bagaimana lahan disiapkan. Ketika sudah sepakat, baru dilakukan pembayaran sewa," terangnya.
Sebagai informasi, pembangunan smelter adalah satu dari enam poin renegosiasi kontrak yang perlu dipenuhi perusahaan sebelum 2021 mendatang.
Selain smelter, poin renegosiasi yang perlu disepakati Freeport adalah penciutan lahan operasional dari 212,95 ribu hektare menjadi 90,36 ribu hektare dan pengenaan royalti bagi tembaga, emas dan perak yang nilainya ditingkatkan menjadi 4 persen, 3,75 persen dan 3,25 persen.
Selain itu, ada pula poin renegosiasi lain seperti kewajiban divestasi sebesar 20 persen, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam kegiatan operasionalnya. (gen)
Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury mengatakan, angka ini sudah diverifikasi oleh lembaga audit Ernst and Young (E&Y). Ia merinci, sebagian besar dana tersebut, atau US$115 juta digunakan sebagai dana jaminan.
Sementara itu, sisa penggunaan dana lainnya adalah untuk menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebesar US$50 juta, penyerahan deposito jaminan sebesar US$20 juta, dan kontrak Front End Engineering Design (FEED) sebesar US$10,5 juta. Di samping itu, Freeport juga mengaku telah menyelesaikan pembayaran sewa lahan sebesar US$1,5 juta.
Meski sudah keluar uang banyak, namun Freeport mengakui belum ada pembangunan fisik yang terjadi di lahan tersebut. Sampai saat ini, lanjut Clementino, kesiapan lahan menjadi momok utama dalam melanjutkan proyek itu.
"Jadi memang realisasi lapangan belum terlihat, karena memang di dua lahan yang sedang kami siapkan belum merupakan tanah yang ready. Jadi perlu ada persiapan lahan, perlu direklamasi dan tanahnya walaupun direklamasi perlu ada soil improvement atau perbaikan penguatan lahan," ujar Clementino di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (7/12).
Perpanjangan Kontrak
Ia melanjutkan, kesiapan lahan setidaknya membutuhkan dana US$4,03 juta mengingat 80 persen lokasi yang digunakan berasal dari proses reklamasi. Melihat proses yang masih panjang, Freeport meminta tambahan perpanjangan Kontrak Karya (KK) sejak tahun 2021 mendatang agar realisasinya bisa lebih cepat.
"Kami mengharapkan adanya perpanjangan operasi, maka realisasi akan lebih cepat berbarengan dengan pengerjaan lainnya," terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Nugroho Christijanto mengakui jika persiapan lahan smelter Freeport masih minim.
Menurutnya, permasalahan utama lahan terletak di pelaksanaan reklamasi, di mana terdapat beberapa aspek teknis yang perlu dijalankan oleh Freeport maupun perusahaannya.
"Kendati demikian, kami sudah memiliki izin reklamasinya. Berkenaan izin pemanfaatan ruang dan lain-lain itu masih dalam proses. Apakah kami serius, insya allah Petrokimia Gresik sangat serius mengenai masalah ini," jelasnya di lokasi yang sama.
Oleh karenanya, perusahaannya belum bisa menagih uang sewa lahan meskipun kontrak sewa lahan telah ditandatangani sejak 2015 silam. Pasalnya, uang sewa baru bisa ditagih jika kesiapan lahan telah mencapai 100 persen, sesuai klausul kontrak penyewaan lahan.
Adapun, sewa lahan smelter Freeport akan berlaku dalam jangka 20 tahun dengan nilai kontrak US$150 juta.
"Jadi memang perjanjian sewa yang sudah kami tandatangani dengan Freeport mensyaratkan persiapan lahan harus selesai dulu. Dan itu ada persiapan teknis bagaimana lahan disiapkan. Ketika sudah sepakat, baru dilakukan pembayaran sewa," terangnya.
Sebagai informasi, pembangunan smelter adalah satu dari enam poin renegosiasi kontrak yang perlu dipenuhi perusahaan sebelum 2021 mendatang.
Selain smelter, poin renegosiasi yang perlu disepakati Freeport adalah penciutan lahan operasional dari 212,95 ribu hektare menjadi 90,36 ribu hektare dan pengenaan royalti bagi tembaga, emas dan perak yang nilainya ditingkatkan menjadi 4 persen, 3,75 persen dan 3,25 persen.
Selain itu, ada pula poin renegosiasi lain seperti kewajiban divestasi sebesar 20 persen, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam kegiatan operasionalnya. (gen)
