News
Gubernur : Bahan Baku Tersedia, Industri Di Jatim Tahan Krisis Moneter
Jatim Newsroom - Gubernur Jatim, H Soekarwo memimpin Provinsi Jatim pada awal 2009 yaitu memilih membuat program pembangunan industri yang berbasis pada ketersediaan bahan baku dari dalam negeri khususnya dari Jatim sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini yang membuat Jatim tahan dengan krisis moneter.
Keputusan orang nomor satu di Jatim itu terbukti menjadi benar, dimana saat krisis moneter yang akhir-akhir ini melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia akibat nilai tukar dollar melambung tinggi terhadap mata uang negara-negara lain, Jatim tetap aman, karena memiliki ketersediaan bahan baku.
Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan dunia industri terpuruk, sebab transaksi untuk bahan baku industri import maupun ekspor barang produksi ke luar negeri mayoritas menggunakan dolar. "Keputusan itu jadi benar saat krisis sebab dolar kita tetap stabil walaupun nilai tukar terhadap rupiah naik," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Rabu (26/9)
Bahan baku industri di Indonesia, kata Pakde Karwo mayoritas berasal dari Jatim dan Indonesia Timur, seperti kayu dan sawit dri produk hortikultura, maupun produk tambang. "Barulah setelah itu dibuat basemap dengan membikin smelter supaya tak jual bahan baku tapi minimal setengah jadi seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang," ujarnya.
Maka itu pihaknya berharap kepada Gubernur Jatim penerusnya mendatang bisa melanjutkan pembangunan industri yang berbasis pada ketersediaan bahan baku dari dalam negeri. Peran pemerintah melalui kekuatan APBD, lanjut Soekarwo hanyalah menjadi pengungkit (levered), sehingga pemerintah tak harus membiayai semua pembangunan yang telah direncanakan.
"APBD itu hanya untuk membiayai urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan penanganan kemiskinan. Sedangkan urusan lainnya, seperti pembangunan industri fungsi pemerintah hanya menjadi pengungkit," paparnya.
Ditambahkannya, peran uang pemerintah semakin turun terhadap pembangunan yang ada di daerah. Pakde Karwo mencontohkan, pada tahun 2017 kekuatan uang pemerintah di Jatim baik dana transfer, uang APBD kabupaten/kota di Jatim hanya sebesar Rp 151 triliun dari total Rp 2019 triliun uang yang beredar di Jatim. "Karena itu, ketelitian dan efisiensi anggaran APBD terhadap pembangunan menjadi sangat penting," pungkasnya. (pca/p)
Keputusan orang nomor satu di Jatim itu terbukti menjadi benar, dimana saat krisis moneter yang akhir-akhir ini melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia akibat nilai tukar dollar melambung tinggi terhadap mata uang negara-negara lain, Jatim tetap aman, karena memiliki ketersediaan bahan baku.
Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan dunia industri terpuruk, sebab transaksi untuk bahan baku industri import maupun ekspor barang produksi ke luar negeri mayoritas menggunakan dolar. "Keputusan itu jadi benar saat krisis sebab dolar kita tetap stabil walaupun nilai tukar terhadap rupiah naik," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Rabu (26/9)
Bahan baku industri di Indonesia, kata Pakde Karwo mayoritas berasal dari Jatim dan Indonesia Timur, seperti kayu dan sawit dri produk hortikultura, maupun produk tambang. "Barulah setelah itu dibuat basemap dengan membikin smelter supaya tak jual bahan baku tapi minimal setengah jadi seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang," ujarnya.
Maka itu pihaknya berharap kepada Gubernur Jatim penerusnya mendatang bisa melanjutkan pembangunan industri yang berbasis pada ketersediaan bahan baku dari dalam negeri. Peran pemerintah melalui kekuatan APBD, lanjut Soekarwo hanyalah menjadi pengungkit (levered), sehingga pemerintah tak harus membiayai semua pembangunan yang telah direncanakan.
"APBD itu hanya untuk membiayai urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan penanganan kemiskinan. Sedangkan urusan lainnya, seperti pembangunan industri fungsi pemerintah hanya menjadi pengungkit," paparnya.
Ditambahkannya, peran uang pemerintah semakin turun terhadap pembangunan yang ada di daerah. Pakde Karwo mencontohkan, pada tahun 2017 kekuatan uang pemerintah di Jatim baik dana transfer, uang APBD kabupaten/kota di Jatim hanya sebesar Rp 151 triliun dari total Rp 2019 triliun uang yang beredar di Jatim. "Karena itu, ketelitian dan efisiensi anggaran APBD terhadap pembangunan menjadi sangat penting," pungkasnya. (pca/p)
