News
Gubernur Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Smelter
Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membentuk tim percepatan pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sesuai amanat UU Minerba, smelter yang dibangun PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) harus terwujud pada 2021 mendatang.
Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, Tim Percepatan Pembangunan Smelter KSB dibentuk oleh gubernur. Gubernur dan Bupati KSB bertindak sebagai pengarah dalam tim ini. Ia mengatakan ada dua faktor percepatan pembagunan smelter di KSB.
Pertama, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.”Tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi smelter, dan tahun 2022 harus beroperasional aktif,” kata Ridwan saat rapat koordinasi pembangunan smelter di Kantor Bappeda, Selasa, 22 Januari 2019 siang.
Kedua, kata Ridwan, kehadiran industri smelter akan berdampak luar biasa bagi NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, selain smelter, di kawasan tersebut akan dibangun juga ikutan lainnya seperti industri pupuk, industri semen dan industri pendukung lainnya.
Sehingga keberadaan industri smelter di KSB akan menyerap tenaga kerja lokal dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB. Bahkan, Ridwan mengatakan keberadaan industri olahan pertambangan itu akan berdampak juga terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Untuk itu, Pemprov terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan smelter tersebut. Termasuk membantu AMNT untuk mempercepat pengurusan perizinan yang dibutuhkan.
Terpisah, Bupati KSB, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM mengatakan rakor percepatan pembangunan smelter dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka menyamakan persepsi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sehingga smelter tersebut benar-benar terwujud pada 2021.
“Ini juga sekaligus sebagai jawaban terhadap beberapa kelompok, masih saja ada yang mempertanyakan apakah ini serius atau tidak. Ternyata kan serius. Mereka juga sudah jalan,” katanya.
Musyafirin mengatakan AMNT sudah jalan di lapangan terkait dengan pembangunan smelter ini. AMNT sudah mulai melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang dianggap vital untuk lokasi pembangunan smelter.
Baca juga: Tambang Liar MBLB Ganggu Pertanian
‘’Itu sudah mulai. Tinggal nanti perizinannya sambil jalan kita selesaikan. Mereka sudah jalan untuk persiapan. Karena ini kan mereka harus buat masterplan, Amdal jalan juga. Kemudian untuk kawasan 850 hektare, mereka sudah menunjuk appraisal untuk menilai. Jadi semua paralel. Untuk kebutuhan industri dibutuhkan lahan 850 hektare,’’ sebutnya.
Untuk kebutuhan awal pembangunan smelter, AMNT butuh lahan 180 hektare. Dari luas tersebut AMNT sudah mendapatkan 90 hektare lebih. ‘’Tinggal proses perizinannya. Bahwa ini bukan hanya supaya mereka diizinkan ekspor (konsentrat). Tapi ini betul-betul jalan,’’ katanya.
Ia optimis dengan adanya tim percepatan yang dibentuk Gubernur NTB, pembangunan smelter akan terwujud 2021 mendatang. Pihaknya akan mengevaluasi secara berkala progres pembangunan smelter tersebut.
‘’Konstruksi ini terkait dengan Amdal, DED. Yang penting site plan sudah ada. Tapi ini dikerjakan secara paralel. Tidak ada yang lambat. Fungsi kami mendorong ini. Buktinya mereka serius datang,’’ pungkasnya. (nas)
Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, Tim Percepatan Pembangunan Smelter KSB dibentuk oleh gubernur. Gubernur dan Bupati KSB bertindak sebagai pengarah dalam tim ini. Ia mengatakan ada dua faktor percepatan pembagunan smelter di KSB.
Pertama, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.”Tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi smelter, dan tahun 2022 harus beroperasional aktif,” kata Ridwan saat rapat koordinasi pembangunan smelter di Kantor Bappeda, Selasa, 22 Januari 2019 siang.
Kedua, kata Ridwan, kehadiran industri smelter akan berdampak luar biasa bagi NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, selain smelter, di kawasan tersebut akan dibangun juga ikutan lainnya seperti industri pupuk, industri semen dan industri pendukung lainnya.
Sehingga keberadaan industri smelter di KSB akan menyerap tenaga kerja lokal dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB. Bahkan, Ridwan mengatakan keberadaan industri olahan pertambangan itu akan berdampak juga terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Untuk itu, Pemprov terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan smelter tersebut. Termasuk membantu AMNT untuk mempercepat pengurusan perizinan yang dibutuhkan.
Terpisah, Bupati KSB, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM mengatakan rakor percepatan pembangunan smelter dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka menyamakan persepsi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sehingga smelter tersebut benar-benar terwujud pada 2021.
“Ini juga sekaligus sebagai jawaban terhadap beberapa kelompok, masih saja ada yang mempertanyakan apakah ini serius atau tidak. Ternyata kan serius. Mereka juga sudah jalan,” katanya.
Musyafirin mengatakan AMNT sudah jalan di lapangan terkait dengan pembangunan smelter ini. AMNT sudah mulai melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang dianggap vital untuk lokasi pembangunan smelter.
Baca juga: Tambang Liar MBLB Ganggu Pertanian
‘’Itu sudah mulai. Tinggal nanti perizinannya sambil jalan kita selesaikan. Mereka sudah jalan untuk persiapan. Karena ini kan mereka harus buat masterplan, Amdal jalan juga. Kemudian untuk kawasan 850 hektare, mereka sudah menunjuk appraisal untuk menilai. Jadi semua paralel. Untuk kebutuhan industri dibutuhkan lahan 850 hektare,’’ sebutnya.
Untuk kebutuhan awal pembangunan smelter, AMNT butuh lahan 180 hektare. Dari luas tersebut AMNT sudah mendapatkan 90 hektare lebih. ‘’Tinggal proses perizinannya. Bahwa ini bukan hanya supaya mereka diizinkan ekspor (konsentrat). Tapi ini betul-betul jalan,’’ katanya.
Ia optimis dengan adanya tim percepatan yang dibentuk Gubernur NTB, pembangunan smelter akan terwujud 2021 mendatang. Pihaknya akan mengevaluasi secara berkala progres pembangunan smelter tersebut.
‘’Konstruksi ini terkait dengan Amdal, DED. Yang penting site plan sudah ada. Tapi ini dikerjakan secara paralel. Tidak ada yang lambat. Fungsi kami mendorong ini. Buktinya mereka serius datang,’’ pungkasnya. (nas)
