News
Gubernur Malut Dukung Pengoperasian Smelter PT. IWIP
KBRN, Ternate: Gubenrur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) mendukung rencana pengoperasian perusahan tambang yang barusaja diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan dalam peletakan batu pertama di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
Karena menurut Gubernur, dengan pengoperasian perusahan tersebut selain bisa membuka lapangan kerja untuk putera-puteri daerah, perusahan tersebut juga bisa memberikan pendidikan yang layak untuk putra-putri yang ada di Malut.
“Kalau itu sama dengan yang ada di Morowali, yang sekitar 26 ribu orang 70 persen adalah pekerja lokal terus mereka membuat pendidikan, jadi ada politeknik, yang bias dirasakan anak-anak kita maka saya kira tidak ada masalah, makanya tadi pak Luhut juga menekankan kalau anak tidak diberdayakan dan semua pekerja dari Cina masyarakat kita akan jadi bagaimana,” ungkap Gubernur saat dikonfirmasi Reporter RRI di Bandara Babullah Ternate usai mendampingi Menko Maritim dan Rombongan dalam melaksanakan peletakan batu pertama PT.Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kecamatan Weda Halmahera Tengah (Halteng).
Lanjut Gubernuru, sekarang pekerja asal Cina dari 26 ribu sudah turun hampir 80 persen, dan hingga kini tenaga kerja asing yang ada di Malut hanya 30 persen dan 3 tahun terakhir ini beberapa perusahan yang ada di Malut mulai mendidik anak-anak daerah untuk bangkit.
“Kita harus begitu, karena kalau tidak seperti itu maka orang lain yang kaya sementra anak-anak kita hanya tinggal melihat,” akunya.
Selain pendidikan apakah ada permintaan lain dari pemerintah daerah terhadap para perusahan terutama perusahan tambang yang berperasi di Malut lanjut Gubernur, yang diinginkan daerah hanyalah hasil dari infestasi itu harus diberikan ke daerah.
“Karena kalau tidak kita mau buat apa, selain itu saya tekankan soal pendidikan dan bilaperlu dibuat pelatihan-pelatihan dan itu mereka setuju bahkan mereka siap membiayai anak-anak yang minat,” ucapnya.
sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, Alian Mus saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, sesuai dengan penyampaian dari Menko Maritim, bahwa kehadiran mereka ini bukan hanya untuk berinvestasi di daerah tapi juga membeberkan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di lingkar tambang.
Selain itu lanjut Alien, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Pemprov) sebagai tanggungjawab ijin harus memperhatikan dinia pendidikan dan Sumber Saya Manusia (SDM) yang ada di Malut karena, jika itu bias diterima putera dan puteri daerah jiga akan dapat diberdayakan di beberapa perusahan yang ada di Malut.
“Kalau mereka komitmen maka dari beberapa persuahan harus memeberikan lapangan untuk anak-anak kita, tapi yang jadi masalah di sini adalam keterbatasan SDM,” tuturnya.
Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki saat ini kata Ketua DPRD Malut, Luhut juga sangat mengharapkan bahwa kita juga harus mempersiapkan SDM dan perushan juga harus berjanji untuk membuka 2400 KM untuk bandara di Lelile yang ada di Kecamatan Weda Tengah serta pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk masyarakat luas.
“Pelabuhan dan bandara itu bukan hanya untuk perusahan tapi juga untuk masyarkat terutama bongkar muat dari Makasar untuk dibongkar disini,” tekannya.
Maka itu Alien berjani akan tetap mengawal program tersebut karena ini merupakan kepentingan masyarakat yang ada di Malut terutama masyarakat haklteng ada ada di lingkar perusahan itu.
“Kita juga akan mengadakan rapat lewat komisi 3 untuk bisa mengawal ini,” tegasnya.
Alien mengaku baru mengetahui bahwa Weda memiliki tiga perusahan tambang dan hal itu baru terlihat setelah melakukan penijauan langsung di lokasi, tiga perusahan tersebut diantaranya, Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi dan tiga perusahan ini merupakan perusahaan patungan dari tiga investor Tiongkok.
“Mereka (perusahan-red) juga berjaji untuk memerikan kesejahteraan karena mereka sangat senang disambut baik masyarakat, dan mereka juga berjanji kan memberikan sumbangsi untuk masyarakat di sana,” pungkasnya seraya menyampaikan bahwa limbah persahan sudah bisa diolah dan tidak berbahaya lagi sebagaimana disampaikan Menko Maritim.
Karena menurut Gubernur, dengan pengoperasian perusahan tersebut selain bisa membuka lapangan kerja untuk putera-puteri daerah, perusahan tersebut juga bisa memberikan pendidikan yang layak untuk putra-putri yang ada di Malut.
“Kalau itu sama dengan yang ada di Morowali, yang sekitar 26 ribu orang 70 persen adalah pekerja lokal terus mereka membuat pendidikan, jadi ada politeknik, yang bias dirasakan anak-anak kita maka saya kira tidak ada masalah, makanya tadi pak Luhut juga menekankan kalau anak tidak diberdayakan dan semua pekerja dari Cina masyarakat kita akan jadi bagaimana,” ungkap Gubernur saat dikonfirmasi Reporter RRI di Bandara Babullah Ternate usai mendampingi Menko Maritim dan Rombongan dalam melaksanakan peletakan batu pertama PT.Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kecamatan Weda Halmahera Tengah (Halteng).
Lanjut Gubernuru, sekarang pekerja asal Cina dari 26 ribu sudah turun hampir 80 persen, dan hingga kini tenaga kerja asing yang ada di Malut hanya 30 persen dan 3 tahun terakhir ini beberapa perusahan yang ada di Malut mulai mendidik anak-anak daerah untuk bangkit.
“Kita harus begitu, karena kalau tidak seperti itu maka orang lain yang kaya sementra anak-anak kita hanya tinggal melihat,” akunya.
Selain pendidikan apakah ada permintaan lain dari pemerintah daerah terhadap para perusahan terutama perusahan tambang yang berperasi di Malut lanjut Gubernur, yang diinginkan daerah hanyalah hasil dari infestasi itu harus diberikan ke daerah.
“Karena kalau tidak kita mau buat apa, selain itu saya tekankan soal pendidikan dan bilaperlu dibuat pelatihan-pelatihan dan itu mereka setuju bahkan mereka siap membiayai anak-anak yang minat,” ucapnya.
sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, Alian Mus saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, sesuai dengan penyampaian dari Menko Maritim, bahwa kehadiran mereka ini bukan hanya untuk berinvestasi di daerah tapi juga membeberkan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di lingkar tambang.
Selain itu lanjut Alien, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Pemprov) sebagai tanggungjawab ijin harus memperhatikan dinia pendidikan dan Sumber Saya Manusia (SDM) yang ada di Malut karena, jika itu bias diterima putera dan puteri daerah jiga akan dapat diberdayakan di beberapa perusahan yang ada di Malut.
“Kalau mereka komitmen maka dari beberapa persuahan harus memeberikan lapangan untuk anak-anak kita, tapi yang jadi masalah di sini adalam keterbatasan SDM,” tuturnya.
Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki saat ini kata Ketua DPRD Malut, Luhut juga sangat mengharapkan bahwa kita juga harus mempersiapkan SDM dan perushan juga harus berjanji untuk membuka 2400 KM untuk bandara di Lelile yang ada di Kecamatan Weda Tengah serta pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk masyarakat luas.
“Pelabuhan dan bandara itu bukan hanya untuk perusahan tapi juga untuk masyarkat terutama bongkar muat dari Makasar untuk dibongkar disini,” tekannya.
Maka itu Alien berjani akan tetap mengawal program tersebut karena ini merupakan kepentingan masyarakat yang ada di Malut terutama masyarakat haklteng ada ada di lingkar perusahan itu.
“Kita juga akan mengadakan rapat lewat komisi 3 untuk bisa mengawal ini,” tegasnya.
Alien mengaku baru mengetahui bahwa Weda memiliki tiga perusahan tambang dan hal itu baru terlihat setelah melakukan penijauan langsung di lokasi, tiga perusahan tersebut diantaranya, Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi dan tiga perusahan ini merupakan perusahaan patungan dari tiga investor Tiongkok.
“Mereka (perusahan-red) juga berjaji untuk memerikan kesejahteraan karena mereka sangat senang disambut baik masyarakat, dan mereka juga berjanji kan memberikan sumbangsi untuk masyarakat di sana,” pungkasnya seraya menyampaikan bahwa limbah persahan sudah bisa diolah dan tidak berbahaya lagi sebagaimana disampaikan Menko Maritim.
