News
Holding BUMN Pertambangan, Ekuitas Inalum Bertambah Rp48 Triliun
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sejak dilakukannya inbreng saham tiga perusahaan tambang BUMN yakni PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Bukit Asam ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) aset Inalum bertambah Rp48 triliun.
"Yang diinbrengkan 28 November itu Rp48 triliun. Itu menjadi akuitas Inalum Rp48 triliun," Kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 4 Desember 2017.
Fajar juga menyebut, jumlah akuisisi itu bersumber dari saham-saham negara yang ada di PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam serta saham negara di PT Freeport Indonesia sebesar 9,6 persen.
"Itu total tiga plus 9,36 (saham pemerintah di) Freeport," ucap dia.
Di lain sisi, mengenai pelepasan saham PT Freeport Indonesia sebesar 40,64 persen sejauh ini masih tahap negosiasi. Porsi pemerintah daerah sudah ditetapkan yakni 10 persen. Kelanjutan divestasi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
"Ditunjuk tim negosiasi, yang dipimpin bu menteri keuangan dan BUMN. mereka sudah bertemu beberapa kali dengan Freeport. Mereka bicara persyaratan terkait IUPK, baik itu smelter seperti apa, divestasinya seperti apa, kebijakan fiskal seperti apa," tutup dia.
"Yang diinbrengkan 28 November itu Rp48 triliun. Itu menjadi akuitas Inalum Rp48 triliun," Kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 4 Desember 2017.
Fajar juga menyebut, jumlah akuisisi itu bersumber dari saham-saham negara yang ada di PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam serta saham negara di PT Freeport Indonesia sebesar 9,6 persen.
"Itu total tiga plus 9,36 (saham pemerintah di) Freeport," ucap dia.
Di lain sisi, mengenai pelepasan saham PT Freeport Indonesia sebesar 40,64 persen sejauh ini masih tahap negosiasi. Porsi pemerintah daerah sudah ditetapkan yakni 10 persen. Kelanjutan divestasi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
"Ditunjuk tim negosiasi, yang dipimpin bu menteri keuangan dan BUMN. mereka sudah bertemu beberapa kali dengan Freeport. Mereka bicara persyaratan terkait IUPK, baik itu smelter seperti apa, divestasinya seperti apa, kebijakan fiskal seperti apa," tutup dia.
