News
Inalum wajib membangun smelter di Kalimantan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), holding BUMN Pertambangan bertambah berat. Belum usai negosiasi dengan Rio Tinto dan Freeport Indonesia soal divestasi 51% saham, kini Inalum mendapat mandat lagi agar segera membangun proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) aluminium di Kalimantan Utara. Smelter itu berkapasitas 1 juta ton aluminium.
Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ia telah mengadakan pertemuan dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada pekan lalu dengan agenda pembicaraan tentang rencana pembangunan smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan, Kalimantan Utara.
"Saya diminta mempercepat pembangunan PLTA di Kalimantan Utara. Pak Luhut ingin secepat mungkin. Kalau membangun perlu lima tahun. Semoga bisa mulai tahun depan," tandasnya, akhir pekan lalu.
Chief Financial Office Inalum Oggy Kosasih menambahkan, saat ini pembangunan smelter memang belum terlaksana. Penyebabnya, belum ada kepastian pasokan listrik untuk smelter di Kalimantan Utara itu.
Betul, Inalum sudah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2015 silam dengan Gubernur Kalimantan Utara. Penandatanganan pembangunan atas lokasi smelter seluas 600 hektare. "Kami akan mendirikan smelter ini jika ada sumber energi. Tapi sampai dua tahun ini tidak ada apa-apa (listrik)," terang Oggy kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Inalum menargetkan pembangunan smelter bisa selesai dalam waktu tiga tahun. Rencananya, dalam tiga tahun itu akan ada dua tahap.
Tahun pertama, Inalum akan membangun smelter dengan kapasitas 500.000 ton aluminium. Selanjutnya kapasitas penuh akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun itu.
Seharusnya, kata Oggy, jika kepastian suplai listrik sudah ada sejak tahun 2015 lalu, kapasitas full smelter aluminium Inalum ini sudah bisa diproduksi satu juta ton pada tahun ini. "Kami katakan kalau mereka tak sajikan listrik, smelter tak jalan," kata dia.
Namun, sejak saat itu sampai sekarang harga listrik yang ditawarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum bisa disepakati kedua belah pihak. "Kami bilang ke PLN kalau harga listrik US$ 0,02 per kWh, kami tidak mau," ujarnya.
Maklum, dalam membangun smelter di Kalimantan Utara. itu, Inalum akan menggelontorkan investasi senilai US$ 3 miliar. Dengan rincian, 30% dari kas internal dan 70% berasal dari pinjaman bank.
Lantaran negosiasi antara Inalum dan PLN buntu, sehingga suplai listrik tak ada, maka saat ini pihaknya sedang melakukan studi kelayakan feasibility sudy (FS) PLTA Sungai Kayan. Sejauh ini, kata Oggy, belum bisa diketahui berapa kapasitas dari PLTA itu.
Lantaran masih dalam studi dan masih berubah-ubah. "Selama dua tahun potensi listriknya belum jelas. Yang kita tangkap 1.000 megawatt. Potensi ada lima titik dan kapasitasnya berubah-ubah listriknya," ungkapnya.
Dengan kapasitas yang masih berubah-ubah, Inalum sudah mengungkapkan kepada Luhut, holding tersebut akan membiayai studi kelayakan terlebih dahulu selama satu tahun. PLTA rencananya selesai tahun 2025. Sedangkan terkait pembangunan smelter, Inalum menargetkan tahun 2019 menunjuk kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC).
Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ia telah mengadakan pertemuan dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada pekan lalu dengan agenda pembicaraan tentang rencana pembangunan smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan, Kalimantan Utara.
"Saya diminta mempercepat pembangunan PLTA di Kalimantan Utara. Pak Luhut ingin secepat mungkin. Kalau membangun perlu lima tahun. Semoga bisa mulai tahun depan," tandasnya, akhir pekan lalu.
Chief Financial Office Inalum Oggy Kosasih menambahkan, saat ini pembangunan smelter memang belum terlaksana. Penyebabnya, belum ada kepastian pasokan listrik untuk smelter di Kalimantan Utara itu.
Betul, Inalum sudah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2015 silam dengan Gubernur Kalimantan Utara. Penandatanganan pembangunan atas lokasi smelter seluas 600 hektare. "Kami akan mendirikan smelter ini jika ada sumber energi. Tapi sampai dua tahun ini tidak ada apa-apa (listrik)," terang Oggy kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Inalum menargetkan pembangunan smelter bisa selesai dalam waktu tiga tahun. Rencananya, dalam tiga tahun itu akan ada dua tahap.
Tahun pertama, Inalum akan membangun smelter dengan kapasitas 500.000 ton aluminium. Selanjutnya kapasitas penuh akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun itu.
Seharusnya, kata Oggy, jika kepastian suplai listrik sudah ada sejak tahun 2015 lalu, kapasitas full smelter aluminium Inalum ini sudah bisa diproduksi satu juta ton pada tahun ini. "Kami katakan kalau mereka tak sajikan listrik, smelter tak jalan," kata dia.
Namun, sejak saat itu sampai sekarang harga listrik yang ditawarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum bisa disepakati kedua belah pihak. "Kami bilang ke PLN kalau harga listrik US$ 0,02 per kWh, kami tidak mau," ujarnya.
Maklum, dalam membangun smelter di Kalimantan Utara. itu, Inalum akan menggelontorkan investasi senilai US$ 3 miliar. Dengan rincian, 30% dari kas internal dan 70% berasal dari pinjaman bank.
Lantaran negosiasi antara Inalum dan PLN buntu, sehingga suplai listrik tak ada, maka saat ini pihaknya sedang melakukan studi kelayakan feasibility sudy (FS) PLTA Sungai Kayan. Sejauh ini, kata Oggy, belum bisa diketahui berapa kapasitas dari PLTA itu.
Lantaran masih dalam studi dan masih berubah-ubah. "Selama dua tahun potensi listriknya belum jelas. Yang kita tangkap 1.000 megawatt. Potensi ada lima titik dan kapasitasnya berubah-ubah listriknya," ungkapnya.
Dengan kapasitas yang masih berubah-ubah, Inalum sudah mengungkapkan kepada Luhut, holding tersebut akan membiayai studi kelayakan terlebih dahulu selama satu tahun. PLTA rencananya selesai tahun 2025. Sedangkan terkait pembangunan smelter, Inalum menargetkan tahun 2019 menunjuk kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC).
