News
Ini Alasan Pengusaha Papua Tolak Smelter Dibangun di Weda Bay
Jayapura – Pengusaha Papua menolak rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) di wilayah Weda Bay, Maluku Utara.
Menurut Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua, Yance Mote, konsep industri hulu hingga hilir harus tetap berada di satu daerah agar perekonomian bisa berkembang pesat.
“Tidak ada cerita itu smelter Freeport dibangun di luar Papua. Kami juga rakyat Papua mau menikmati pembangunan dari hasil pajak melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Yance, Sabtu (6/6/2020).
Yance mengungkapkan bahwa jika smelter tetap dibangun di Papua, maka dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik.
Dia mengatakan bahwa masa Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 akan berakhir tahun 2021, oleh sebab itu rakyat Papua harus mengumpulkan PAD diluar dana Otsus.
“Pembangunan smelter dan kantor Freeport sudah mesti kembali ke Papua agar kesejahteraan rakyat lebih meningkat. Apa susahnya industri hulu sampai hilir dibangun di Papua,” ucap Yance.
Dikutip dari tempo.co, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan meminta PT Freeport Indonesia membuat smelter di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara. Menurut Luhut, dengan adanya smelter, kawasan industri tersebut akan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produksi.
“Jadi kita dapat asam sulfatnya untuk lithium baterai. Kita sekarang ingin bikin semua terintegrasi. Kalau enggak dibuat (terintegrasi), kita hanya bikinkan market untuk orang lain,” tutur Luhut dalam diskusi bersama I’M GenZ melalui saluran virtual, Jumat, 5 Juni 2020.
Kawasan industri Weda Bay saat ini tengah dikembangkan sebagai pusat untuk pengolahan pemurnian bijih nikel yang akan menjadi bahan baku lithium baterai. Lithium baterai diprediksi akan sangat dibutuhkan pada masa mendatang untuk bahan bakar mobil listrik.
Menurut Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua, Yance Mote, konsep industri hulu hingga hilir harus tetap berada di satu daerah agar perekonomian bisa berkembang pesat.
“Tidak ada cerita itu smelter Freeport dibangun di luar Papua. Kami juga rakyat Papua mau menikmati pembangunan dari hasil pajak melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Yance, Sabtu (6/6/2020).
Yance mengungkapkan bahwa jika smelter tetap dibangun di Papua, maka dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik.
Dia mengatakan bahwa masa Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 akan berakhir tahun 2021, oleh sebab itu rakyat Papua harus mengumpulkan PAD diluar dana Otsus.
“Pembangunan smelter dan kantor Freeport sudah mesti kembali ke Papua agar kesejahteraan rakyat lebih meningkat. Apa susahnya industri hulu sampai hilir dibangun di Papua,” ucap Yance.
Dikutip dari tempo.co, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan meminta PT Freeport Indonesia membuat smelter di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara. Menurut Luhut, dengan adanya smelter, kawasan industri tersebut akan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produksi.
“Jadi kita dapat asam sulfatnya untuk lithium baterai. Kita sekarang ingin bikin semua terintegrasi. Kalau enggak dibuat (terintegrasi), kita hanya bikinkan market untuk orang lain,” tutur Luhut dalam diskusi bersama I’M GenZ melalui saluran virtual, Jumat, 5 Juni 2020.
Kawasan industri Weda Bay saat ini tengah dikembangkan sebagai pusat untuk pengolahan pemurnian bijih nikel yang akan menjadi bahan baku lithium baterai. Lithium baterai diprediksi akan sangat dibutuhkan pada masa mendatang untuk bahan bakar mobil listrik.
