News
Ini PR yang Harus Dilanjutkan Menko Perekonomian Baru
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid I, Darmin Nasution mengharapkan pengantinya kelak bisa melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan pada 5 tahun kepemimpinannya.
Sebab menurutnya, hingga saat ini Indonesia belum menyelesaikan strategi kunci untuk pengembangan ekonomi dalam negeri lewat investasi. Di mana, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perizinan Investasi melalui metode Omnibus Law belum kelar 100 persen.
Darmin menyebutkan, salah satu cara yang sudah diupayakannya itu seharusnya diperjuangkan oleh Menko Perekonomian pada kabinet Jokowi di Jilid II.
"Mudah-mudahan pemerintahan berikutnya melanjutkannya, yaitu omnibus law. Omnimbus law kita persiapakan untuk memperbaiki iklim usaha kita dari arah perizinan," ungkapnya dalam acara perpisahannya bersama sejumlah menteri bidang perekonomian, di kantornya, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019) lalu.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga menyebutkan satu tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia ke depannya. Yakni persoalan peningkatan nilai ekspor di tengah iklim ekonomi global yang tak menentu.
Darmin menjelaskan, China dan Singapura mampu tumbuh begitu cepat perekonomiannya lantaran nilai ekspor yang tinggi.
"China, dia ekonominya memang sangat besar porsi untuk ekspor impor, sehingga ketika ekonomi dunia melambat pertumbuhannya melambat. Singapura dia pertumbuhannya nol bahkan, atau mungkin mulai bergerak ke minus. Kenapa? Karena ekspor impor didalam PDB nya besar sekali. Sehingga kalau ekonomi dunia melambat, mereka melambat juga," terang Darmin
"Tapi kalau ekonomi dunia nanti full speed, kalau kita tidak merubahnya, dimana ekspornya kemudian membesar perannya, bisa-bisa kita akan ketinggalan dengan negara yang porsi ekspor dan impornya besar," sambungnya.
Adapun kunci terakhir yang mesti dilakukan Jokowi ialah pengembangan industri 4.0 dan Pengelolaan sumber daya alam, seperti hasil tambang smelter yang diteruskan lagi hingga produksi hilirnya.
"Yaitu hasil perikananan, hasil perkebunan dan semua yang sifatnya sumber daya alam. Dan satu lagi, kayu dan produk-produk kayu. Nah ini semua persiapananya sudah ada dan mudah-mudahan kedepan di pemerintahan kedua pak Jokowi, ini bisa diwujudkan," pungkasnya. (Ryo)
Sebab menurutnya, hingga saat ini Indonesia belum menyelesaikan strategi kunci untuk pengembangan ekonomi dalam negeri lewat investasi. Di mana, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perizinan Investasi melalui metode Omnibus Law belum kelar 100 persen.
Darmin menyebutkan, salah satu cara yang sudah diupayakannya itu seharusnya diperjuangkan oleh Menko Perekonomian pada kabinet Jokowi di Jilid II.
"Mudah-mudahan pemerintahan berikutnya melanjutkannya, yaitu omnibus law. Omnimbus law kita persiapakan untuk memperbaiki iklim usaha kita dari arah perizinan," ungkapnya dalam acara perpisahannya bersama sejumlah menteri bidang perekonomian, di kantornya, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019) lalu.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga menyebutkan satu tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia ke depannya. Yakni persoalan peningkatan nilai ekspor di tengah iklim ekonomi global yang tak menentu.
Darmin menjelaskan, China dan Singapura mampu tumbuh begitu cepat perekonomiannya lantaran nilai ekspor yang tinggi.
"China, dia ekonominya memang sangat besar porsi untuk ekspor impor, sehingga ketika ekonomi dunia melambat pertumbuhannya melambat. Singapura dia pertumbuhannya nol bahkan, atau mungkin mulai bergerak ke minus. Kenapa? Karena ekspor impor didalam PDB nya besar sekali. Sehingga kalau ekonomi dunia melambat, mereka melambat juga," terang Darmin
"Tapi kalau ekonomi dunia nanti full speed, kalau kita tidak merubahnya, dimana ekspornya kemudian membesar perannya, bisa-bisa kita akan ketinggalan dengan negara yang porsi ekspor dan impornya besar," sambungnya.
Adapun kunci terakhir yang mesti dilakukan Jokowi ialah pengembangan industri 4.0 dan Pengelolaan sumber daya alam, seperti hasil tambang smelter yang diteruskan lagi hingga produksi hilirnya.
"Yaitu hasil perikananan, hasil perkebunan dan semua yang sifatnya sumber daya alam. Dan satu lagi, kayu dan produk-produk kayu. Nah ini semua persiapananya sudah ada dan mudah-mudahan kedepan di pemerintahan kedua pak Jokowi, ini bisa diwujudkan," pungkasnya. (Ryo)
