News
Investasi Empat Smelter Bakal Rampung di Akhir Tahun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan empat investasi fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) bakal rampung di semester II tahun ini. Smelter tersebut rencananya mengolah pasir besi, seng, dan nikel.
Secara lebih rinci, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, satu smelter pasir besi akan dibangun oleh PT Sumber Baja Prima dengan kapasitas input 65.847 ton per tahun di Sukabumi.
Selain itu, smelter seng akan dibuat oleh PT Kobar Lamandau Industri di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ribu ton per tahun.
“Kedua smelter ini rencananya akan rampung pada bulan Desember mendatang. Hingga saat ini, progress pembangunan smelter pasir besi dan seng masing-masing tercatat 65,3 persen dan 71,19 persen,” ungkap Bambang di Kementerian ESDM, Rabu (9/8).
Adapun, dua smelter sisanya diperuntukkan untuk memproses ore nikel yang akan dibangun oleh PT COR Industri Indonesia di Morowali dan PT Bintang Smelter Indonesia di Konawe. Gabungan kapasitas input kedua smelter itu diharapkan mencapai 1,43 juta ton per tahun.
“Untuk smelter di Morowali, diharapkan commisioning bulan September. Sementara untuk yang di Konawe juga akan rampung di bulan yang sama,” ungkapnya.
Melihat data ini, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menampik tudingan pelaku usaha bahwa investasi smelter mandek sejak pemerintah mengeluarkan tiga beleid minerba, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017.
Bambang mengakui bahwa harga nikel memang turun pasca tiga ketentuan itu terbit. Namun melihat data London Metal Exchange (LME), tren harganya tidak selalu melandai hingga saat ini.
Ia menyimpulkan peraturan pemerintah tidak begitu mempengaruhi kejatuhan harga nikel dunia, yang diklaim pengusaha sebagai biang keladi ambruknya operasional smelter nikel.
Sebelumnya, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengatakan ada 11 smelter yang tutup dan 12 smelter yang terancam kolaps setelah tiga peraturan itu terbit.
Asosiasi menyebut, harga nikel yang jatuh setelah pemerintah mengumumkan relaksasi ekspor ore nikel kadar rendah, ternyata tidak mampu menutupi beban produksinya yang juga ikut meningkat gara-gara harga kokas ikut melonjak.
“Tidak ada hubungannya bahwa penurunan harga nikel karena PP Nomor 1 Tahun 2017. Malahan, saat ini harga kokas untuk bahan bakar smelter menjadi mahal, sehingga permasalahannya ada di situ. Pasalnya, saat ini smelter itu pakai teknologi blast furnace, dan itu kan menggunakan kokas,” pungkasnya.
Menurut data Kementerian ESDM, investasi di sektor minerba tercatat US$2,5 miliar hingga semester I kemarin. Angka ini tercatat 36,18 persen dari target tahun ini yang dipatok US$6,9 miliar.
www.cnnindonesia.com - 10 Agustus
Secara lebih rinci, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, satu smelter pasir besi akan dibangun oleh PT Sumber Baja Prima dengan kapasitas input 65.847 ton per tahun di Sukabumi.
Selain itu, smelter seng akan dibuat oleh PT Kobar Lamandau Industri di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ribu ton per tahun.
“Kedua smelter ini rencananya akan rampung pada bulan Desember mendatang. Hingga saat ini, progress pembangunan smelter pasir besi dan seng masing-masing tercatat 65,3 persen dan 71,19 persen,” ungkap Bambang di Kementerian ESDM, Rabu (9/8).
Adapun, dua smelter sisanya diperuntukkan untuk memproses ore nikel yang akan dibangun oleh PT COR Industri Indonesia di Morowali dan PT Bintang Smelter Indonesia di Konawe. Gabungan kapasitas input kedua smelter itu diharapkan mencapai 1,43 juta ton per tahun.
“Untuk smelter di Morowali, diharapkan commisioning bulan September. Sementara untuk yang di Konawe juga akan rampung di bulan yang sama,” ungkapnya.
Melihat data ini, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menampik tudingan pelaku usaha bahwa investasi smelter mandek sejak pemerintah mengeluarkan tiga beleid minerba, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017.
Bambang mengakui bahwa harga nikel memang turun pasca tiga ketentuan itu terbit. Namun melihat data London Metal Exchange (LME), tren harganya tidak selalu melandai hingga saat ini.
Ia menyimpulkan peraturan pemerintah tidak begitu mempengaruhi kejatuhan harga nikel dunia, yang diklaim pengusaha sebagai biang keladi ambruknya operasional smelter nikel.
Sebelumnya, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengatakan ada 11 smelter yang tutup dan 12 smelter yang terancam kolaps setelah tiga peraturan itu terbit.
Asosiasi menyebut, harga nikel yang jatuh setelah pemerintah mengumumkan relaksasi ekspor ore nikel kadar rendah, ternyata tidak mampu menutupi beban produksinya yang juga ikut meningkat gara-gara harga kokas ikut melonjak.
“Tidak ada hubungannya bahwa penurunan harga nikel karena PP Nomor 1 Tahun 2017. Malahan, saat ini harga kokas untuk bahan bakar smelter menjadi mahal, sehingga permasalahannya ada di situ. Pasalnya, saat ini smelter itu pakai teknologi blast furnace, dan itu kan menggunakan kokas,” pungkasnya.
Menurut data Kementerian ESDM, investasi di sektor minerba tercatat US$2,5 miliar hingga semester I kemarin. Angka ini tercatat 36,18 persen dari target tahun ini yang dipatok US$6,9 miliar.
www.cnnindonesia.com - 10 Agustus
