News
Investasi Rp 613 Triliun Bakal Masuk Kaltara
PROKAL.CO, Pemerintah pusat terus berupaya melakukan percepatan program strategis nasional. Salah satunya di Kalimantan Utara (Kaltara).
UPAYA percepatan pembangunan program strategis itu tergambar kemarin (5/9). Dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut B Panjaitan, rapat koordinasi kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dan Tiongkok digelar di Ruang Rapat Lantai II, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.
Hadir di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Selain itu ada Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta para pejabat kementerian terkait. Dari Kaltara, hadir Gubernur Dr Irianto Lambrie didampingi beberapa kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.
Rapat koordinasi ini berlangsung fokus. Terutama pada empat lokasi yang menjadi fokus progres Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia-Tiongkok. Yakni, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.
Dari empat lokasi ini, memiliki spesifikasi program yang berbeda-beda. Kaltara, misalnya. Di provinsi termuda itu, akan dikembangkan investasi pembangunan sektor perkebunan dan proyek hydro power. Di samping, pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak.
Dari paparan yang disampaikan Bambang Brodjonegoro, ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan. Yang meliputi pelayanan lintas-batas negara, pertahanan dan keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan, serta pertambangan.
Kemudian, Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan. Di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang. Yaitu, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning. Dari rencana program kerja sama investasi Tiongkok ke Kaltara diperkirakan bernilai USD 45,98 miliar atau setara Rp 613 triliun.
Dari program-program tersebut, Irianto Lambrie mengutamakan tiga kegiatan prioritas. Dengan nilai investasi sekitar USD 26 miliar. Yaitu, pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina (USD 7,0 miliar)
Kemudian, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi USD 17,30 miliar. Adapun KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi memiliki investasi USD 1,68 miliar. Juga, akan dibangun pelabuhan internasional di kawasan sekitar.
Dari rapat itu, kata Irianto, dibentuk tim kerja. Yakni, Komite Kerja Sama Garuda Maintenance Facility (GMF)-BRI yang diketuai Luhut B Panjaitan. Tim ini juga melibatkan beberapa menteri terkait. “Termasuk lebih spesifik lagi, per lokasi ada timnya. Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,” bebernya.
Dari pertemuan itu, kata Irianto, dapat ditarik kesimpulan, percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan. Bahkan, Luhut B Panjaitan meminta progresnya selalu dilaporkan.
Di samping itu, dalam rapat tersebut, banyak masukan yang didapat Kaltara. Di antaranya, agar membangun kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian, rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energi. Sambil menunggu pembangunan PLTA.
“Kaltara memiliki batu bara. Jadi, untuk pembangunan PLTU, insyaallah tidak masalah, dan bisa terbangun. Tsingshan (investor asal Tiongkok), yang berencana membangun industri smelter sudah melakukan survei,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan masukan terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan Tiongkok. Dengan skema ini, menurut dia akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Tanah Air.
“Selain itu, perlu diatur sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Supaya tidak menimbulkan kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Kemudian, juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” papar Irianto.
Diketahui, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan kerja sama investasi yang dituangkan dalam Forum BRI yang berlangsung di Tiongkok, belum lama ini.
UPAYA percepatan pembangunan program strategis itu tergambar kemarin (5/9). Dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut B Panjaitan, rapat koordinasi kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dan Tiongkok digelar di Ruang Rapat Lantai II, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.
Hadir di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Selain itu ada Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta para pejabat kementerian terkait. Dari Kaltara, hadir Gubernur Dr Irianto Lambrie didampingi beberapa kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.
Rapat koordinasi ini berlangsung fokus. Terutama pada empat lokasi yang menjadi fokus progres Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia-Tiongkok. Yakni, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.
Dari empat lokasi ini, memiliki spesifikasi program yang berbeda-beda. Kaltara, misalnya. Di provinsi termuda itu, akan dikembangkan investasi pembangunan sektor perkebunan dan proyek hydro power. Di samping, pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak.
Dari paparan yang disampaikan Bambang Brodjonegoro, ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan. Yang meliputi pelayanan lintas-batas negara, pertahanan dan keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan, serta pertambangan.
Kemudian, Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan. Di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang. Yaitu, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning. Dari rencana program kerja sama investasi Tiongkok ke Kaltara diperkirakan bernilai USD 45,98 miliar atau setara Rp 613 triliun.
Dari program-program tersebut, Irianto Lambrie mengutamakan tiga kegiatan prioritas. Dengan nilai investasi sekitar USD 26 miliar. Yaitu, pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina (USD 7,0 miliar)
Kemudian, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi USD 17,30 miliar. Adapun KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi memiliki investasi USD 1,68 miliar. Juga, akan dibangun pelabuhan internasional di kawasan sekitar.
Dari rapat itu, kata Irianto, dibentuk tim kerja. Yakni, Komite Kerja Sama Garuda Maintenance Facility (GMF)-BRI yang diketuai Luhut B Panjaitan. Tim ini juga melibatkan beberapa menteri terkait. “Termasuk lebih spesifik lagi, per lokasi ada timnya. Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,” bebernya.
Dari pertemuan itu, kata Irianto, dapat ditarik kesimpulan, percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan. Bahkan, Luhut B Panjaitan meminta progresnya selalu dilaporkan.
Di samping itu, dalam rapat tersebut, banyak masukan yang didapat Kaltara. Di antaranya, agar membangun kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian, rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energi. Sambil menunggu pembangunan PLTA.
“Kaltara memiliki batu bara. Jadi, untuk pembangunan PLTU, insyaallah tidak masalah, dan bisa terbangun. Tsingshan (investor asal Tiongkok), yang berencana membangun industri smelter sudah melakukan survei,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan masukan terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan Tiongkok. Dengan skema ini, menurut dia akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Tanah Air.
“Selain itu, perlu diatur sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Supaya tidak menimbulkan kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Kemudian, juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” papar Irianto.
Diketahui, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan kerja sama investasi yang dituangkan dalam Forum BRI yang berlangsung di Tiongkok, belum lama ini.
