News
Investasi dan Timbulnya Masalah Yang Dilakukan Pekerja Cina
Jakarta, HanTer - Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, mengatakan, masalah pekerja asing asal Cina memang menjadi suatu persoalan besar di tanah air.
"Hal yang mengkhawatirkan dari tenaga kerja asing adalah jika mereka masuk ke Indonesia tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian oleh kepentingan tertentu dibiarkan," ujar Ray kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (5/12/2016).
"Kalau jumlah pastinya tenaga asing di Indonesia saya belum dapat informasi terkini," imbuhnya.
Ray menjelaskan, kebutuhan akan investasi menjadi alasan pemerintah mau tidak mau mengikuti suatu perjanjian, dimana pekerja asing berbondong-bondong datang ke Indonesia.
"Hanya saja pada sektor tertentu jika ada perjanjian kerjasama soal investasi yang kemudian para sesuai isi dari perjanjian disebutkan mendatangkan pekerja asing, itu tidak bisa karena kalau tidak seperti itu maka tidak masuk juga investasi," paparnya.
Ditambahkannya, mengenai kedaulatan dalam menegakan aturan yang diterapkan. "Masalah yang utama apabila ada pekerja asing masuk ke Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang berlaku kemudian dibiarkan, jadi persoalan pekerja asing ilegal itu yang mengancam kedaulatan kita," pungkas Ray.
Seperti diketahui kerja sama pembangunan yang diteken dengan Cina menjadikan Warga Negara Asing (WNA) tersebut masuk dengan mudah ke Indonesia.
Dalam jumlah ribuan pekerja WNA masuk dengan visa resmi, banyak di antara mereka yang kemudian dipekerjakan di sektor manufaktur.
Rupanya, kedatangan mereka ke Indonesia tidak dibarengi dengan pengetahuan budaya atau aturan setempat. Sehingga kerap memunculkan masalah, yang salah satunya saat sejumlah pekerja asal Cina mengibarkan benderanya di Pulau Obi, Ternate. Setelah bernegosiasi, bendera tersebut akhirnya diturunkan pada 25 November lalu.
Saat itu tengah hendak dilakukan peresmian Ground Breaking Ceremony Projek Smelter, PT Wanatiara Persada. Penurunan bendera di lokasi acara dilakukan personel security PT Wanatiara, sedangkan bendera berkibar di dermaga penurunannya turut dibantu oleh Sertu Marinir Agung Priyantoro agar bendera tidak menyentuh tanah.
Penurunan bendera Cina itu dilakukan setelah ada pembicaraan dan kesepakatan antara Pihak PT Wanatiara Persada dengan aparat keamanan (TNI/Polri).
Sebelumnya juga tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertahanan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Lima di antaranya merupakan WNA Cina, sisanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Penangkapan bermula saat Seksi Hanlan menerima laporan intelijen Nomor R/LI/15/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. Dari pantauan petugas, mayoritas pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut adalah WN China.
Setelah mendapatkan laporan, Seksi Pertahanan Pangkalan langsung menggelar patroli dan menemukan ketujuh pekerja tersebut sedang melakukan pengeboran di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, ternyata kelima WN China tersebut tidak mampu menunjukkan indentitas resmi dan paspor.
"Sekitar Pukul 10.00 WIB kelima WNA China dan dua WNI tersebut diamankan di kantor Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan," kata Danlanud Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko di Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Petugas menyita beberapa barang bukti, di antaranya pipa besi sebanyak 14 buah, pipa peralon 3 buah, peralatan pengeboran, selang dan kabel-kabel, mesin diesel, peralatan las dan jerigen berisi solar yang masing-masing berjumlah 1 buah.
Mereka mengaku sebagai karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk melaksanakan proyek kereta cepat, sedangkan dua WNI merupakan karyawan lepas.
Dari pengakuan, para WNA itu sedang melaksanakan pengeboran sejak 22 April 2016 untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan pemasangan beton penyangga rel kereta. Mereka masuk ke kompleks militer melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menerobos pagar secara diam-diam.
"Hal yang mengkhawatirkan dari tenaga kerja asing adalah jika mereka masuk ke Indonesia tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian oleh kepentingan tertentu dibiarkan," ujar Ray kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (5/12/2016).
"Kalau jumlah pastinya tenaga asing di Indonesia saya belum dapat informasi terkini," imbuhnya.
Ray menjelaskan, kebutuhan akan investasi menjadi alasan pemerintah mau tidak mau mengikuti suatu perjanjian, dimana pekerja asing berbondong-bondong datang ke Indonesia.
"Hanya saja pada sektor tertentu jika ada perjanjian kerjasama soal investasi yang kemudian para sesuai isi dari perjanjian disebutkan mendatangkan pekerja asing, itu tidak bisa karena kalau tidak seperti itu maka tidak masuk juga investasi," paparnya.
Ditambahkannya, mengenai kedaulatan dalam menegakan aturan yang diterapkan. "Masalah yang utama apabila ada pekerja asing masuk ke Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang berlaku kemudian dibiarkan, jadi persoalan pekerja asing ilegal itu yang mengancam kedaulatan kita," pungkas Ray.
Seperti diketahui kerja sama pembangunan yang diteken dengan Cina menjadikan Warga Negara Asing (WNA) tersebut masuk dengan mudah ke Indonesia.
Dalam jumlah ribuan pekerja WNA masuk dengan visa resmi, banyak di antara mereka yang kemudian dipekerjakan di sektor manufaktur.
Rupanya, kedatangan mereka ke Indonesia tidak dibarengi dengan pengetahuan budaya atau aturan setempat. Sehingga kerap memunculkan masalah, yang salah satunya saat sejumlah pekerja asal Cina mengibarkan benderanya di Pulau Obi, Ternate. Setelah bernegosiasi, bendera tersebut akhirnya diturunkan pada 25 November lalu.
Saat itu tengah hendak dilakukan peresmian Ground Breaking Ceremony Projek Smelter, PT Wanatiara Persada. Penurunan bendera di lokasi acara dilakukan personel security PT Wanatiara, sedangkan bendera berkibar di dermaga penurunannya turut dibantu oleh Sertu Marinir Agung Priyantoro agar bendera tidak menyentuh tanah.
Penurunan bendera Cina itu dilakukan setelah ada pembicaraan dan kesepakatan antara Pihak PT Wanatiara Persada dengan aparat keamanan (TNI/Polri).
Sebelumnya juga tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertahanan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Lima di antaranya merupakan WNA Cina, sisanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Penangkapan bermula saat Seksi Hanlan menerima laporan intelijen Nomor R/LI/15/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. Dari pantauan petugas, mayoritas pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut adalah WN China.
Setelah mendapatkan laporan, Seksi Pertahanan Pangkalan langsung menggelar patroli dan menemukan ketujuh pekerja tersebut sedang melakukan pengeboran di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, ternyata kelima WN China tersebut tidak mampu menunjukkan indentitas resmi dan paspor.
"Sekitar Pukul 10.00 WIB kelima WNA China dan dua WNI tersebut diamankan di kantor Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan," kata Danlanud Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko di Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Petugas menyita beberapa barang bukti, di antaranya pipa besi sebanyak 14 buah, pipa peralon 3 buah, peralatan pengeboran, selang dan kabel-kabel, mesin diesel, peralatan las dan jerigen berisi solar yang masing-masing berjumlah 1 buah.
Mereka mengaku sebagai karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk melaksanakan proyek kereta cepat, sedangkan dua WNI merupakan karyawan lepas.
Dari pengakuan, para WNA itu sedang melaksanakan pengeboran sejak 22 April 2016 untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan pemasangan beton penyangga rel kereta. Mereka masuk ke kompleks militer melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menerobos pagar secara diam-diam.
