News
JK Ingatkan Kembali Divestasi Freeport Perlu Disiapkan Matang
TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan bahwa divestasi saham Freeport McMoran sebanyak 51 persen untuk tidak dilakukan sembarangan. Sebab, jangan sampai Indonesia berakhir seperti Venezuela yang bangkrut karena berkukuh melakukan naturalisasi besar-besaran dan fokus kepada sumber daya minyaknya saja.
"Dia (Freeport) sudah 30 tahun di sini, tak usah dulu terlebih cepat mengambil yang ada untuk divestasi, jangan sampai kita kaya di Venezuela itu," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut ketika menjadi pembicara di Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Kamis, 2 November 2017.
Sebagaimana diketahui, Venezuela mengalami krisis ekonomi berat akibat sejumkah kebijakan ekonomi yang salah perhitungan sejak pemerintahan Hugo Chavez. Hugo, misalnya, di tahun 2013 mengambil keputusan agar semua sumber daya di dalam negeri difokuskan untuk produksi minyak. Di luar, menurutnya, harus diimpor yang berujung pada pemerintahannya berhutang banyak di kemudian hari.
Tahun 2014, krisis itu tak terhindarkan. Harga minyak yang terjun bebas membuat Venezuela yang memiliki cadangan minyak besar kekurangan pemasukan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Venezuela namun hasilnya tak maksimal.
Baca: Jamuan Makan Malam, Bos Freeport Puja-puji Sri Mulyani
Terkait divestasi Freeport 51 persen sendiri, hingga berita ini ditulis, belum jelas. Terutama nilai saham yang akan dilepas. Sebab, Freeport beranggapan Indonesia terlalu rendah menawar harga saham yang diinginkan. Freeport juga ingin harga saham memperhitungkan cadangan emas yang berada di Grasberg.
JK berkata, hal itu bisa terjadi ke Indonesia, terkait sektor pertambangan, apabila memaksakan diri untuk mengambil alih saham Freeport secepat mungkin. Lebih baik, menurutnya, Indonesia memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar pengambilalihan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Misalnya, mempersiapkan kemampuan dan teknologi sebelum mengambil alih perusahaan yang selama ini menjadi milik asing. Selain itu, bisa juga menyiapkan sumber daya manusia dan modal.
"Banyak negara yang buru-buru ambil keputusan mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya dengan negeri itu sendiri. Sekarang ini kita sedang butuh banyak investasi," kata JK.
JK menambahkan bahwa proyek pertambangan lainnya juga jangan sampai dilupakan. Investasi di greenfield atau pembangunan smelter bisa menjadi opsi yang diambil.
"Banyak hal migas kita stagnan, kita butuh lama bangun itu semua karena kita tidak konsiten juga kadang-kadang. Ini kritikan untuk saya juga sebagai bagian dari pemerintahan," ujar dia mengakhiri
"Dia (Freeport) sudah 30 tahun di sini, tak usah dulu terlebih cepat mengambil yang ada untuk divestasi, jangan sampai kita kaya di Venezuela itu," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut ketika menjadi pembicara di Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Kamis, 2 November 2017.
Sebagaimana diketahui, Venezuela mengalami krisis ekonomi berat akibat sejumkah kebijakan ekonomi yang salah perhitungan sejak pemerintahan Hugo Chavez. Hugo, misalnya, di tahun 2013 mengambil keputusan agar semua sumber daya di dalam negeri difokuskan untuk produksi minyak. Di luar, menurutnya, harus diimpor yang berujung pada pemerintahannya berhutang banyak di kemudian hari.
Tahun 2014, krisis itu tak terhindarkan. Harga minyak yang terjun bebas membuat Venezuela yang memiliki cadangan minyak besar kekurangan pemasukan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Venezuela namun hasilnya tak maksimal.
Baca: Jamuan Makan Malam, Bos Freeport Puja-puji Sri Mulyani
Terkait divestasi Freeport 51 persen sendiri, hingga berita ini ditulis, belum jelas. Terutama nilai saham yang akan dilepas. Sebab, Freeport beranggapan Indonesia terlalu rendah menawar harga saham yang diinginkan. Freeport juga ingin harga saham memperhitungkan cadangan emas yang berada di Grasberg.
JK berkata, hal itu bisa terjadi ke Indonesia, terkait sektor pertambangan, apabila memaksakan diri untuk mengambil alih saham Freeport secepat mungkin. Lebih baik, menurutnya, Indonesia memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar pengambilalihan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Misalnya, mempersiapkan kemampuan dan teknologi sebelum mengambil alih perusahaan yang selama ini menjadi milik asing. Selain itu, bisa juga menyiapkan sumber daya manusia dan modal.
"Banyak negara yang buru-buru ambil keputusan mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya dengan negeri itu sendiri. Sekarang ini kita sedang butuh banyak investasi," kata JK.
JK menambahkan bahwa proyek pertambangan lainnya juga jangan sampai dilupakan. Investasi di greenfield atau pembangunan smelter bisa menjadi opsi yang diambil.
"Banyak hal migas kita stagnan, kita butuh lama bangun itu semua karena kita tidak konsiten juga kadang-kadang. Ini kritikan untuk saya juga sebagai bagian dari pemerintahan," ujar dia mengakhiri
