News
Jokowi Didesak Bentuk Tim Satgas Tata Kelola Sektor Pertambangan
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo didesak membentuk tim satuan tugas dalam mereformasi tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.
Pasalnya, tata kelola di sektor pertambangan masih dinilai buruk, sehingga memunculkan kerusakan lingkungan dan tragedi kemanusiaan.
"Kami minta kepada Pak Jokowi bikin saja tim satgas khusus terkait pertambangan menyelesaikan karut-marut tata kelola pertambangan," ujar pegiat Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam, Aryanto Nugroho di Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Aryanto menuturkan, sebenarnya inisiatif pemerintah melakukan kajian terkait buruknya tata kelola sektor pertambangan telah sering dilakukan.
Bahkan, kajian tersebut telah menghasilkan temuan dan rekomendasi yang cukup baik untuk dilakukan. Namun, lanjut Aryanto, tindak lanjut terkait temuan dan rekomendasi tersebut belum juga ditindaklanjuti.
"Tindak lanjutnya sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," tutur Aryanto.
Aryanto menuturkan, persoalan tersebut disebabkan masih buruknya koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi buruknya tata kelola di sektor pertambangan.
"Kami melihat persoalan koordinasi di lintas kementerian/lembaga pemerintah tidak selesai, padahal masalahnya banyak," ucap Aryanto.
Dengan dibentuknya tim satgas, Aryanto berharap masalah koordinasi tersebut dapat dikesampingkan. Sehingga, penanganan masalah pertambangan bisa langsung dilakukan.
"Kami ingin ada satgas yang kewenangannya itu bisa melampaui seluruh kementerian/lembaga," ucap Aryanto.
"Jadi bisa langsung dieksekusi temuan dari Koordinasi dan Supervisi atas pertambangan mineral dan batubara KPK dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)," kata dia.
Pasalnya, tata kelola di sektor pertambangan masih dinilai buruk, sehingga memunculkan kerusakan lingkungan dan tragedi kemanusiaan.
"Kami minta kepada Pak Jokowi bikin saja tim satgas khusus terkait pertambangan menyelesaikan karut-marut tata kelola pertambangan," ujar pegiat Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam, Aryanto Nugroho di Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Aryanto menuturkan, sebenarnya inisiatif pemerintah melakukan kajian terkait buruknya tata kelola sektor pertambangan telah sering dilakukan.
Bahkan, kajian tersebut telah menghasilkan temuan dan rekomendasi yang cukup baik untuk dilakukan. Namun, lanjut Aryanto, tindak lanjut terkait temuan dan rekomendasi tersebut belum juga ditindaklanjuti.
"Tindak lanjutnya sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," tutur Aryanto.
Aryanto menuturkan, persoalan tersebut disebabkan masih buruknya koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi buruknya tata kelola di sektor pertambangan.
"Kami melihat persoalan koordinasi di lintas kementerian/lembaga pemerintah tidak selesai, padahal masalahnya banyak," ucap Aryanto.
Dengan dibentuknya tim satgas, Aryanto berharap masalah koordinasi tersebut dapat dikesampingkan. Sehingga, penanganan masalah pertambangan bisa langsung dilakukan.
"Kami ingin ada satgas yang kewenangannya itu bisa melampaui seluruh kementerian/lembaga," ucap Aryanto.
"Jadi bisa langsung dieksekusi temuan dari Koordinasi dan Supervisi atas pertambangan mineral dan batubara KPK dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)," kata dia.
