News
Kementerian ESDM Rapat 5 Jam dengan DPR, Ini Hasilnya
Jakarta - Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan wakilnya, Arcandra Tahar. Agenda rapat membahas kondisi kinerja Kementerian ESDM di Triwulan I 2018.
Rapat digelar mulai pukul 11.20 WIB hingga 17.00WIB, atau sekitar lima jam lamanya. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan sejumlah poin hasil rapat.
Di sana, Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM melakukan inovasi dan terobosan kebijakan di sektor migas untuk mendorong investasi serta peningkatan lifting migas.
Selain itu Komisi VII DPR juga mendesak Menteri ESDM RI melakukan langkah-langkah percepatan guna melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari BBM satu harga, hingga pendistribusian konverter kit ke berbagai wilayah.
"Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Kementerian ESDM untuk memastikan PT Freeport Indonesia membangun smelter dalam negeri paling Iambat selesai Januari 2022," kata Gus Irawan di DPR, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Berikut hasil lengkap dari rapat tersebut:
1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan inovasi dan terobosan kebijakan pada sektor migas guna mendorong masuknya investasi dan peningkatan lifting migas.
2. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan Iangkah-Iangkah percepatan guna melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. (BBM satu harga. konversi BBM ke BBG dengan penyediaan converter kit untuk nelayan dan petani, konversi Mitan ke LPG, jaringan gas kota, penerangan jalan umum, pengeboran air tanah, dan reklamasi lahan bekas tambang) serta dilaporkan progresnya kepada Komisi VII DPR RI secara berkala. khusus untuk PJU dilaporkan setiap bulan.
3. Komisi Vll DPR RI meminta Kementerian ESDM RI dan Plt. Dirut PT Pertamina (Persero) untuk membuat analisis sensitivitas terkait kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harga BBM PSO dalam APBN TA 2018 dan disampaikan ke Komisi Vll DPR RI sebelum pembahasan APBN TA 2019.
4. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk memastikan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pemurnian dalam negeri paling Iambat selesai Januari 2022 dan melaporkan progresnya kepada Komisi VII DPR RI.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi batubara non-PLTU guna mendukung program coal to liquid dan coal to gas.
6. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan update perkembangan kebijakan gross split.
7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Sekretariat Komisi VII DPR RI paling lambat tanggaI 6 Juni 2018.
Rapat digelar mulai pukul 11.20 WIB hingga 17.00WIB, atau sekitar lima jam lamanya. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan sejumlah poin hasil rapat.
Di sana, Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM melakukan inovasi dan terobosan kebijakan di sektor migas untuk mendorong investasi serta peningkatan lifting migas.
Selain itu Komisi VII DPR juga mendesak Menteri ESDM RI melakukan langkah-langkah percepatan guna melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari BBM satu harga, hingga pendistribusian konverter kit ke berbagai wilayah.
"Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Kementerian ESDM untuk memastikan PT Freeport Indonesia membangun smelter dalam negeri paling Iambat selesai Januari 2022," kata Gus Irawan di DPR, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Berikut hasil lengkap dari rapat tersebut:
1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan inovasi dan terobosan kebijakan pada sektor migas guna mendorong masuknya investasi dan peningkatan lifting migas.
2. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan Iangkah-Iangkah percepatan guna melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. (BBM satu harga. konversi BBM ke BBG dengan penyediaan converter kit untuk nelayan dan petani, konversi Mitan ke LPG, jaringan gas kota, penerangan jalan umum, pengeboran air tanah, dan reklamasi lahan bekas tambang) serta dilaporkan progresnya kepada Komisi VII DPR RI secara berkala. khusus untuk PJU dilaporkan setiap bulan.
3. Komisi Vll DPR RI meminta Kementerian ESDM RI dan Plt. Dirut PT Pertamina (Persero) untuk membuat analisis sensitivitas terkait kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harga BBM PSO dalam APBN TA 2018 dan disampaikan ke Komisi Vll DPR RI sebelum pembahasan APBN TA 2019.
4. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk memastikan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pemurnian dalam negeri paling Iambat selesai Januari 2022 dan melaporkan progresnya kepada Komisi VII DPR RI.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi batubara non-PLTU guna mendukung program coal to liquid dan coal to gas.
6. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan update perkembangan kebijakan gross split.
7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Sekretariat Komisi VII DPR RI paling lambat tanggaI 6 Juni 2018.
