News
Kementerian ESDM Tawarkan 6 Wilayah Tambang Mineral ke BUMN dan BUMD
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menawarkan enam wilayah pertambangan mineral logam ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wilayah yang akan dilelang ini merupakan hasil penciutan dari yang telah diatur dalam amendemen kontrak.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, enam wilayah pertambangan yang ditawarkan tersebut, telah masuk daftar lelang bekas perusahaan tambang mineral pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelum dilelang wilayah pertambangan ditawarkan terlebih dahulu ke BUMN dan BUMD.
"Karena ini kan penawaran prioritas ke BUMN BUMD," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/6) lalu.
Menurut Bambang, penawaran wilayah pertambangan ke BUMN dan BUMD sudah dilakukan sebelum Lebaran. Saat ini instansinya masih menunggu tanggapan dari BUMN dan BUMD yang mendapat penawaran. "Sudah ditawarkan tidanggal tunggu aja sudah dikirim, sudah lama sebelum Lebaran," tuturnya.
Menurut Bambang, BUMN dan BUMD yang mendapat penawaran wilayah pertambangan diberikan kesempatan selama 30 hari kerja, untuk mengambil keputusan mengelola wilayah pertambangan yang ditawarkan.
"Kan ada aturan berapa sekian puluh hari 30 hari kerja, nanti ada persyaratannya, nanti bersedia berdasarkan apa aspek persyaratannya juga dipenuhi," ujarnya.
Enam wilayah pertambangan bekas KK dan PKP2B yang akan dilelang adalah:
1. Daerah Latao, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 3,148 ha, komoditas nikel
2. Daerah Suasua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 5,899 ha, komoditas nikel
3. Daerah Matarape, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, 1,681 ha, komoditas nikel
4. Daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, 1,193 ha, komoditas nikel
5. Daerah Bahodopi Utara, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, 1,896, komoditas nikel
6. Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo, 2,826 ha, komoditas batubara.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, enam wilayah pertambangan yang ditawarkan tersebut, telah masuk daftar lelang bekas perusahaan tambang mineral pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelum dilelang wilayah pertambangan ditawarkan terlebih dahulu ke BUMN dan BUMD.
"Karena ini kan penawaran prioritas ke BUMN BUMD," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/6) lalu.
Menurut Bambang, penawaran wilayah pertambangan ke BUMN dan BUMD sudah dilakukan sebelum Lebaran. Saat ini instansinya masih menunggu tanggapan dari BUMN dan BUMD yang mendapat penawaran. "Sudah ditawarkan tidanggal tunggu aja sudah dikirim, sudah lama sebelum Lebaran," tuturnya.
Menurut Bambang, BUMN dan BUMD yang mendapat penawaran wilayah pertambangan diberikan kesempatan selama 30 hari kerja, untuk mengambil keputusan mengelola wilayah pertambangan yang ditawarkan.
"Kan ada aturan berapa sekian puluh hari 30 hari kerja, nanti ada persyaratannya, nanti bersedia berdasarkan apa aspek persyaratannya juga dipenuhi," ujarnya.
Enam wilayah pertambangan bekas KK dan PKP2B yang akan dilelang adalah:
1. Daerah Latao, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 3,148 ha, komoditas nikel
2. Daerah Suasua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 5,899 ha, komoditas nikel
3. Daerah Matarape, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, 1,681 ha, komoditas nikel
4. Daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, 1,193 ha, komoditas nikel
5. Daerah Bahodopi Utara, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, 1,896, komoditas nikel
6. Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo, 2,826 ha, komoditas batubara.
