News
Kementerian ESDM masih terbuka menerima masukan untuk pajak batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membuka kesempatan masukan dari para pelaku usaha tambang batubara terkait peningkatan penerimaan negara sebagai syarat perpanjangan kontrak pertambangan.
Sebagai informasi, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang salah satunya berisi mengenai persyaratan perpanjangan kontrak pertambangan.
Sebelumnya, pemilik Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hanya mengeluarkan dana hasil produksi batubara (DHPB) royalty sebesar 13,5% ditambah lumpsum payment dan PBBKB 7,5% (reimburse), sales tax maksimal 5%, dan PPh Badan 45%.
Lalu, ketika PKP2B kontraknya diperpanjang dan berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), pajaknya berubah menjadi: royalty ditambah penjualan hasil tambang (PHT) ditambang barang yang menjadi milik negara (BMN) sebesar 15%.
Kemudian, terdapat PBB Prevailing, lalu pajak daerah prevailing, dan PPN Prevailing sebesar 10%, PPh Badan Prevailing sebesar 25%, serta Earning After Tax (EAT) sebesar 10% dengan porsi 6% untuk daerah dan 4% untuk pusat.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief mengatakan, skema perpajakan bagi PKP2B yang hendak diperpanjang menjadi IUPK OP sebenarnya sudah disetujui oleh para pelaku usaha pertambangan batubara. Sosialisasi terkait hal itu juga terus dilakukan oleh pemerintah.
Namun, skema tersebut memang belum final mengingat PP terkait syarat perpanjangan kontrak pertambangan masih dalam tahap pembahasan secara intens.
Ia menyebut, selama proses penyusunan PP berlangsung, perusahaan batubara masih diberikan kesempatan untuk memberi masukan terkait skema beban perpajakan batubara.
“Dalam sosialisasi pasti perusahaan diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan yang lebih baik,” ujar Irwandy, Jumat (24/7).
Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah skema pajak batubara yang telah disampaikan pemerintah tadi akan berubah atau tidak begitu ada beberapa masukan dari para pelaku usaha. “Belum tahu kalau soal itu,” katanya.
Dalam berita sebelumnya, Irwandy mengungkapkan, pemerintah memberikan syarat yang ketat untuk memperpanjang kontrak PKP2B menjadi IUPK OP. Salah satu yang dipersyaratkan oleh pemerintah adalah peningkatan penerimaan negara.
Sebagai informasi, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang salah satunya berisi mengenai persyaratan perpanjangan kontrak pertambangan.
Sebelumnya, pemilik Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hanya mengeluarkan dana hasil produksi batubara (DHPB) royalty sebesar 13,5% ditambah lumpsum payment dan PBBKB 7,5% (reimburse), sales tax maksimal 5%, dan PPh Badan 45%.
Lalu, ketika PKP2B kontraknya diperpanjang dan berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), pajaknya berubah menjadi: royalty ditambah penjualan hasil tambang (PHT) ditambang barang yang menjadi milik negara (BMN) sebesar 15%.
Kemudian, terdapat PBB Prevailing, lalu pajak daerah prevailing, dan PPN Prevailing sebesar 10%, PPh Badan Prevailing sebesar 25%, serta Earning After Tax (EAT) sebesar 10% dengan porsi 6% untuk daerah dan 4% untuk pusat.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief mengatakan, skema perpajakan bagi PKP2B yang hendak diperpanjang menjadi IUPK OP sebenarnya sudah disetujui oleh para pelaku usaha pertambangan batubara. Sosialisasi terkait hal itu juga terus dilakukan oleh pemerintah.
Namun, skema tersebut memang belum final mengingat PP terkait syarat perpanjangan kontrak pertambangan masih dalam tahap pembahasan secara intens.
Ia menyebut, selama proses penyusunan PP berlangsung, perusahaan batubara masih diberikan kesempatan untuk memberi masukan terkait skema beban perpajakan batubara.
“Dalam sosialisasi pasti perusahaan diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan yang lebih baik,” ujar Irwandy, Jumat (24/7).
Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah skema pajak batubara yang telah disampaikan pemerintah tadi akan berubah atau tidak begitu ada beberapa masukan dari para pelaku usaha. “Belum tahu kalau soal itu,” katanya.
Dalam berita sebelumnya, Irwandy mengungkapkan, pemerintah memberikan syarat yang ketat untuk memperpanjang kontrak PKP2B menjadi IUPK OP. Salah satu yang dipersyaratkan oleh pemerintah adalah peningkatan penerimaan negara.
