News
Kontrak Jelas, Freeport Siap ‘Nego’ Harga Saham Divestasi
Metrobatam, Jakarta – PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan bakal menyesuaikan harga saham divestasi dengan Pemerintah Indonesia jika sudah terdapat kejelasan stabilitas investasi perusahaan sampai 2041.
Seperti diketahui, sebelumnya Freeport Indonesia mau melepas 10,64 persen saham divestasi dengan mahar US$1,7 miliar. Saat itu, perusahaan tambang konsentrat emas yang memiliki induk usaha di AS ini berasumsi harga sesuai dengan kejelasan kontrak sampai 2041.
Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pihaknya bersedia menyesuaikan harga penawaran saham divestasi, asalkan empat poin diskusi terkait kejelasan usaha bisa dipastikan.
“Yang jelas harga penawaran sebelumnya bisa berubah. Seharusnya kan memang fair value, sesuai kondisi ekonomi dan pasar yang terjadi saat penawaran,” ujarnya saat berkunjung ke kantor CNN Indonesia, Kamis (3/8).
Adapun, empat poin yang tengah diminta kepastiannya antara lain stabilitias investasi yang berkaitan dengan ketentuan fiskal, perpajakan, baik perpajakan pusat maupun daerah; divestasi; kelangsungan operasi setelah 2021; dan pembangunan smelter.
Di sisi lain, Tony menyatakan sebenarnya divestasi tersebut perlu kehati-hatian bagi pemerintah juga. Ia menilai, kepemilikan saham tak selamanya memberi untung.
“Untuk divestasi, pembelian saham kan ada risikonya juga. Seperti Bob Hasan yang pernah membeli saham Freeport pada 1997, dan dalam waktu lima tahun dijual lagi karena bangkrut,” ungkapnya.
Sebelumnya, perusahaan diwajibkan untuk melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Hal itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017.
Beleid itu menyatakan, perusahaan tambang modal asing yang telah berproduksi 10 tahun wajib melepas saham secara bertahap dalam lima tahun hingga 51 persen.
Saham Baru
Terkait kejelasan skema divestasi saham perusahaan, Tony enggan membeberkan. Padahal, sebelumnya pemerintah menyatakan terdapat skema pembelian saham divestasi melalui penerbitan saham baru.
“Saham nanti pembeliannya, akan diterbitkan saham baru. Jadi bukan saham yang dimiliki Freeport sekarang (yang dibeli Indonesia) tapi dengan menerbitkan saham baru,” kata Sekretaris Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamuji.
Adapun harga saham baru yang nanti diterbitkan oleh Freeport Indonesia, lanjut Teguh, bakal diserahkan kepada tim valuasi independen, yang nantinya kata dia akan memformulasikan berapa harga saham baru itu.
“Divestasi lebih soal kejelasan sampai 2041 dengan stabilitas investasi. Saat ini yang dimiliki pemerintah 9,36 persen. Skema divestasi ada banyak. Masih kita bicarakan terus, belum ada kesepakatan dengan pemerintah. Nanti baru bahas divestasi. Saya belum bisa bilang oke soal penerbitan saham baru,” jelas Tony. (mb/cnn indonesia)
metrobatam.com - 4 Agustus
Seperti diketahui, sebelumnya Freeport Indonesia mau melepas 10,64 persen saham divestasi dengan mahar US$1,7 miliar. Saat itu, perusahaan tambang konsentrat emas yang memiliki induk usaha di AS ini berasumsi harga sesuai dengan kejelasan kontrak sampai 2041.
Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pihaknya bersedia menyesuaikan harga penawaran saham divestasi, asalkan empat poin diskusi terkait kejelasan usaha bisa dipastikan.
“Yang jelas harga penawaran sebelumnya bisa berubah. Seharusnya kan memang fair value, sesuai kondisi ekonomi dan pasar yang terjadi saat penawaran,” ujarnya saat berkunjung ke kantor CNN Indonesia, Kamis (3/8).
Adapun, empat poin yang tengah diminta kepastiannya antara lain stabilitias investasi yang berkaitan dengan ketentuan fiskal, perpajakan, baik perpajakan pusat maupun daerah; divestasi; kelangsungan operasi setelah 2021; dan pembangunan smelter.
Di sisi lain, Tony menyatakan sebenarnya divestasi tersebut perlu kehati-hatian bagi pemerintah juga. Ia menilai, kepemilikan saham tak selamanya memberi untung.
“Untuk divestasi, pembelian saham kan ada risikonya juga. Seperti Bob Hasan yang pernah membeli saham Freeport pada 1997, dan dalam waktu lima tahun dijual lagi karena bangkrut,” ungkapnya.
Sebelumnya, perusahaan diwajibkan untuk melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Hal itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017.
Beleid itu menyatakan, perusahaan tambang modal asing yang telah berproduksi 10 tahun wajib melepas saham secara bertahap dalam lima tahun hingga 51 persen.
Saham Baru
Terkait kejelasan skema divestasi saham perusahaan, Tony enggan membeberkan. Padahal, sebelumnya pemerintah menyatakan terdapat skema pembelian saham divestasi melalui penerbitan saham baru.
“Saham nanti pembeliannya, akan diterbitkan saham baru. Jadi bukan saham yang dimiliki Freeport sekarang (yang dibeli Indonesia) tapi dengan menerbitkan saham baru,” kata Sekretaris Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamuji.
Adapun harga saham baru yang nanti diterbitkan oleh Freeport Indonesia, lanjut Teguh, bakal diserahkan kepada tim valuasi independen, yang nantinya kata dia akan memformulasikan berapa harga saham baru itu.
“Divestasi lebih soal kejelasan sampai 2041 dengan stabilitas investasi. Saat ini yang dimiliki pemerintah 9,36 persen. Skema divestasi ada banyak. Masih kita bicarakan terus, belum ada kesepakatan dengan pemerintah. Nanti baru bahas divestasi. Saya belum bisa bilang oke soal penerbitan saham baru,” jelas Tony. (mb/cnn indonesia)
metrobatam.com - 4 Agustus
