News
Luhut Tegaskan Tidak Ada Papa Minta Saham dalam Divestasi Freeport
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada praktik 'Papa Minta Saham' dalam divestasi Freeport.
"Tidak ada papa minta saham itu. Pemda itu 10 persen. Rakyat Papua menikmati itu," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (30/11).
Mantan Menteri ESDM ini mengatakan bahwa hal tersebut sudah ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mengenai Freeport semua sudah selesai. Akhir tahun sudah selesai. Presiden minta tidak ada titip-titipan di sana. Pemda 10 persen juga harus disana nggak boleh ada swasta," tegas dia.
Saat ini, tengah dilakukan pembenahan persoalan teknis yakni masalah lingkungan hidup. Luhut yakin, persolan penanganan lingkungan hidup pun akan berjalan lancar.
"Tinggal masalah teknis yaitu masalah lingkungan saja. Tapi Menteri Lingkungan dan lainnya sudah dibahas di sana jadi saya kira tidak ada masalah. Saya pikir dananya sudah ada USD 4 berapa miliar," tandasnya.
Kemarin, Presiden Jokowi memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, ke Kantor Presiden, Jakarta. Keduanya diminta mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia.
Seusai rapat, Lukas mengatakan Jokowi meminta agar pemerintah daerah Papua waspada terhadap pihak-pihak yang ingin meminta saham PT Freeport Indonesia. Jokowi mau divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia, khususnya Papua.
"Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi, Presiden tidak menginginkan seperti itu," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Menurut Lukas, warga Papua bangga memiliki presiden seperti Jokowi. Jokowi disebut telah berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport. Padahal, selama ini mayoritas saham Freeport dikuasai asing.
"Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan saham itu. Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden yang bekerja dengan hati sehingga memperjuangkan rakyat Papua," ucapnya.
"Tidak ada papa minta saham itu. Pemda itu 10 persen. Rakyat Papua menikmati itu," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (30/11).
Mantan Menteri ESDM ini mengatakan bahwa hal tersebut sudah ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mengenai Freeport semua sudah selesai. Akhir tahun sudah selesai. Presiden minta tidak ada titip-titipan di sana. Pemda 10 persen juga harus disana nggak boleh ada swasta," tegas dia.
Saat ini, tengah dilakukan pembenahan persoalan teknis yakni masalah lingkungan hidup. Luhut yakin, persolan penanganan lingkungan hidup pun akan berjalan lancar.
"Tinggal masalah teknis yaitu masalah lingkungan saja. Tapi Menteri Lingkungan dan lainnya sudah dibahas di sana jadi saya kira tidak ada masalah. Saya pikir dananya sudah ada USD 4 berapa miliar," tandasnya.
Kemarin, Presiden Jokowi memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, ke Kantor Presiden, Jakarta. Keduanya diminta mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia.
Seusai rapat, Lukas mengatakan Jokowi meminta agar pemerintah daerah Papua waspada terhadap pihak-pihak yang ingin meminta saham PT Freeport Indonesia. Jokowi mau divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia, khususnya Papua.
"Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi, Presiden tidak menginginkan seperti itu," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Menurut Lukas, warga Papua bangga memiliki presiden seperti Jokowi. Jokowi disebut telah berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport. Padahal, selama ini mayoritas saham Freeport dikuasai asing.
"Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan saham itu. Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden yang bekerja dengan hati sehingga memperjuangkan rakyat Papua," ucapnya.
