News
Maksimalkan Hasil Tambang di Smelter, Menko Darmin Panggil 3 Kementerian
JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembahasan penanganan slag atau sisa tambang hasil olahan industri smelter.
Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Direktur Jenderal Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin, Dirjen Minerba ESDM dan Dirjen PSLB3 Kementerian LHK.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Harjanto mengatakan, rapat kali tadi belum menemukan hasil mengenai sisa hasil baja dan nikel. Semua pihak ingin adanya aturan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah internasional.
Pertambangan
"Jadi yang bisa kita pakai peraturan internasional dan kita akan melihat Peraturan Pemerintah (PP) atau Permen Lingkungan Hidup-nya ke depan. Tetapi ini belum finallah pembicaraannya," ujar dia di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Menurutnya, dengan aturan tersebut industri pertambangan di Indonesia bisa lebih maju. Sebab, nilai tambah dibangun dalam negeri untuk investasi masuk.
"Sehingga untuk ke sana kita kan harus berkaca kepada ketentuan ketentuan standar internasional lah yah. Sepanjang itu produknya bisa diterima standar lingkungan dan sebagainya," ungkap dia.
Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Direktur Jenderal Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin, Dirjen Minerba ESDM dan Dirjen PSLB3 Kementerian LHK.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Harjanto mengatakan, rapat kali tadi belum menemukan hasil mengenai sisa hasil baja dan nikel. Semua pihak ingin adanya aturan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah internasional.
Pertambangan
"Jadi yang bisa kita pakai peraturan internasional dan kita akan melihat Peraturan Pemerintah (PP) atau Permen Lingkungan Hidup-nya ke depan. Tetapi ini belum finallah pembicaraannya," ujar dia di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Menurutnya, dengan aturan tersebut industri pertambangan di Indonesia bisa lebih maju. Sebab, nilai tambah dibangun dalam negeri untuk investasi masuk.
"Sehingga untuk ke sana kita kan harus berkaca kepada ketentuan ketentuan standar internasional lah yah. Sepanjang itu produknya bisa diterima standar lingkungan dan sebagainya," ungkap dia.
