News
Masalah Pertambangan Di Babel Harus Dibenahi
Koran SINAR PAGI, Pangkalpinang,- Untuk membenahi carut marutnya masalah pertambangan di Provinsi Babel kuncinya ada ditangan Gubernur Babel Erzaldi Rosman.demikian dikatakan Dedy Yulianto ketika dimintai tanggapannya tentang masalah pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.Kamis Kemarin.
Saya menduga ada upaya pembiaran padahal sebelumnya kita sudah melayangkan surat baik ke Gubernur Babel ,ke Kapolri kejaksaaan Agung dan kekementrian SDM untuk membenahi pertambangan di Bangka-Belitung, ungkap Wakil ketua DPRD Babel Dedi Yulianto.
Dedi mengatakan masak sudah beberapa kali ganti gubernur kok masalah pertambangan tidak ada penyelesaian juga.
Hendakanya kata Dedi kita arah masyarakat agar jangan menambang dikawasan hutan dan bekerjalah di IUPnya dan
Bermitralah dengan pengusaha yang memiliki IUP,katanya.
“Jangan menghajar hutan lindung,hutan produksi, bawah jembatan belakang sekolah, ujar Dedi.
Dedi tidak menampik Kenapa saya katakan demikian karena memang faktanya dilapangan seperti itu mereka tidak memiliki izin.tegas Dedi.
Diakui oleh Dedy, melihat kenyataan ini kita sudah layangkan surat namun sampai dengan saat ini belum ada balasan dari Pak Gubernur Babel sedangkan surat tersebut sudah kami sampai pada saat pengajuan hak interpelasi beberapa waktu lalu.
Jadi kata Dedi banyak masalah pertambangan yang belum terselesaikan dan tersentuh seperti di kawasan Primping Belinyu dan kawasan laut. Jadi bagi para penambang silahkan menambang dan bekerjalah sesuai dengan IUP.
Namun diduga masih penambang yang mlakukan aktivitas penambangan diluar IUP dan itu harus di tindak tegas jangan hanga sebatas razia saja usut sampai tuntas siapa penampung hasil tambang tersebut, papar Dedi
“Jangan hanya razia terus ambil alat2 dan tutup tambangnya seharus usut siapa yang jadi kolektor dan penampung timah ini kata Dedi.
Sebab tujuannya biar jelas asal usul barangnya dan bagaiamana masalah pertanggung jawaban reklamasi bagi yang tidak memiliki izin ketika selesai di tambang dan itu endingnya jelas Dedi.
Jadi sudah sejak awal kita minta agar diadakan audit tentang asal usul barangnya dan bertujuan untuk mengetahuinya asal usulnya. imbuh Dedi
Semua tergantung kseriusan dan kemauan pan Gubernur Babel untuk menyelesaikan persoalan carut marutnya masalah pertambangan ini karena kunci akhir ada ditangan Gubernur Bangka -Belitung ini, katanya.
“Saya tegaskan bahwa kunci akhir dari permasalahan pertambangan di Babelini di tangan pak gubernur.”ujar Dedi
Bahkan dengan suara tegas Dedi meminta agar pak Gubernur bisa menyelesaikan permasalahan pertambangan ini kalau tidak juga teratasi maka lebih baik saya saran dikembalikan saja kesemula dimana timah menjadi bahan strategis nasional, Karena apa pihak smelter tidak bisa diatur. kata Dedi
Bila di bandingkan dengan PT.Timah Tbk yang sudah menggelontorkan ratusan milyar rupiah dana CSR,bantuan kemitraan dan pembinaan ke UKM nah bagaimana dengan pemilik smelter tanya Dedi.
Jelas sekali saya bukan mendukung dan membela PT Timah Tbk tetapi faktanya seperti itu kita lihat smelter lain mana ada.ungkap Wakil Ketua DPRD Babel ini.
Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung Erzaldi Rosman Johan saat di hubungi wartawan SPJ via tilpon seluluernya mengatakan kita ikuti saja prosedur sesuai dengan Undang Undang yang ada.
Saya menduga ada upaya pembiaran padahal sebelumnya kita sudah melayangkan surat baik ke Gubernur Babel ,ke Kapolri kejaksaaan Agung dan kekementrian SDM untuk membenahi pertambangan di Bangka-Belitung, ungkap Wakil ketua DPRD Babel Dedi Yulianto.
Dedi mengatakan masak sudah beberapa kali ganti gubernur kok masalah pertambangan tidak ada penyelesaian juga.
Hendakanya kata Dedi kita arah masyarakat agar jangan menambang dikawasan hutan dan bekerjalah di IUPnya dan
Bermitralah dengan pengusaha yang memiliki IUP,katanya.
“Jangan menghajar hutan lindung,hutan produksi, bawah jembatan belakang sekolah, ujar Dedi.
Dedi tidak menampik Kenapa saya katakan demikian karena memang faktanya dilapangan seperti itu mereka tidak memiliki izin.tegas Dedi.
Diakui oleh Dedy, melihat kenyataan ini kita sudah layangkan surat namun sampai dengan saat ini belum ada balasan dari Pak Gubernur Babel sedangkan surat tersebut sudah kami sampai pada saat pengajuan hak interpelasi beberapa waktu lalu.
Jadi kata Dedi banyak masalah pertambangan yang belum terselesaikan dan tersentuh seperti di kawasan Primping Belinyu dan kawasan laut. Jadi bagi para penambang silahkan menambang dan bekerjalah sesuai dengan IUP.
Namun diduga masih penambang yang mlakukan aktivitas penambangan diluar IUP dan itu harus di tindak tegas jangan hanga sebatas razia saja usut sampai tuntas siapa penampung hasil tambang tersebut, papar Dedi
“Jangan hanya razia terus ambil alat2 dan tutup tambangnya seharus usut siapa yang jadi kolektor dan penampung timah ini kata Dedi.
Sebab tujuannya biar jelas asal usul barangnya dan bagaiamana masalah pertanggung jawaban reklamasi bagi yang tidak memiliki izin ketika selesai di tambang dan itu endingnya jelas Dedi.
Jadi sudah sejak awal kita minta agar diadakan audit tentang asal usul barangnya dan bertujuan untuk mengetahuinya asal usulnya. imbuh Dedi
Semua tergantung kseriusan dan kemauan pan Gubernur Babel untuk menyelesaikan persoalan carut marutnya masalah pertambangan ini karena kunci akhir ada ditangan Gubernur Bangka -Belitung ini, katanya.
“Saya tegaskan bahwa kunci akhir dari permasalahan pertambangan di Babelini di tangan pak gubernur.”ujar Dedi
Bahkan dengan suara tegas Dedi meminta agar pak Gubernur bisa menyelesaikan permasalahan pertambangan ini kalau tidak juga teratasi maka lebih baik saya saran dikembalikan saja kesemula dimana timah menjadi bahan strategis nasional, Karena apa pihak smelter tidak bisa diatur. kata Dedi
Bila di bandingkan dengan PT.Timah Tbk yang sudah menggelontorkan ratusan milyar rupiah dana CSR,bantuan kemitraan dan pembinaan ke UKM nah bagaimana dengan pemilik smelter tanya Dedi.
Jelas sekali saya bukan mendukung dan membela PT Timah Tbk tetapi faktanya seperti itu kita lihat smelter lain mana ada.ungkap Wakil Ketua DPRD Babel ini.
Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung Erzaldi Rosman Johan saat di hubungi wartawan SPJ via tilpon seluluernya mengatakan kita ikuti saja prosedur sesuai dengan Undang Undang yang ada.
