News
Mengejutkan..!! APNI Buka-Bukaan Soal Keuntungan Smelter Dari Tata Niaga Nikel Domestik
PENASULTRA.COM, KENDARI – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) meminta pemerintah segera memperbaiki tata niaga nikel domestik atau transaksi nikel antara penambang dan smelter agar lebih menguntungkan bagi penambang lokal.
Pasalnya, harga beli nikel di pabrik pemurnian atau smelter yang ada dinilai sangat merugikan para penambang khususnya penambang nasional atau lokal.
Sekretaris Jendral (Sekjen) APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, sepanjang 2016 hingga 2019, smelter dalam negeri telah menyerap bijih nikel sekitar 60 juta ton.
Dari jumlah itu, kata Meidy, smelter telah mengantongi keuntungan USD 2,8 miliar dari disparitas harga antara harga internasional, harga patokan mineral (HPM) dan harga lokal yang diterapkan, itu pun di luar dari penalty.
“Kadar 1,7 ke bawah jika diekspor itu dihargai USD 46. Dikurangi bea keluar dan pajak ekspor itu sekitar USD 38. Harga yang diterima smelter di sini untuk kadar 1,7 ke bawah itu USD 9 sampai USD 11. Terlau jauh perbedaannya,” beber Meidy saat menjadi narasumber pada acara Coffee Morning yang degelar penasultra.com di Claro Hotel Kendari, Sabtu 30 November 2019.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya praktek tidak sehat dalam transaksi nikel antara penambang dan smelter yang melibatkan perusahaan surveyor dalam menilai kadar nikel.
Smelter yang ada hanya menerima kadar bijih nikel yang lebih tinggi, yakni 1,8 ke atas. Namun, harga yang dibayarkan kepada penambang lokal jauh lebih rendah, yaitu berkisar antara USD 25 sampai USD 30. Bahkan bisa gratis akibat perbedaan hasil surveyor.
“Tidak pernah terjadi yang kita muat kadar 1,8 sampai di smelter itu tetap atau bertambah saat dipelabuhan bongkar. Kirim 1,8 sampai di smelter 1,4, atau 1,5. Dan itu sering sekali terjadi,” terang Meidy.
“Sehingga kita dikenakan penalty. Pada saat barang kami direject, kita tidak mungkin mengeluarkan lagi biaya untuk memuat kembali barang kita, dan pada akhirnya kargo kita kasi gratis. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang kita alami sebagai penambang lokal,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah hadir untuk mengatur tata niaga nikel domestik agar lebih berpihak pada para penambang lokal. Sebab praktek tidak sehat dalam transaksi nikel domestik tak jarang merugikan penambang lokal.
“Kalau pemerintah hadir, tidak akan terjadi illegal mining, tidak akan ada lagi penambang yang ekspor bijih nikel, penyerapan tenaga kerja juga di daerah akan lebih baik,” pungkas Meidy.
Penulis: Faisal
Editor: Yeni Marinda
Pasalnya, harga beli nikel di pabrik pemurnian atau smelter yang ada dinilai sangat merugikan para penambang khususnya penambang nasional atau lokal.
Sekretaris Jendral (Sekjen) APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, sepanjang 2016 hingga 2019, smelter dalam negeri telah menyerap bijih nikel sekitar 60 juta ton.
Dari jumlah itu, kata Meidy, smelter telah mengantongi keuntungan USD 2,8 miliar dari disparitas harga antara harga internasional, harga patokan mineral (HPM) dan harga lokal yang diterapkan, itu pun di luar dari penalty.
“Kadar 1,7 ke bawah jika diekspor itu dihargai USD 46. Dikurangi bea keluar dan pajak ekspor itu sekitar USD 38. Harga yang diterima smelter di sini untuk kadar 1,7 ke bawah itu USD 9 sampai USD 11. Terlau jauh perbedaannya,” beber Meidy saat menjadi narasumber pada acara Coffee Morning yang degelar penasultra.com di Claro Hotel Kendari, Sabtu 30 November 2019.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya praktek tidak sehat dalam transaksi nikel antara penambang dan smelter yang melibatkan perusahaan surveyor dalam menilai kadar nikel.
Smelter yang ada hanya menerima kadar bijih nikel yang lebih tinggi, yakni 1,8 ke atas. Namun, harga yang dibayarkan kepada penambang lokal jauh lebih rendah, yaitu berkisar antara USD 25 sampai USD 30. Bahkan bisa gratis akibat perbedaan hasil surveyor.
“Tidak pernah terjadi yang kita muat kadar 1,8 sampai di smelter itu tetap atau bertambah saat dipelabuhan bongkar. Kirim 1,8 sampai di smelter 1,4, atau 1,5. Dan itu sering sekali terjadi,” terang Meidy.
“Sehingga kita dikenakan penalty. Pada saat barang kami direject, kita tidak mungkin mengeluarkan lagi biaya untuk memuat kembali barang kita, dan pada akhirnya kargo kita kasi gratis. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang kita alami sebagai penambang lokal,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah hadir untuk mengatur tata niaga nikel domestik agar lebih berpihak pada para penambang lokal. Sebab praktek tidak sehat dalam transaksi nikel domestik tak jarang merugikan penambang lokal.
“Kalau pemerintah hadir, tidak akan terjadi illegal mining, tidak akan ada lagi penambang yang ekspor bijih nikel, penyerapan tenaga kerja juga di daerah akan lebih baik,” pungkas Meidy.
Penulis: Faisal
Editor: Yeni Marinda
