News
Menteri ESDM Bahas Larangan Dini Ekspor Ore Nikel Kamis
tirto.id - Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak menyebut bahwa percepatan larangan ore nikel yang diumumkan BKPM menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengusaha.
Sebab, ekspor ore nikel yang semula masih bisa dilakukan hingga Desember 2019 harus berhenti setelah adanya pengumuman bahwa larangan tersebut dipercepat menjadi per 29 Oktober. Para pengusaha, lanjut Yunus, juga mengeluh lantaran tak ada kepastian harga beli bijih nikel dari smelter.
Karena itu, Kementerian ESDM bakal membahas perkara tersebut di Kemenko Maritim dan Investasi besok, Kamis (7/11/2019). "Saya kira akan dilakukan penertiban terkait apakah nanti ekspor ore nikel itu akan berhenti," jelasnya di Gedung KHMI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).
Larangan ekspor ore nikel yang dikeluarkan kementerian ESDM sesungguhnya ditujukan untuk mengembangkan bisnis smelter yang selama ini kurang diminati di dalam negeri. Karena itu lah, ia bilang, pada tahun 2015 pemerintah rela menunda larangan ekspor bijih nikel kendati diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) hingga 2020—yang belakangan dipercepat satu tahun menjadi hingga akhir 2019.
Tujuan relaksasi itu, kata Yunus, agar para pengusaha pertambangan punya modal cukup untuk membangun smelter dalam rangka hilirisasi produk pertambangan. "Kalau orang mau pinjam, kan, harus ada cash flow. Setelah direlaksasi (larangan ekspor ore nikel), akhirnya melonjak tajam sampai akan ada 37 smelter," ujarnya. Sejak relaksasi ekspor ore nikel dilakukan tahun 2015, kata Yunus, ada komitmen dari para pengusaha untuk membangun 31 smelter nikel baru hingga tahun 2021.
Sehingga jumlahnya bertambah menjadi 37 smelter dari tahun 2015 yang hanya terdapat 6 smelter. Berdasarkan data yang diterima kementerian ESDM, sudah ada 5 smelter nikel baru yang selesai dibangun sepanjang 2016-2019. Rinciannya, 1 smelter pada 2016; 3 smelter selesai pada 2017, serta 1 smelter baru selesai pada 2019. Tahun depan, kata dia, akan ada 3 smelter nikel baru yang selesai dibangun.
Sementara 23 smelter nikel lainnya ditargetkan bisa rampung pada tahun 2021. "Ini dari tim surveyor yang melakukan pemantauan progres. Itu tak dilakukan ESDM tapi dilakukan oleh surveyor independen. Kalau melter itu jadi semua, 37 smelter (di 2021) punya kapasitas input sampai 95 juta ton sekaran 63 juta ton," ungkapnya.
Baca selengkapnya di artikel "Menteri ESDM Bahas Larangan Dini Ekspor Ore Nikel Kamis", https://tirto.id/elfv
Sebab, ekspor ore nikel yang semula masih bisa dilakukan hingga Desember 2019 harus berhenti setelah adanya pengumuman bahwa larangan tersebut dipercepat menjadi per 29 Oktober. Para pengusaha, lanjut Yunus, juga mengeluh lantaran tak ada kepastian harga beli bijih nikel dari smelter.
Karena itu, Kementerian ESDM bakal membahas perkara tersebut di Kemenko Maritim dan Investasi besok, Kamis (7/11/2019). "Saya kira akan dilakukan penertiban terkait apakah nanti ekspor ore nikel itu akan berhenti," jelasnya di Gedung KHMI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).
Larangan ekspor ore nikel yang dikeluarkan kementerian ESDM sesungguhnya ditujukan untuk mengembangkan bisnis smelter yang selama ini kurang diminati di dalam negeri. Karena itu lah, ia bilang, pada tahun 2015 pemerintah rela menunda larangan ekspor bijih nikel kendati diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) hingga 2020—yang belakangan dipercepat satu tahun menjadi hingga akhir 2019.
Tujuan relaksasi itu, kata Yunus, agar para pengusaha pertambangan punya modal cukup untuk membangun smelter dalam rangka hilirisasi produk pertambangan. "Kalau orang mau pinjam, kan, harus ada cash flow. Setelah direlaksasi (larangan ekspor ore nikel), akhirnya melonjak tajam sampai akan ada 37 smelter," ujarnya. Sejak relaksasi ekspor ore nikel dilakukan tahun 2015, kata Yunus, ada komitmen dari para pengusaha untuk membangun 31 smelter nikel baru hingga tahun 2021.
Sehingga jumlahnya bertambah menjadi 37 smelter dari tahun 2015 yang hanya terdapat 6 smelter. Berdasarkan data yang diterima kementerian ESDM, sudah ada 5 smelter nikel baru yang selesai dibangun sepanjang 2016-2019. Rinciannya, 1 smelter pada 2016; 3 smelter selesai pada 2017, serta 1 smelter baru selesai pada 2019. Tahun depan, kata dia, akan ada 3 smelter nikel baru yang selesai dibangun.
Sementara 23 smelter nikel lainnya ditargetkan bisa rampung pada tahun 2021. "Ini dari tim surveyor yang melakukan pemantauan progres. Itu tak dilakukan ESDM tapi dilakukan oleh surveyor independen. Kalau melter itu jadi semua, 37 smelter (di 2021) punya kapasitas input sampai 95 juta ton sekaran 63 juta ton," ungkapnya.
Baca selengkapnya di artikel "Menteri ESDM Bahas Larangan Dini Ekspor Ore Nikel Kamis", https://tirto.id/elfv
