News
Menteri ESDM Baru Diminta Segera Atasi Sengkarut di Sektor Pertambangan
Jakarta, EnergiToday— Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman meminta Archandra Tahar selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru bergerak cepat dalam mengatasi sengkarut di sektor pertambangan.
Menurut Yusri, persoalan di sektor pertambangan cukup rumit dan beragam. Salah satu yang mendesak dirampungkan adalah status bisnis dan pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia (Freeport).
Yusri mengatakan, Freeport Indonesia tidak menjalankan kegiatan hilirisasi melalui pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, UU Mineral dan Batubara jelas-jelas mengamanatkan pembangunan smelter. Dalam hal ini, Freeport masih menunggu kepastian perpanjangan operasinya meski aturan untuk membangun smelter merupakan hal yang wajib bagi perusahaan berskala besar kontrak karya (KK).
"Hal berikut yang sangat mendesak adalah soal status pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Yang sampai saat ini tidak memperlihatkan itikad baik untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku," ujar Yusri di Jakarta.
Ketegasan Archandra, menurut Yusri dinantikan banyak pihak dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan Freeport Indonesia. Jika berhasil, ia menjamin citra pemerintah di mata publik akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan positif bagi seluruh stakeholder agar menjalankan suatu hal dengan asas hukum dan aturan yang berlaku. (fd/ic)
Menurut Yusri, persoalan di sektor pertambangan cukup rumit dan beragam. Salah satu yang mendesak dirampungkan adalah status bisnis dan pengelolaan tambang PT Freeport Indonesia (Freeport).
Yusri mengatakan, Freeport Indonesia tidak menjalankan kegiatan hilirisasi melalui pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, UU Mineral dan Batubara jelas-jelas mengamanatkan pembangunan smelter. Dalam hal ini, Freeport masih menunggu kepastian perpanjangan operasinya meski aturan untuk membangun smelter merupakan hal yang wajib bagi perusahaan berskala besar kontrak karya (KK).
"Hal berikut yang sangat mendesak adalah soal status pengelolaan tambang Freeport Indonesia. Yang sampai saat ini tidak memperlihatkan itikad baik untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku," ujar Yusri di Jakarta.
Ketegasan Archandra, menurut Yusri dinantikan banyak pihak dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak dengan Freeport Indonesia. Jika berhasil, ia menjamin citra pemerintah di mata publik akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan positif bagi seluruh stakeholder agar menjalankan suatu hal dengan asas hukum dan aturan yang berlaku. (fd/ic)
