a a a a a
logo
Short Landscape Advertisement Short ~blog/2022/2/1/pak prihadi
Bersama Kita Membangun Kemajuan Industri Smelter Nasional
News

Menteri ESDM Ignasius Jonan ingin Indonesia kelola Freeport 100% setelah 2041

KONTAN.CO.ID -TEMBAGAPURA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berharap setelah tahun 2041 seluruh saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia. Artinya Indonesia melalui Inalum yakni Holding Pertambangan sudah memiliki 100% saham Freeport Indonesia. Saat ini Inalum baru memiliki 51,2% saham Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku baru pertama kali mengunjungi tambang Grasberg di Papua. "Baru pertama ke sini, tambang ini menarik," imbuh dia.
Berangkat pada Kamis (2/4) rombongan Kementerian ESDM terbang dengan Pesawat Airfast yang memang memiliki kontrak sewa dengan Freeport Indonesia untuk mengantar tamu dan karyawannya menuju tambang Grasberg.

Terbang Pukul 06.00 WIB sampai di Papua sekitar Pukul 12.00 WIT, perbedaan waktu Jawa dan Papua tepaut dua jam lebih cepat Papua atau perjalanan Jakarta Papua membutuhkan waktu empat jam.

Sesampai di Papua, Jonan langsung terbang menggunakan helikopter untuk melihat tailing Freeport. "Saya tadi lihat tailing Freeport, saya konsen dengan lingkungan yang baik," imbuh dia, Kamis (2/4).

Tak sampai 30 menit, helikopter Jonan pun selesai melihat kondisi tailing Freeport. Jonan langsung menuju hotel untuk segera makan malam. Sesampainya di hotel, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas melakukan presentasi tentang Freeport dari soal produksi sampai penjelasan masa transisi pindah ke tambang bawah tanah.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan ada waktu 20 tahun untuk transisi agar tambang yang kompleks ini bisa dikelola oleh anak-anak Indonesia. Saat ini Indonesia melalui Inalum sudah memiliki 51,2% saham di Freeport Indonesia. "Ini tambang yang hebat dan kompleks di dunia," ungkap dia dalam peresmian fasilitas CSR Freeport Sekolah Taruna Papua di Timika, Jumat (3/4).

Jonan meyakini bahwa anak-anak Indonesia bisa mengelola tambang ini dan menguasai teknologi dari tambang Freeport, meskipun memang untuk konsistensi menjaga tambang ini agar tetap baik dan menjaga keselamatan kita masih perlu belajar.

"Tambang ini beroperasi 24 jam dan setiap detik harus dipantau secara konsisten, makanya kita punya waktu 20 tahun sampai 2041," imbuh dia.

Jonan menjelaskan, apakah nanti setelah 2041 masih ada cadangan tembaga atau emas di tambang underground Freeport? tentu masih ada.

Dia menyatakan bahwa jika cadangan yang saat ini ditambang dengan kapasitas 3 juta ton konsentrat per tahun, maka masih ada wakgtu 15 tahun lagi tambang bisa terus ditambang selepas 2041. "Kalau dieksplorasi lagi, bisa tambah 20 tahun lagi, mungkin bisa sampai 2100 bisa ditambang," tuturnya.

Dia juga menekankan, bahwa Freeport dan Inalum bisa menggunakan perkembangan teknologi pertambangan yang lebih modern. "Nanti bisa dikerjakan lebih modern," tuturnya.


Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, bahwa manajemen Freeport Indonesia saat ini akan tetap dipertahankan, sebab Presiden Direktur Freeport Indonesia dipilih bersama oleh Indonesia dan Freeport McMoran.

"Waktu menentukan (Tony Wenas) itu di kantor saya kok, ini saksinya masih hidup. Tidak langsung dari Amerika. Ada Pak Amien Sunaryadi, Orias. Susun disitu, pakai tulis," ujarnya.

Dia menyatakan, komisaris dari Indonesia dan Freeport McMoran dibagi seimbang, Indonesia ada tiga orang dan Freeport McMoran ada tiga orang. "Komut Freeport itu Richard Adkerson, Wakil Komut Amien Sunaryadi. Sekali lagi Pak Tony itu kesepakatan," imbuh dia.

Dia menjelaskan, bahwa Tony Wenas sejauh ini bisa menjadi jembatan bagi pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran.

Sementara itu, Jonan mengatakan, peran pemerintah di kegiatan ekstraktif ada dua, satu sebagai regulator dan kedua mewakili negara mengelola kekayaan alam.

"Tadi ada yang tanya, izin peledakan dinamit belum keluar, nah kami keluarkan, itu peranan kami sebagai regulator. Kedua, sebagai pemerintah kami akan monitor tambang Freeport, termasuk smelter. Tambangnya bukan punya Freeport. Tidak ada yang punya tambang di Indonesia. Semua pakai izin. Semua kontraktor. Kita gak cocok ya cabut izinnya," imbuhnya.