News
Menteri Jonan Pastikan Libatkan Pemda Papua soal Saham Freeport
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah memastikan akan melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Timika sebagai pemilik dari Tambang Grasberg yang saat ini dikelola PT Freeport Indonesia dalam divestasi 51 persen saham perusahaan tersebut.
"Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah benar 5 persen atau 10 persen-nya pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang," ucap Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan seperti dikutip lamat Setkab di Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya untuk kepemilikan nasional.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8/2017) lalu.
Mengenai cara pembelian sahamnya, Jonan menyatakan, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51 persen sahamnya.
"Bapak Presiden menugaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD," ujar Jonan.
Ditegaskan Jonan, bahwa Presiden Joko Widodo selalu percaya bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa Indonesia. Hal ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba.
"Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik," tegas Jonan.
"Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah benar 5 persen atau 10 persen-nya pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang," ucap Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan seperti dikutip lamat Setkab di Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya untuk kepemilikan nasional.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8/2017) lalu.
Mengenai cara pembelian sahamnya, Jonan menyatakan, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51 persen sahamnya.
"Bapak Presiden menugaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD," ujar Jonan.
Ditegaskan Jonan, bahwa Presiden Joko Widodo selalu percaya bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa Indonesia. Hal ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba.
"Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik," tegas Jonan.
