News
Moratorium Ekspor Bijih Nikel Mulai Tahun Depan, Sulsel Wajib Jalan Cepat
JAKARTA – CAKRWA.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan larangan ekspor bijih nikel akan dipercepat, dari sebelumnya pada 2022 menjadi 1 Januari 2020. Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019.
Menyikapi hal tersebut, anggota badan anggaran DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan pentingnya langkah antisipasi menanggapi percepatan moratorium bijih nikel terutama untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kontributor terbesar. “semua harus sinergi demi kepentingan pendapatan daerah mengenai urusan pajak dengan pihak lain, ” kata
wakil rakyat kelahiran Banyumas dari Fraksi PKB ini.
Karena itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Erma ini menginginkan adanya kepastian bahwa smelter-smelter yang ada tetap terus berjalan dengan tetap mempertahankan kualitas hasil produksi nikel. Disebutkan Erma, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terus berkembang dan memiliki prospek tinggi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,0 hingga 7,4% di tahun 2019.
“Konsumsi domestik pada 2020 perlu dijaga untuk terus memacu perekonomian, terutama pada momen hari besar nasional dan pilkada serentak di 13 kabupaten atau kota di wilayah ini,” kata Erma yang juga disampaikaan ketika lembaganya malakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Selatan, 11-13 Desember kemarin.
Kunjungan kerja yang diikuti oleh anggota Komisi VI DPR RI ini juga dilaksanakan untuk tujuan melihat realisasi perekonomian serta menggali informasi yang komprehensif mengenai potensi perekonomian di wilayah tersebut. Pada kesempatan itu, Erma juga mengapresiasi anggaran pendidikan provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 dengan rencana alokasi mencapai 41,59% dari belanja daerah.
Harapan dia, alokasi dana tersebut bisa diarahkan untuk pendidikan vokasi sebagai upaya membentuk insan trampil di Sulawesi Selatan. “Selain itu juga mendorong agar pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah dan guru-guru swasta agar pendidikan dapat berkembang secara merata”, tegasnya.
Erma juga berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fokus dan pendampingan kepada UMKM juga pasar tradisional. Saat ini, Sulawesi Selatan memiliki kurang lebih 1 juta UMKM yang dikenal banyak yang didapatkan dari hasil lautnya.
“Saya mendorong juga akan terbentuk dan terjalinnya kemitraan-kemitraan baru dari usaha besar dengan UMKM di Sulawesi Selatan,” katanya. (Angga Saputra/cakrawala.co)
Menyikapi hal tersebut, anggota badan anggaran DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan pentingnya langkah antisipasi menanggapi percepatan moratorium bijih nikel terutama untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kontributor terbesar. “semua harus sinergi demi kepentingan pendapatan daerah mengenai urusan pajak dengan pihak lain, ” kata
wakil rakyat kelahiran Banyumas dari Fraksi PKB ini.
Karena itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Erma ini menginginkan adanya kepastian bahwa smelter-smelter yang ada tetap terus berjalan dengan tetap mempertahankan kualitas hasil produksi nikel. Disebutkan Erma, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terus berkembang dan memiliki prospek tinggi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,0 hingga 7,4% di tahun 2019.
“Konsumsi domestik pada 2020 perlu dijaga untuk terus memacu perekonomian, terutama pada momen hari besar nasional dan pilkada serentak di 13 kabupaten atau kota di wilayah ini,” kata Erma yang juga disampaikaan ketika lembaganya malakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Selatan, 11-13 Desember kemarin.
Kunjungan kerja yang diikuti oleh anggota Komisi VI DPR RI ini juga dilaksanakan untuk tujuan melihat realisasi perekonomian serta menggali informasi yang komprehensif mengenai potensi perekonomian di wilayah tersebut. Pada kesempatan itu, Erma juga mengapresiasi anggaran pendidikan provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 dengan rencana alokasi mencapai 41,59% dari belanja daerah.
Harapan dia, alokasi dana tersebut bisa diarahkan untuk pendidikan vokasi sebagai upaya membentuk insan trampil di Sulawesi Selatan. “Selain itu juga mendorong agar pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah dan guru-guru swasta agar pendidikan dapat berkembang secara merata”, tegasnya.
Erma juga berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fokus dan pendampingan kepada UMKM juga pasar tradisional. Saat ini, Sulawesi Selatan memiliki kurang lebih 1 juta UMKM yang dikenal banyak yang didapatkan dari hasil lautnya.
“Saya mendorong juga akan terbentuk dan terjalinnya kemitraan-kemitraan baru dari usaha besar dengan UMKM di Sulawesi Selatan,” katanya. (Angga Saputra/cakrawala.co)
