News
Nasib Buruh PT Smelting Gresik, Ini Kata Gubernur Jatim
TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap buruh PT Smelting Gresik harusnya diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Solusinya ya dibawa ke sengketa perburuhan, ke PHI-nya,” kata Soekarwo saat ditemui usai memberikan pengarahan kepada Guru SMA/SMK swasta se-Jatim di Dyandra Convention Hall Surabaya, Kamis 23 Februari 2017.
Sebab, kata Soekarwo, buruh PT Smelting telah mogok kerja karena masalah perjanjian kerjasama antara pemilik Smelter dan karyawan. Para buruh PT Smelting mogok kerja sejak 19 Januari 2017 dan produksi konsentrat akhirnya terpaksa diberhentikan sejak 10 Februari 2017 lalu. Karena hal tersebut, manajemen PT Smelting melakukan PHK kepada 309 karyawannya.
“Karena tidak bekerja selama seminggu dan terus-menerus kan juga ada aturannya,” ujar Soekarwo.
Adapun PT Smelting adalah pabrik pemurnian di mana 60,5 persen sahamnya dimiliki oleh Mitsubishi Materials. Sisanya sebesar 25 persen dimiliki oleh PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc, kemudian 9,5 persen oleh Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd, serta 5 persen oleh Nippon Mining and Metals Co, Ltd. Sebanyak 40 persen konsentrat tembaga Freeport Indonesia dipasok kepada PT Smelting tersebut.
Akibat proses produksi dari PT Smelting Gresik berhenti, kegiatan operasi PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg kini terganggu karena belum bisa mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian) tembaga. Sementara itu, PT Smelting Gresik biasanya menyerap 40 persen produksi konsentrat dari Tambang Grasberg untuk menjadi barang jadi.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan pihaknya berharap PT smelter Gresik dapat segera kembali beroperasi normal supaya Tambang Grasberg kembali beroperasi. Apabila PT Smelting Gresik dapat beroperasi normal, 40 persen produksi konsentrat dapat terserap dan kegiatan operasi Tambang Grasberg bisa pulih.
“Solusinya ya dibawa ke sengketa perburuhan, ke PHI-nya,” kata Soekarwo saat ditemui usai memberikan pengarahan kepada Guru SMA/SMK swasta se-Jatim di Dyandra Convention Hall Surabaya, Kamis 23 Februari 2017.
Sebab, kata Soekarwo, buruh PT Smelting telah mogok kerja karena masalah perjanjian kerjasama antara pemilik Smelter dan karyawan. Para buruh PT Smelting mogok kerja sejak 19 Januari 2017 dan produksi konsentrat akhirnya terpaksa diberhentikan sejak 10 Februari 2017 lalu. Karena hal tersebut, manajemen PT Smelting melakukan PHK kepada 309 karyawannya.
“Karena tidak bekerja selama seminggu dan terus-menerus kan juga ada aturannya,” ujar Soekarwo.
Adapun PT Smelting adalah pabrik pemurnian di mana 60,5 persen sahamnya dimiliki oleh Mitsubishi Materials. Sisanya sebesar 25 persen dimiliki oleh PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc, kemudian 9,5 persen oleh Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd, serta 5 persen oleh Nippon Mining and Metals Co, Ltd. Sebanyak 40 persen konsentrat tembaga Freeport Indonesia dipasok kepada PT Smelting tersebut.
Akibat proses produksi dari PT Smelting Gresik berhenti, kegiatan operasi PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg kini terganggu karena belum bisa mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian) tembaga. Sementara itu, PT Smelting Gresik biasanya menyerap 40 persen produksi konsentrat dari Tambang Grasberg untuk menjadi barang jadi.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan pihaknya berharap PT smelter Gresik dapat segera kembali beroperasi normal supaya Tambang Grasberg kembali beroperasi. Apabila PT Smelting Gresik dapat beroperasi normal, 40 persen produksi konsentrat dapat terserap dan kegiatan operasi Tambang Grasberg bisa pulih.
