News
Nasib Smelter Freeport di Tangan Pemerintah
' />
JAKARTA, investor.id – Freeport McMoran menyatakan membutuhkan keputusan pemerintah terkait kelanjutan proyek pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) miliknya dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Freeport memiliki kewajiban untuk merampungkan pembangunan smelter di 2023.
President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson menjelaskan, diskusi dengan pemerintah terkait pembangunan smelter masih berlangsung. Saat ini terdapat beberapa alternatif rencana tersebut, yakni pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur atau peningkatan kapasitas dari smelter milik PT Smelting dan proyek smelter baru oleh pihak ketiga.
Dengan adanya berbagai opsi ini, Freeport McMoran berharap segera ada kepastian terkait rencana pembangunan smelter ini dalam waktu dekat, setidaknya dalam tahun ini. “Kami juga ada batas waktu yang sedang kami upayakan dengan pemerintah agar bisa diperpanjang satu tahun, tetapi kami harus mulai dengan smelter di Gresik atau menjalankan opsi lain, pemerintah ada di dalamnya. Jadi itu akan diselesaikan dalam jangka waktu itu,” kata dia dalam conference call Kinerja Kuartal IV 2020, Selasa (26/1) waktu setempat.
Adkerson menjelaskan, rencana awal pembangunan smelter baru di Gresik terkendala pandemi Covid-19, utamanya terkait tenaga kerja dan kontrak internasional. Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir, PT Freeport Indonesia dan pemerintah telah membahas alternatif lain dari rencana tersebut, yakni peningkatan kapasitas smelter eksisting PT Smelting hingga naik 30%. Rencana ini disebutnya bisa memenuhi sebagian kewajiban Freeport Indonesia ke pemerintah. “Diskusi komersial dan pendanaan ekspansi ini sedang berlangsung, dan rekayasanya masih dalam progress,” ujarnya.
Dia melanjutkan, sesuai arahan Pemerintah Indonesia, Freeport Indonesia juga tengah berdiskusi dengan pihak ketiga terkait pembangunan smelter baru yang lokasinya selain di Jawa Timur. Proyek ini bakal menggantikan rencana konstruksi smelter baru di Gresik. Freeport Indonesia berserta mitra dengan pemerintah tengah bekerja untuk mencapai satu keputusan.
Pemerintah Indonesia disebutnya tertarik dengan skema ini lantaran berhubungan dengan rencana pemerintah membangun industri baterei. Dalam proyek ini, pembangunan dan pendanaan akan ditanggung pihak ketiga. “Sementara Freeport Indonesia berkomitmen menjadi pemasok konsentrat untuk proyek tersebut,” tutur Adkerson. Sebagai informasi, pihaknya ketiga yang dimaksud ini adalah Tsingshan Steel yang akan membangun smelter di Halmahera Adkerson menekankan, harus diingat bahwa lebih dari 70% beban negatif keekonomian proyek smelter akan ditanggung Pemerintah Indonesia jika rencana pembangunan smelter baru di Gresik dijalankan.
Karenanya, pihaknya berupaya membuat proyek smelter ini menjadi seekonomis mungkin. Dengan alternatif ekspansi smelter eksisting misalnya, kebutuhan investasi pembangunan smelter baru yang mencapai US$ 3 miliar bisa dipangkas. Freeport pernah menyebutkan kebutuhan dana untuk ekspansi smelter hanya sekitar US$ 250 juta. Executive Vice President & Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk mengungkapkan, pengerjaan proyek ekspansi ini akan dipimpin oleh Mitsubishi Materials sebagai pemegang saham mayoritas di PT Smelting. “Freeport Indonesia akan meneruskan pendanaan ke perusahaan smelter sebagai pinjaman dan kemungkinan akan mengkonversinya menjadi ekuitas begitu smelter selesai,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dalam skema pembangunan smelter dilakukan oleh pihak ketiga, Freeport Indonesia bisa fokus menggarap tambangnya. Terkait pendanaan, pihaknya membuka peluang menjadi pemegang saham minoritas di proyek smelter ini sebagaimana yang dilakukan di PT Smelting. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap awal evaluasi kedua alternatif pembangunan smelter ini.
“Tetapi kami perlu mendapat kepastian dalam beberapa bulan ke depan untuk membuat keputusan langkah mana yang diambil,” ungkap Kathleen. Pembangunan smelter ini merupakan kewajiban Freeport seiring dengan kesepakatan dalam penerbitan lisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada akhir 2018 silam. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Freeport harus membangun smelter paling lama lima tahun atau harus rampung di 2023.
Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id) Sumber : Investor Daily
Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Nasib Smelter Freeport di Tangan Pemerintah"
Read more at: http://brt.st/71MX
President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson menjelaskan, diskusi dengan pemerintah terkait pembangunan smelter masih berlangsung. Saat ini terdapat beberapa alternatif rencana tersebut, yakni pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur atau peningkatan kapasitas dari smelter milik PT Smelting dan proyek smelter baru oleh pihak ketiga.
Dengan adanya berbagai opsi ini, Freeport McMoran berharap segera ada kepastian terkait rencana pembangunan smelter ini dalam waktu dekat, setidaknya dalam tahun ini. “Kami juga ada batas waktu yang sedang kami upayakan dengan pemerintah agar bisa diperpanjang satu tahun, tetapi kami harus mulai dengan smelter di Gresik atau menjalankan opsi lain, pemerintah ada di dalamnya. Jadi itu akan diselesaikan dalam jangka waktu itu,” kata dia dalam conference call Kinerja Kuartal IV 2020, Selasa (26/1) waktu setempat.
Adkerson menjelaskan, rencana awal pembangunan smelter baru di Gresik terkendala pandemi Covid-19, utamanya terkait tenaga kerja dan kontrak internasional. Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir, PT Freeport Indonesia dan pemerintah telah membahas alternatif lain dari rencana tersebut, yakni peningkatan kapasitas smelter eksisting PT Smelting hingga naik 30%. Rencana ini disebutnya bisa memenuhi sebagian kewajiban Freeport Indonesia ke pemerintah. “Diskusi komersial dan pendanaan ekspansi ini sedang berlangsung, dan rekayasanya masih dalam progress,” ujarnya.
Dia melanjutkan, sesuai arahan Pemerintah Indonesia, Freeport Indonesia juga tengah berdiskusi dengan pihak ketiga terkait pembangunan smelter baru yang lokasinya selain di Jawa Timur. Proyek ini bakal menggantikan rencana konstruksi smelter baru di Gresik. Freeport Indonesia berserta mitra dengan pemerintah tengah bekerja untuk mencapai satu keputusan.
Pemerintah Indonesia disebutnya tertarik dengan skema ini lantaran berhubungan dengan rencana pemerintah membangun industri baterei. Dalam proyek ini, pembangunan dan pendanaan akan ditanggung pihak ketiga. “Sementara Freeport Indonesia berkomitmen menjadi pemasok konsentrat untuk proyek tersebut,” tutur Adkerson. Sebagai informasi, pihaknya ketiga yang dimaksud ini adalah Tsingshan Steel yang akan membangun smelter di Halmahera Adkerson menekankan, harus diingat bahwa lebih dari 70% beban negatif keekonomian proyek smelter akan ditanggung Pemerintah Indonesia jika rencana pembangunan smelter baru di Gresik dijalankan.
Karenanya, pihaknya berupaya membuat proyek smelter ini menjadi seekonomis mungkin. Dengan alternatif ekspansi smelter eksisting misalnya, kebutuhan investasi pembangunan smelter baru yang mencapai US$ 3 miliar bisa dipangkas. Freeport pernah menyebutkan kebutuhan dana untuk ekspansi smelter hanya sekitar US$ 250 juta. Executive Vice President & Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk mengungkapkan, pengerjaan proyek ekspansi ini akan dipimpin oleh Mitsubishi Materials sebagai pemegang saham mayoritas di PT Smelting. “Freeport Indonesia akan meneruskan pendanaan ke perusahaan smelter sebagai pinjaman dan kemungkinan akan mengkonversinya menjadi ekuitas begitu smelter selesai,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dalam skema pembangunan smelter dilakukan oleh pihak ketiga, Freeport Indonesia bisa fokus menggarap tambangnya. Terkait pendanaan, pihaknya membuka peluang menjadi pemegang saham minoritas di proyek smelter ini sebagaimana yang dilakukan di PT Smelting. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap awal evaluasi kedua alternatif pembangunan smelter ini.
“Tetapi kami perlu mendapat kepastian dalam beberapa bulan ke depan untuk membuat keputusan langkah mana yang diambil,” ungkap Kathleen. Pembangunan smelter ini merupakan kewajiban Freeport seiring dengan kesepakatan dalam penerbitan lisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada akhir 2018 silam. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Freeport harus membangun smelter paling lama lima tahun atau harus rampung di 2023.
Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id) Sumber : Investor Daily
Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Nasib Smelter Freeport di Tangan Pemerintah"
Read more at: http://brt.st/71MX
