News
PTBA Incar Tambang Batu Bara di Kalteng, Ini Rinciannya
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dikabarkan berencana mengambil wilayah tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), yang merupakan bagian dari entitas PT Borneo Lumbung Energi Tbk (BORN). Borneo Lumbung Energi sendiri telah didelisting dari bursa pada awal 2020.
Menanggapi hal ini Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan wilayah tambang AKT telah dikembalikan pada Kementerian ESDM, sehingga menurut Undang-Undang harus ditawarkan pada BUMN terlebih dahulu.
"Kami akan mengikuti aturan yang ditetapkan, pada prinsipnya sepanjang masih layak dan visible, kami akan jalankan. Bagaimanapun itu aset nasional dan harus diamanatkan untuk kepentingan bangsa," kata Ariviyan kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/07/2020).
Wilayah bekas tambang PT AKT memiliki luas 21.630 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, wilayah tambang milik AKT telah memutus kontrak tambang tersebut karena terkait masalah hukum. AKT menjadikan kontrak PKP2B sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan pada 2016. Wilayah tambang AKT ini masih di tengah polemik karena dugaan suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT oleh Borneo Lumbung Energi.
Selain rencana ekspansi, PTBA masih melanjutkan proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah PLTU Sumsel 8 yang tetap berjalan dan kini telah mencapai 48%. Pembangkit listrik ini diharapkan bisa beroperasi atau commersial Operation Date (COD) paling lambat awal 2022.
PTBA juga masih memasang target penjualan di angkat 29,9 juta ton dan produksi sebesar 30,3 juta ton. Arviyan optimistis bisa mencapai target tersebut terutama karena perusahaan berhasil melakukan diversifikasi pasar di luar pasar tradisiona yakni China dan India. Perusahaan membidik penjualan ke Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh dan Vietnam.
Baca: Alert! Kasus Kematian Akibat Corona di Indonesia Cetak Rekor
"Produksi kita tidak akan revisi karena kita ada keyakinan kondisi pandemi Juli ini bisa berakhir. Sebagaimana kita liat PSBB dilonggarkan, banyak negara new normal dan saya berharap di semester dua ini kita bisa lakukan kegiatan produksi dan penjualan untuk me-recover gap dua bulan terakhir di tengah pandemi," kata Arviyan Juni lalu.
Menanggapi hal ini Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan wilayah tambang AKT telah dikembalikan pada Kementerian ESDM, sehingga menurut Undang-Undang harus ditawarkan pada BUMN terlebih dahulu.
"Kami akan mengikuti aturan yang ditetapkan, pada prinsipnya sepanjang masih layak dan visible, kami akan jalankan. Bagaimanapun itu aset nasional dan harus diamanatkan untuk kepentingan bangsa," kata Ariviyan kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/07/2020).
Wilayah bekas tambang PT AKT memiliki luas 21.630 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, wilayah tambang milik AKT telah memutus kontrak tambang tersebut karena terkait masalah hukum. AKT menjadikan kontrak PKP2B sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan pada 2016. Wilayah tambang AKT ini masih di tengah polemik karena dugaan suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT oleh Borneo Lumbung Energi.
Selain rencana ekspansi, PTBA masih melanjutkan proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah PLTU Sumsel 8 yang tetap berjalan dan kini telah mencapai 48%. Pembangkit listrik ini diharapkan bisa beroperasi atau commersial Operation Date (COD) paling lambat awal 2022.
PTBA juga masih memasang target penjualan di angkat 29,9 juta ton dan produksi sebesar 30,3 juta ton. Arviyan optimistis bisa mencapai target tersebut terutama karena perusahaan berhasil melakukan diversifikasi pasar di luar pasar tradisiona yakni China dan India. Perusahaan membidik penjualan ke Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh dan Vietnam.
Baca: Alert! Kasus Kematian Akibat Corona di Indonesia Cetak Rekor
"Produksi kita tidak akan revisi karena kita ada keyakinan kondisi pandemi Juli ini bisa berakhir. Sebagaimana kita liat PSBB dilonggarkan, banyak negara new normal dan saya berharap di semester dua ini kita bisa lakukan kegiatan produksi dan penjualan untuk me-recover gap dua bulan terakhir di tengah pandemi," kata Arviyan Juni lalu.
