News
Pabrik Smelter di Kalsel Berhenti Beroperasi
PABRIK pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) senilai US$70 juta atau sekitar Rp2,2 triliun milik perusahaan tambang bijih besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terpaksa berhenti beroperasi.
“Pabrik smelter tersebut kini berhenti produksi karena perusahaan tidak melakukan penambangan bahan baku berupa bijih besi sejak November 2017,” kata Manajer Operasional PT SILO, Henry Yulianto, seperti dikutip Antara, kamis (1/2). Dikatakan, sejak November SILO tidak melakukan penambangan karena masih menunggu izin perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Pemprov Kalimantan Selatan. Akibat terhentinya operasional tersebut, manajemen SILO terpaksa merumahkan sekitar 500 karyawan. Meski demikian, hak-hak karyawan tetap diterima utuh.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kotabaru, H Hasbi M Thawab, saat rapat koordinasi di DPRD menjelaskan bahwa di lokasi PT SELO di Sebuku kini sudah tidak ada aktivitas lagi. “Kami menyayangkan, pabrik smelter yang sudah dibangun dengan begitu kukuh dan dibangun dengan biaya yang sangat besar kini menganggur,” ucapnya. Padahal, seandainya deposit bijih besi di Kotabaru habis, perusahaan bisa mendatangkan bahan baku dari luar karena pabriknya sudah dibangun di Pulau Sebuku.
Hasbi meminta semua pihak untuk bisa bersama-sama membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapi SILO terkait dengan perpanjangan izin IPPKH. “Terkait IPPKH saya tahu sedikit,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru tersebut.
Henry menambahkan pihaknya banyak menerima tawaran pemilik modal untuk menambah investasi di Kotabaru. Namun, keinginan investor-investor tersebut belum dapat dilayani karena SILO sendiri masih menghadapi persoalan-persoalan yang belum terselesaikan.
Ia berharap Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel dapat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mempermudah masuknya investasi di daerah. (E-1)
“Pabrik smelter tersebut kini berhenti produksi karena perusahaan tidak melakukan penambangan bahan baku berupa bijih besi sejak November 2017,” kata Manajer Operasional PT SILO, Henry Yulianto, seperti dikutip Antara, kamis (1/2). Dikatakan, sejak November SILO tidak melakukan penambangan karena masih menunggu izin perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Pemprov Kalimantan Selatan. Akibat terhentinya operasional tersebut, manajemen SILO terpaksa merumahkan sekitar 500 karyawan. Meski demikian, hak-hak karyawan tetap diterima utuh.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kotabaru, H Hasbi M Thawab, saat rapat koordinasi di DPRD menjelaskan bahwa di lokasi PT SELO di Sebuku kini sudah tidak ada aktivitas lagi. “Kami menyayangkan, pabrik smelter yang sudah dibangun dengan begitu kukuh dan dibangun dengan biaya yang sangat besar kini menganggur,” ucapnya. Padahal, seandainya deposit bijih besi di Kotabaru habis, perusahaan bisa mendatangkan bahan baku dari luar karena pabriknya sudah dibangun di Pulau Sebuku.
Hasbi meminta semua pihak untuk bisa bersama-sama membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapi SILO terkait dengan perpanjangan izin IPPKH. “Terkait IPPKH saya tahu sedikit,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru tersebut.
Henry menambahkan pihaknya banyak menerima tawaran pemilik modal untuk menambah investasi di Kotabaru. Namun, keinginan investor-investor tersebut belum dapat dilayani karena SILO sendiri masih menghadapi persoalan-persoalan yang belum terselesaikan.
Ia berharap Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel dapat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mempermudah masuknya investasi di daerah. (E-1)
