News
Pembukaan Keran Ekspor Mineral Rugikan Pelaku Usaha Smelter
Pembukaan keran ekspor bijih nikel dengan kadar rendah membuat ketidakpastian iklim investasi fasilitas pemurnian (smelter) nikel di dalam negeri.
"Alasan pemerintah membuka keran ekspor nikel kadar 1,8% tidak masuk akal. Pasalnya, nikel kadar kurang dari 1,8% masih ekonomis digarap di smelter dalam negeri," kata Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handojo, kepada pers di Jakarta, Kamis (6/10).
Jonatan menduga relaksasi ekspor bijih nikel kadar rendah lantaran desakan dari smelter di Jepang yang tidak mendapat pasokan bijih nikel dari Filipina. Ketiga smelter itu yakni Hyuga Sumitomo, Pamco, dan Nippon Steel.
"Ketiga smelter nikel di Jepang itu tidak memperoleh suplai dari Filipina akibat 20 tambang nikel ditutup oleh pemerintah setempat. Mereka mendesak pemerintah Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk untuk suplai nikel ore kadar kurang dari 1,8% ke Jepang dan jenis nikel ini persis yang didapatkan dari Filipina," papar dia.
Relaksasi ekspor nikel kadar rendah, lanjut Jonatan, akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah No 1/2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Beleid tersebut ditargetkan rampung pada pekan depan. Namun, kami belum pernah dimintai pendapat atau masukan soal revisi itu," ujar Jonatan.
http://www.imq21.com
"Alasan pemerintah membuka keran ekspor nikel kadar 1,8% tidak masuk akal. Pasalnya, nikel kadar kurang dari 1,8% masih ekonomis digarap di smelter dalam negeri," kata Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handojo, kepada pers di Jakarta, Kamis (6/10).
Jonatan menduga relaksasi ekspor bijih nikel kadar rendah lantaran desakan dari smelter di Jepang yang tidak mendapat pasokan bijih nikel dari Filipina. Ketiga smelter itu yakni Hyuga Sumitomo, Pamco, dan Nippon Steel.
"Ketiga smelter nikel di Jepang itu tidak memperoleh suplai dari Filipina akibat 20 tambang nikel ditutup oleh pemerintah setempat. Mereka mendesak pemerintah Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk untuk suplai nikel ore kadar kurang dari 1,8% ke Jepang dan jenis nikel ini persis yang didapatkan dari Filipina," papar dia.
Relaksasi ekspor nikel kadar rendah, lanjut Jonatan, akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah No 1/2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Beleid tersebut ditargetkan rampung pada pekan depan. Namun, kami belum pernah dimintai pendapat atau masukan soal revisi itu," ujar Jonatan.
http://www.imq21.com
