News
Pemerintah Dorong Pemda Susun Rencana Umum Ketenagalistrikan
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) karena belum semua daerah memiliki RUKD. Padahal sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dibutuhkan untuk perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad mengatakan hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa Pamdemi Covid-19. Perencanaan ketenagalistrikan nasional terdiri dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).
"Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin," kata Munir sebagaimana dikutip dari keterangan resmi kementerian, Jumat (11/09/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan beberapa program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang saat ini terus di dorong yakni peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi. Lalu, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.
Kemudian, program mendukung industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam negeri dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program prioritas ini menurutnya juga membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.
"Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi perkapita," paparnya.
EVP Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra mengajak Pemda bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
"Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan Covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan supply listrik," jelasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad mengatakan hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa Pamdemi Covid-19. Perencanaan ketenagalistrikan nasional terdiri dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).
"Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin," kata Munir sebagaimana dikutip dari keterangan resmi kementerian, Jumat (11/09/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan beberapa program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang saat ini terus di dorong yakni peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi. Lalu, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.
Kemudian, program mendukung industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam negeri dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program prioritas ini menurutnya juga membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.
"Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi perkapita," paparnya.
EVP Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra mengajak Pemda bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
"Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan Covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan supply listrik," jelasnya.
