News
Pemerintah Komitmen Kejar Target Bauran Energi dari EBT
Pemerintah menegaskan tetap konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ekonomis. Langkah ini untuk mengejar target bauran energi yang berasal dari EBT sebesar 23% pada 2025.
Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah sepakat bauran energi dari EBT harus tercapai dengan catatan pemenuhan keekonomian harus terjangkau.
“Selama 10 bulan saya disini (Kementerian ESDM), sudah 700 MW (PPA) ditandatangani untuk pembangkit EBT,” ujar Jonan dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 in conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2017 di Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut Jonan, pada 2017 pemerintah gencar meningkatkan akses energi dan keadalan pasokan diseluruh pelosok nusantara, baik berupa peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas energi di sektor EBT.
“Arahan Presiden Joko Widodo ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan listrik, distribusi dan harga terjangkau,” kata dia.
Jonan menambahkan, guna mendorong penggunaan energi bersih, pemerintah tidak pernah mengurangi komitmen dalam pengembangan EBT, sesuai dengan komitmen Presiden pada COP 21 di Paris.
Pada acara IndoEBTKE ConEx 2017 juga ditandatangani sejumlah kesepakatan terkait pengembangan EBTKE, yaitu:
1.Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tentang Solar Fotovoltaik pada Atap Bangunan Baru Perumahan;
2.Penandatanganan kerja sama pendanaan untuk pengembangan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) antara PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
3.Kerja sama riset, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi antara Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Trisakti, PT PLN (Persero), dan PT Geodipa Energi (Persero);
4.Penandatangan kerja sama antara Balitbang Kementerian ESDM dengan China National Petroleum Corporation tentang percepatan pengembangan energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah sepakat bauran energi dari EBT harus tercapai dengan catatan pemenuhan keekonomian harus terjangkau.
“Selama 10 bulan saya disini (Kementerian ESDM), sudah 700 MW (PPA) ditandatangani untuk pembangkit EBT,” ujar Jonan dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 in conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2017 di Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut Jonan, pada 2017 pemerintah gencar meningkatkan akses energi dan keadalan pasokan diseluruh pelosok nusantara, baik berupa peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas energi di sektor EBT.
“Arahan Presiden Joko Widodo ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan listrik, distribusi dan harga terjangkau,” kata dia.
Jonan menambahkan, guna mendorong penggunaan energi bersih, pemerintah tidak pernah mengurangi komitmen dalam pengembangan EBT, sesuai dengan komitmen Presiden pada COP 21 di Paris.
Pada acara IndoEBTKE ConEx 2017 juga ditandatangani sejumlah kesepakatan terkait pengembangan EBTKE, yaitu:
1.Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tentang Solar Fotovoltaik pada Atap Bangunan Baru Perumahan;
2.Penandatanganan kerja sama pendanaan untuk pengembangan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) antara PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
3.Kerja sama riset, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi antara Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Trisakti, PT PLN (Persero), dan PT Geodipa Energi (Persero);
4.Penandatangan kerja sama antara Balitbang Kementerian ESDM dengan China National Petroleum Corporation tentang percepatan pengembangan energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
