Pemerintah Optimistis dalam 5 Tahun Smelter Terbangun

Jakarta – Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan, yakni pada 2022 tidak ada lagi ekspor konsentrat, karena smelter telah dibangun oleh perusahaan tambang di dalam negeri. Saat ini, pemerintah masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspor konsentrat dengan sejumlah persyaratan yang ketat, menyusul dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2017 serta Permen ESDM No 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No 6 Tahun 2017.

“Pemerintah bukan begitu saja memberi kelonggaran ekspor konsentrat. Ada banyak persyaratan yang harus mereka penuhi, antara lain komitmen membangun smelter dan diberlakukannya bea keluar,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/1). Turut hadir Dirjen Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Akhmad Syakhroza.

Menurut Arcandra, waktu lima tahun dirasa cukup bagi perusahaan untuk membangun smelter. Selain itu, pemerintah juga masih mendapat benefit dengan diberikannya kesempatan ekspor mineral, yakni dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak.

Sementara itu, Dirjen Minerba Bambang Gatot mengatakan bahwa saat ini progres smelter yang terbangun masing-masing untuk nikel dari komitmen 22 yang sudah beroperasi 7 buah, sisaya mencapai 30-80 persen, dengan kapasitas total 17 juta ton. Untuk smelter bauksit terbangun sebanyak 2 buah dengan kapasitas total 3 juta ton.

“Untuk komoditas lainnya seperti besi, tembaga, belum ada yang terbangun. Ini yang akan didorong terus oleh pemerintah,” katanya.

Bambang memastikan bahwa smelter yang akan dibangun tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku konsentrat, karena nantinya pemerintah akan memberlakukan besaran domestic market obligation (DMO).