News
Pemerintah Sinkronisasi Regulasi demi Percepatan Smelter Freeport
Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah tengah mempercepat pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia. Proyek pembangunan smelter disebut memakan dana investasi sekitar USD2,8 miliar atau Rp39,2 triliun.
Smelter yang dibangun di atas lahan 100 hektare itu diproyeksikan mampu menghasilkan 550 ribu ton per tahun katoda tembaga, 1,3 juta ton terak,150 ribu ton gipsum, serta 6.000 ton lumpur anoda per tahun.
“Progres pembangunan smelter Freeport sudah sesuai jadwal, tetapi kami ingin proyek ini bisa lebih cepat walaupun sebenarnya line pertamanya ditargetkan bisa berproduksi pada tahun 2022,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (30/10).
Agus menuturkan, guna memacu pembangunan smelter, pemerintah terus melakukan sinkronisasi regulasi. Misalnya tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Harus ada aturan-aturan yang mendukung di antara kementerian, seperti aturan berkaitan dengan Amdal, sehingga itu harus kami sinkronkan agar izin lingkungan bisa dikeluarkan lebih cepat,” ujar dia.
Kemenperin memproyeksikan, industri smelter tembaga sangat dibutuhkan untuk mengolah konsentrat tembaga dan anode slime yang mengandung emas. Terlebih, saat ini konsumsi tembaga nasional mencapai sebesar 500 ton per tahun.
Konsumsinya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta perkembangan kendaraan listrik. Saat ini, industri dalam negeri mampu menghasilkan konsentrat tembaga sebanyak 3 juta ton per tahun, baik di Timika, Papua maupun di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (*/Dry)
Smelter yang dibangun di atas lahan 100 hektare itu diproyeksikan mampu menghasilkan 550 ribu ton per tahun katoda tembaga, 1,3 juta ton terak,150 ribu ton gipsum, serta 6.000 ton lumpur anoda per tahun.
“Progres pembangunan smelter Freeport sudah sesuai jadwal, tetapi kami ingin proyek ini bisa lebih cepat walaupun sebenarnya line pertamanya ditargetkan bisa berproduksi pada tahun 2022,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (30/10).
Agus menuturkan, guna memacu pembangunan smelter, pemerintah terus melakukan sinkronisasi regulasi. Misalnya tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Harus ada aturan-aturan yang mendukung di antara kementerian, seperti aturan berkaitan dengan Amdal, sehingga itu harus kami sinkronkan agar izin lingkungan bisa dikeluarkan lebih cepat,” ujar dia.
Kemenperin memproyeksikan, industri smelter tembaga sangat dibutuhkan untuk mengolah konsentrat tembaga dan anode slime yang mengandung emas. Terlebih, saat ini konsumsi tembaga nasional mencapai sebesar 500 ton per tahun.
Konsumsinya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta perkembangan kendaraan listrik. Saat ini, industri dalam negeri mampu menghasilkan konsentrat tembaga sebanyak 3 juta ton per tahun, baik di Timika, Papua maupun di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (*/Dry)
