News
Pemerintah kaji IUPK sementara Freeport Indonesia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan nasib perperpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sementara ke PT Freeport Indonesia hari ini (31/7). Sebab, IUPK sementara Freeport akan berakhir pada 31 Juli 2018.
Sejatinya, IUPK sementara Freeport Indonesia telah kedaluarsa pada 4 Juli 2018 dan diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Jika hari ini, IUPK Freeport diperpanjang selama sebulan ke depan, maka produsen tambang emas ini bisa kembali mengekspor konsentrat hingga 31 Agustus 2018.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan, ESDM memang akan merevisi aturan untuk memperpanjang status IUPK Freeport Indonesia. Dus, otomatis Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat hingga sebulan ke depan.
Ihwal perpanjangan waktu sebulan, menurut dia, lantaran pemerintah dan Freeport menunggu penyelesaian empat poin negosiasi. Sejauh ini, tersebut belum rampung.
Empat poin negosiasi yang harus diselesaikan adalah divestasi 51% saham Freeport Indonesia, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi serta perpanjangan izin usaha Freeport hingga tahun 2041 mendatang.
Lantaran empat poin tersebut belum selesai, maka Kementerian ESDM belum bisa memberikan IUPK permanen kepada Freeport Indonesia.
Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Freeport Indonesia sudah mengajukan perpanjangan IUPK sementara dalam tempo sebulan ke depan (31 Juli-31 Agustus).
Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan IUPK sementara Freeport. "Mungkin perpanjangannya sebulan. Tapi, terserah pak Menteri (Ignasius Jonan). Kami masih evaluasi," terang Bambang, Senin (30/7).
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, pemerintah baru akan menerbitkan status IUPK permanen kepada Freeport Indonesia apabila negosiasi empat poin tersebut sudah selesai, khususnya berkenaan dengan pengambilan 51% saham divestasi.
Sampai kini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku Holding Pertambangan BUMN yang diamanatkan untuk mengambilalih 51% saham divestasi Freeport Indonesia belum juga mengeksekusi haknya.
Dalam kesempatan penandatanganan head of agreement (HoA) pada pertengahan Juli lalu, pemerintah meminta empat poin negosiasi diselesaikan selama dua bulan.
Sementara President and Chief Executive Officer Freeport McMoran (FCX), Richard C. Adkerson, berharap, transaksi divestasi 51% saham Freeport Indonesia rampung di paruh kedua tahun ini, dengan tunduk pada aturan main, termasuk perpanjangan hak pertambangan Freeport hingga tahun 2041.
"Kami tetap fokus menyelesaikan negosiasi," ujar Adkerson dalam rilisnya di situs resmi FCX.
Sejatinya, IUPK sementara Freeport Indonesia telah kedaluarsa pada 4 Juli 2018 dan diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Jika hari ini, IUPK Freeport diperpanjang selama sebulan ke depan, maka produsen tambang emas ini bisa kembali mengekspor konsentrat hingga 31 Agustus 2018.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan, ESDM memang akan merevisi aturan untuk memperpanjang status IUPK Freeport Indonesia. Dus, otomatis Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat hingga sebulan ke depan.
Ihwal perpanjangan waktu sebulan, menurut dia, lantaran pemerintah dan Freeport menunggu penyelesaian empat poin negosiasi. Sejauh ini, tersebut belum rampung.
Empat poin negosiasi yang harus diselesaikan adalah divestasi 51% saham Freeport Indonesia, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi serta perpanjangan izin usaha Freeport hingga tahun 2041 mendatang.
Lantaran empat poin tersebut belum selesai, maka Kementerian ESDM belum bisa memberikan IUPK permanen kepada Freeport Indonesia.
Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Freeport Indonesia sudah mengajukan perpanjangan IUPK sementara dalam tempo sebulan ke depan (31 Juli-31 Agustus).
Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan IUPK sementara Freeport. "Mungkin perpanjangannya sebulan. Tapi, terserah pak Menteri (Ignasius Jonan). Kami masih evaluasi," terang Bambang, Senin (30/7).
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, pemerintah baru akan menerbitkan status IUPK permanen kepada Freeport Indonesia apabila negosiasi empat poin tersebut sudah selesai, khususnya berkenaan dengan pengambilan 51% saham divestasi.
Sampai kini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku Holding Pertambangan BUMN yang diamanatkan untuk mengambilalih 51% saham divestasi Freeport Indonesia belum juga mengeksekusi haknya.
Dalam kesempatan penandatanganan head of agreement (HoA) pada pertengahan Juli lalu, pemerintah meminta empat poin negosiasi diselesaikan selama dua bulan.
Sementara President and Chief Executive Officer Freeport McMoran (FCX), Richard C. Adkerson, berharap, transaksi divestasi 51% saham Freeport Indonesia rampung di paruh kedua tahun ini, dengan tunduk pada aturan main, termasuk perpanjangan hak pertambangan Freeport hingga tahun 2041.
"Kami tetap fokus menyelesaikan negosiasi," ujar Adkerson dalam rilisnya di situs resmi FCX.
