News
Pempus Dorong Finalisasi Pembangunan Smelter di Papua
Setelah resmi menyerahkan divestasi saham PT. Freeport sebesar 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat kini tengah mendorong untuk memfinalisasi pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang di bumi cenderawasih.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan smelter menjadi bagian dari kesepakatan bersama PT. Freeport Indonesia, disamping upaya untuk meningkatkan iklim investasi maupun perekonomian daerah di Provinsi Papua maupun Indonesia secara umum.
“Mengenai pembangunan smelter juga sedang difinalisasi. Karena ini terkait juga mengenai berapa proyeksi pengeluaran investasi untuk pembangunan smelter.
“Kemudian waktu pelaksanaan termasuk lokasi pembangunan smelternya. Yang pasti itu ada didalam paket (kesepakatan dengan PT Freeport),” terang dia di Jakarta, pekan lalu.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga ingin mendorong agar Papua memiliki pendapatan negara dan investasi yang lebih baik di masa mendatang.
Oleh karenanya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika, terkait hak penerimaan negara yang nantinya diterima dari Freeport.
“Makanya kita perlu satu komitmen kedepan, khususnya menganai ijin usaha pertambangan didalam operasi Freeport kedepan,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe memuji langkah pemerintah pusat dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan aspirasi pemerintah provinsi maupun masyarakat bumi cenderawasih.
Dimana selain memperjuangkan pemberian saham bagi pemerintah dan masyarakat setempat, tetapi masih mendorong pembangunan smelter di Papua termasuk pembayaran sejumlah hak maupun deviden lainnya.
“Untuk itu, saya menilai ini merupakan satu bentuk perhatian yang luar biasa dan baru bisa terwujud dibawah pemerintahan bapak Jokowi sebagai Presiden kita”.
“Tentunya ini merupakan sejarah tersendiri bagi Papua yang sepanjang keberadaan Freeport baru kali ini Papua punya saham di perusahaan tambang emas raksasa itu. Karenanya, kita memuji langkah bapak Jokowi dan jajaran yang sangat intens memperhatikan aspirasi kami,” ucapnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan smelter menjadi bagian dari kesepakatan bersama PT. Freeport Indonesia, disamping upaya untuk meningkatkan iklim investasi maupun perekonomian daerah di Provinsi Papua maupun Indonesia secara umum.
“Mengenai pembangunan smelter juga sedang difinalisasi. Karena ini terkait juga mengenai berapa proyeksi pengeluaran investasi untuk pembangunan smelter.
“Kemudian waktu pelaksanaan termasuk lokasi pembangunan smelternya. Yang pasti itu ada didalam paket (kesepakatan dengan PT Freeport),” terang dia di Jakarta, pekan lalu.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga ingin mendorong agar Papua memiliki pendapatan negara dan investasi yang lebih baik di masa mendatang.
Oleh karenanya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika, terkait hak penerimaan negara yang nantinya diterima dari Freeport.
“Makanya kita perlu satu komitmen kedepan, khususnya menganai ijin usaha pertambangan didalam operasi Freeport kedepan,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe memuji langkah pemerintah pusat dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan aspirasi pemerintah provinsi maupun masyarakat bumi cenderawasih.
Dimana selain memperjuangkan pemberian saham bagi pemerintah dan masyarakat setempat, tetapi masih mendorong pembangunan smelter di Papua termasuk pembayaran sejumlah hak maupun deviden lainnya.
“Untuk itu, saya menilai ini merupakan satu bentuk perhatian yang luar biasa dan baru bisa terwujud dibawah pemerintahan bapak Jokowi sebagai Presiden kita”.
“Tentunya ini merupakan sejarah tersendiri bagi Papua yang sepanjang keberadaan Freeport baru kali ini Papua punya saham di perusahaan tambang emas raksasa itu. Karenanya, kita memuji langkah bapak Jokowi dan jajaran yang sangat intens memperhatikan aspirasi kami,” ucapnya.
