News
Pengamat UGM: 3 Tahun Kabinet Kerja, sektor energi di jalur yang tepat
Merdeka.com - Kinerja sektor energi dan sumber daya mineral mendapat rapor positif dari pengamat. Kendati belum semua target tuntas diselesaikan, namun dampak positifnya sudah mulai dirasakan.
Penilaian itu dikemukakan oleh pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, kepada wartawan, Selasa (24/10).
Fahmy menilai kinerja sektor energi dan tambang, selama 3 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sudah berada di jalur yang tepat.
"Kendati belum semua target tercapai, namun kebijakan dan langkah dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat," katanya. Menurut dia, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi-JK yang berdampak positif antara lain pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke sektor produktif, dengan mencabut subsidi premium dan mengurangi subsidi solar.
"Pengurangan beban subsidi melalui kenaikan harga BBM sudah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang dijanjikan," katanya. Selama masa kampanye Pemilihan Fahmy menjelaskan, pada 2014, pemerintah masih memberikan subsidi 46,79 juta kiloliter BBM, lalu turun drastis menjadi 7,15 juta kiloliter pada semester pertama 2017 dan diperkirakan hanya belasan juta kiloliter hingga akhir 2017.
Demikian juga, lanjut Fahmy, kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia, tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan dampak berantai yang positif di daerah Indonesia bagian timur. Hingga akhir September 2017, penerapan kebijakan BBM satu harga sudan mencapai 59 dari 157 lokasi yang ditargetkan pada 2019.
Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian energi, Pemerintahan Jokowi-JK mengambil alih beberapa blok migas, yang kontraknya sudah berakhir, dari kontraktor asing ke PT Pertamina.
"Salah satunya Blok Mahakam. Pengalihan pengelolaan Mahakam dari Total EP Indonesie ke Pertamina akan menjadi preseden baik bagi negeri ini," ujarnya.
Di sektor mineral, upaya Pemerintahan Jokowi-JK merevisi kontrak PT Freeport Indonesia, menurut Fahmy, merupakan capaian kinerja yang positif. Perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter, divestasi 51 persen saham, dan rezim pajak merupakan wujud nyata pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.
"Pencapaian ini menjadi landasan yang bagus untuk pembangunan sektor ESDM ke depan," jelas Fahmy.
Penilaian itu dikemukakan oleh pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, kepada wartawan, Selasa (24/10).
Fahmy menilai kinerja sektor energi dan tambang, selama 3 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sudah berada di jalur yang tepat.
"Kendati belum semua target tercapai, namun kebijakan dan langkah dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat," katanya. Menurut dia, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi-JK yang berdampak positif antara lain pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke sektor produktif, dengan mencabut subsidi premium dan mengurangi subsidi solar.
"Pengurangan beban subsidi melalui kenaikan harga BBM sudah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang dijanjikan," katanya. Selama masa kampanye Pemilihan Fahmy menjelaskan, pada 2014, pemerintah masih memberikan subsidi 46,79 juta kiloliter BBM, lalu turun drastis menjadi 7,15 juta kiloliter pada semester pertama 2017 dan diperkirakan hanya belasan juta kiloliter hingga akhir 2017.
Demikian juga, lanjut Fahmy, kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia, tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan dampak berantai yang positif di daerah Indonesia bagian timur. Hingga akhir September 2017, penerapan kebijakan BBM satu harga sudan mencapai 59 dari 157 lokasi yang ditargetkan pada 2019.
Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian energi, Pemerintahan Jokowi-JK mengambil alih beberapa blok migas, yang kontraknya sudah berakhir, dari kontraktor asing ke PT Pertamina.
"Salah satunya Blok Mahakam. Pengalihan pengelolaan Mahakam dari Total EP Indonesie ke Pertamina akan menjadi preseden baik bagi negeri ini," ujarnya.
Di sektor mineral, upaya Pemerintahan Jokowi-JK merevisi kontrak PT Freeport Indonesia, menurut Fahmy, merupakan capaian kinerja yang positif. Perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter, divestasi 51 persen saham, dan rezim pajak merupakan wujud nyata pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.
"Pencapaian ini menjadi landasan yang bagus untuk pembangunan sektor ESDM ke depan," jelas Fahmy.
