News
Percepatan Pembangunan Smelter dan Transmisi Gas Trans Kalimantan
Pontianak - Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan bahwa pulau kalimantan perlu adanya pembangunan smelter untuk kebutuhan listrik sebesar 579,5 Mega Watt (MW), guna memenuhi listrik di pulau kalimantan.
"Di Pulau Kalimantan ini perlu pembangunan semelter sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap," kata H Sutarmidji, Rabu (19/2) saat Memberikan sambutan pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar.
Lanjutnya, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur.
"Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan. Untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen," tuturnya.
Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN. "Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian menggutarakan dengan Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah di Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar 400 Trilyun.
"Di Pulau Kalimantan ini perlu pembangunan semelter sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap," kata H Sutarmidji, Rabu (19/2) saat Memberikan sambutan pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar.
Lanjutnya, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur.
"Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan. Untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen," tuturnya.
Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN. "Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian menggutarakan dengan Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah di Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar 400 Trilyun.
