News
Potensi Investasi UEA di Indonesia Akan Fokus ke Sektor Ini
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengutarakan, potensi investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) akan difokuskan pada beberapa sektor. Di antaranya adalah proyek pembangunan kilang minyak (oil refinery), industri petrokimia, industri smelter aluminium dan pembiayaan investasi (Financial Investor /FI).
“Bapak Presiden ingin agar kita (Indonesia) mengurangi ketergantungan impor minyak. Oleh karena itu, pemerintah mengejar pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Itulah salah satu kekuatan pengusaha Timur Tengah, makanya kami dorong BUMN maupun swasta kerja sama dengan mereka,” papar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Ia juga menerangkan, alasan mengapa banyak kesepakatan bisnis di sektor strategis diupayakan akan ditandatangani dalam kunjungan ini. “Salah satu sebabnya industri petrokimia ini akan menjadi tulang punggung negara, menuju sebuah negara industri. Kemandirian sektor industri berperan penting mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” imbuh Bahlil.
Sejalan dengan Kepala BKPM, Direktur Promosi Sektoral Imam Soejedi menyatakan, kesiapan BKPM dalam menindaklanjuti kesepakatan yang nantinya terjadi. Dengan adanya Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha diharapkan akan mempercepat proses tersebut.
“Di awal kami telah berupaya negosiasi dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Selanjutnya setelah kesepakatan yang ditandatangani akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kami. Memastikan bagaimana investasi segera terealisasi, mengawal implementasi serta memberikan insentif-insentif yang selayaknya diterima oleh investor,” tegas Imam.
“Bapak Presiden ingin agar kita (Indonesia) mengurangi ketergantungan impor minyak. Oleh karena itu, pemerintah mengejar pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Itulah salah satu kekuatan pengusaha Timur Tengah, makanya kami dorong BUMN maupun swasta kerja sama dengan mereka,” papar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Ia juga menerangkan, alasan mengapa banyak kesepakatan bisnis di sektor strategis diupayakan akan ditandatangani dalam kunjungan ini. “Salah satu sebabnya industri petrokimia ini akan menjadi tulang punggung negara, menuju sebuah negara industri. Kemandirian sektor industri berperan penting mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” imbuh Bahlil.
Sejalan dengan Kepala BKPM, Direktur Promosi Sektoral Imam Soejedi menyatakan, kesiapan BKPM dalam menindaklanjuti kesepakatan yang nantinya terjadi. Dengan adanya Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha diharapkan akan mempercepat proses tersebut.
“Di awal kami telah berupaya negosiasi dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Selanjutnya setelah kesepakatan yang ditandatangani akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kami. Memastikan bagaimana investasi segera terealisasi, mengawal implementasi serta memberikan insentif-insentif yang selayaknya diterima oleh investor,” tegas Imam.
