News
Presiden Berharap Negosiasi Freeport Segera Capai Hasil
JAKARTA – Presiden Joko Widodo berharap proses negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia segera mencapai hasil akhir. Apalagi, proses ini sudah berlangsung lama, yakni tiga tahun.
“Ini hampir final. Saya yakin win-win-lah. Saya yakin akan selesai. Secepatnya, secepatcepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kan kita juga enggak mau kalau tidak dapat win-nya,” kata Presiden usai peresmian pembangunan dan pengoperasian PLTU di Serang, Banten, Kamis (5/10).
Presiden mengaku bahwa proses negosiasi dengan Freeport memang cukup alot. Apalagi belakangan muncul surat dari CEO Freeport McMoran Inc, yang berisi tentang penolakan posisi pemerintah dalam hal pelepasan saham (divestasi) 51 persen.
Namun, menurut Presiden, kealotan dalam negosiasi merupakan hal yang biasa. Penolakan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport.
Dia pun sudah menyiapkan tim yang terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ini kan masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu,” katanya.
Pembangunan Smelter
Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan bahwa Freeport Indonesia sudah menyerahkan rencana detail pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penyerahan rencana itu merupakan bagian dari evaluasi kemajuan smelter yang dilakukan setiap enam bulan. Bambang Susigit mengatakan evaluasi per enam bulan berlaku bagi semua perusahaan tambang yang mendapatkan izin ekspor konsentrat. Perhitungan enam bulan itu dimulai sejak mengantongi rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM.
“Freeport sudah menyerahkan dokumen rencana smelter sejak pertengahan September kemarin,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/10).
Bambang enggan membeberkan seperti apa detail proses pembangunan smelter Freeport selama 6 bulan terakhir. Dia hanya menyebut pembangunan smelter kini berkaitan proses negosiasi dengan pemerintah mengenai perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Belum dievaluasi karena nunggu proses negosiasi,” ujarnya.
Freepor t dan pemerintah sebenarnya telah menyepakati secara umum empat poin negosiasi pada akhir Agustus kemarin. Kesepakatan itu yakni perpanjangan operasi secara bertahap hingga 2041, pembangunan smelter paling lambat selesai di 2022, divestasi 51% dan stabilitas investasi.
Kini kedua belah pihak sedang mendetilkan skema divestasi dan stabilitas investasi. Negosiasi yang berjalan sejak Februari lalu itu disepakati berakhir pada 10 Oktober nanti. Namun lima hari jelang batas waktu itu belum ada titik temu terkait skema divestasi dan stabilitas investasi.
Pemerintah membuka peluang perpanjangan masa perundingan hingga akhir tahun. Hanya saja perpanjangan itu menunggu permohonan dari Freeport.
“Ini hampir final. Saya yakin win-win-lah. Saya yakin akan selesai. Secepatnya, secepatcepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kan kita juga enggak mau kalau tidak dapat win-nya,” kata Presiden usai peresmian pembangunan dan pengoperasian PLTU di Serang, Banten, Kamis (5/10).
Presiden mengaku bahwa proses negosiasi dengan Freeport memang cukup alot. Apalagi belakangan muncul surat dari CEO Freeport McMoran Inc, yang berisi tentang penolakan posisi pemerintah dalam hal pelepasan saham (divestasi) 51 persen.
Namun, menurut Presiden, kealotan dalam negosiasi merupakan hal yang biasa. Penolakan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport.
Dia pun sudah menyiapkan tim yang terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ini kan masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu,” katanya.
Pembangunan Smelter
Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan bahwa Freeport Indonesia sudah menyerahkan rencana detail pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga (smelter) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penyerahan rencana itu merupakan bagian dari evaluasi kemajuan smelter yang dilakukan setiap enam bulan. Bambang Susigit mengatakan evaluasi per enam bulan berlaku bagi semua perusahaan tambang yang mendapatkan izin ekspor konsentrat. Perhitungan enam bulan itu dimulai sejak mengantongi rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM.
“Freeport sudah menyerahkan dokumen rencana smelter sejak pertengahan September kemarin,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/10).
Bambang enggan membeberkan seperti apa detail proses pembangunan smelter Freeport selama 6 bulan terakhir. Dia hanya menyebut pembangunan smelter kini berkaitan proses negosiasi dengan pemerintah mengenai perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Belum dievaluasi karena nunggu proses negosiasi,” ujarnya.
Freepor t dan pemerintah sebenarnya telah menyepakati secara umum empat poin negosiasi pada akhir Agustus kemarin. Kesepakatan itu yakni perpanjangan operasi secara bertahap hingga 2041, pembangunan smelter paling lambat selesai di 2022, divestasi 51% dan stabilitas investasi.
Kini kedua belah pihak sedang mendetilkan skema divestasi dan stabilitas investasi. Negosiasi yang berjalan sejak Februari lalu itu disepakati berakhir pada 10 Oktober nanti. Namun lima hari jelang batas waktu itu belum ada titik temu terkait skema divestasi dan stabilitas investasi.
Pemerintah membuka peluang perpanjangan masa perundingan hingga akhir tahun. Hanya saja perpanjangan itu menunggu permohonan dari Freeport.
