News
Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Moratorium Tambang Timah
Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan kebijakan moratorium pertambangan timah di Bangka Belitung karena dampak ekologis dan berpengaruh pada kesehatan warga sekitar.
Direktur Utama Walhi Bangka Belitung Ratno Budi memaparkan provinsi itu mengalami krisis lahan sebesar 340.000 hektare dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, dia memaparkan, kerusakan ekosistem laut di daerah Babel sudah mencapai 60 persen, terutama di sektor ekosistem terumbu karang dan produksi ikan.
Oleh karena itu, Presiden didesak segera menerbitkan moratorium untuk mencegah kerusakan lebih besar.
"Kami sedang mendesak presiden agar segera menerbitkan moratorium nasional khusus untuk pertambangan timah,” kata Ratno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/9).
Walhi juga meminta agar moratorium yang akan diterbitkan tidak hanya untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru. Namun, kata Ratno, pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin yang sudah ada.
Organisasi lingkungan itu mencatat sedikitnya 601 IUP belum berstatus Clean and Clear (CnC) atau sebesar 55 persen dari total 1.085 IUP yang diterbitkan. Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dana sebesar Rp71 triliun yang dihasilkan dari aktivitas tambang yang ilegal.
Penataan Kebijakan
Direktur Indonesian Center for Environmental Law (Icel) Hendri Subagyo mengungkapkan moratorium tersebut tidak hanya mengatur mengenai perizinan usaha tambang tersebut.
"Moratorium ini menurut saya tidak hanya pada konteks izin yang sudah selesai, tapi juga penting bagi pemerintah untuk menata kebijakannya,” kata dia.
Pada 2015, Presiden Jokowi mengatakan diperlukan tata kelola timah agar ekspor ilegal komoditas itu berkurang. Hal itu, terkait dengan semakin turunnya harga timah dunia.
Jokowi juga meminta pemimpin daerah tersebut maupun direktur PT Timah untuk mempelajari tambang rakyat terkait dengan timah. Walaupun demikian, Presiden juga berpesan agar rambu-rambu tetap dipatuhi sehingga tak merusak alam.
Pada Mei 2017, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan sinkronisasi program antar daerah adalah program yang mendesak dilakukan. Hal itu juga terkait dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat karena komoditas andalan macam lada, karet hingga timah sendiri, terus mengalami penurunan.
“Beberapa komoditi andalan yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam masa-masa terakhir ini sangat menurun drastis. Sedangkan komoditi-komoditi lainnya itu sudah sangat banyak sekali naik,” jelas Erzaldi seperti dilansir Sekretriat Kabinet. (dit/asa)
Direktur Utama Walhi Bangka Belitung Ratno Budi memaparkan provinsi itu mengalami krisis lahan sebesar 340.000 hektare dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, dia memaparkan, kerusakan ekosistem laut di daerah Babel sudah mencapai 60 persen, terutama di sektor ekosistem terumbu karang dan produksi ikan.
Oleh karena itu, Presiden didesak segera menerbitkan moratorium untuk mencegah kerusakan lebih besar.
"Kami sedang mendesak presiden agar segera menerbitkan moratorium nasional khusus untuk pertambangan timah,” kata Ratno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/9).
Walhi juga meminta agar moratorium yang akan diterbitkan tidak hanya untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru. Namun, kata Ratno, pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin yang sudah ada.
Organisasi lingkungan itu mencatat sedikitnya 601 IUP belum berstatus Clean and Clear (CnC) atau sebesar 55 persen dari total 1.085 IUP yang diterbitkan. Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dana sebesar Rp71 triliun yang dihasilkan dari aktivitas tambang yang ilegal.
Penataan Kebijakan
Direktur Indonesian Center for Environmental Law (Icel) Hendri Subagyo mengungkapkan moratorium tersebut tidak hanya mengatur mengenai perizinan usaha tambang tersebut.
"Moratorium ini menurut saya tidak hanya pada konteks izin yang sudah selesai, tapi juga penting bagi pemerintah untuk menata kebijakannya,” kata dia.
Pada 2015, Presiden Jokowi mengatakan diperlukan tata kelola timah agar ekspor ilegal komoditas itu berkurang. Hal itu, terkait dengan semakin turunnya harga timah dunia.
Jokowi juga meminta pemimpin daerah tersebut maupun direktur PT Timah untuk mempelajari tambang rakyat terkait dengan timah. Walaupun demikian, Presiden juga berpesan agar rambu-rambu tetap dipatuhi sehingga tak merusak alam.
Pada Mei 2017, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan sinkronisasi program antar daerah adalah program yang mendesak dilakukan. Hal itu juga terkait dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat karena komoditas andalan macam lada, karet hingga timah sendiri, terus mengalami penurunan.
“Beberapa komoditi andalan yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam masa-masa terakhir ini sangat menurun drastis. Sedangkan komoditi-komoditi lainnya itu sudah sangat banyak sekali naik,” jelas Erzaldi seperti dilansir Sekretriat Kabinet. (dit/asa)
