RI Teken Perjanjian Ambil Alih 51% Saham Freeport Sore Ini

Jakarta, CNBC Indonesia- Langkah pemerintah Indonesia untuk ambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia semakin dekat. Sore ini, pemerintah dikabarkan akan meneken Head of Agreement dengan Freeport untuk mengukuhkan posisi Indonesia di tambang emas di Papua itu.

Menurut jadwal yang beredar, penandatanganan perjanjian awal ini akan dilakukan oleh Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, urusan divestasi ini dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo kepada tiga menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perjanjian ini mencakup 4 hal antara Indonesia dan Freeport, yaitu:
1. PT Freeport sepakat untuk mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
2. Pembangunan smelter
3. Kepastian investasi dan insentif keuangan
4. Divestasi 51%

Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan upaya pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia memang sudah dekat. "Alhamdullilah, harusnya sudah inilah ada titik temu. Tapi harusnya sebentar lagi," ujar Budi, di gedung DPR kemarin.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi Layanan dan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Setelah prosesi penandatanganan rampung, akan ada konferensi pers terkait perjanjian tersebut. "Ada konpers. [Dihadiri] ESDM dan BUMN," kata Nufransa ketika dikonfirmasi CNBC Indonesia.
Berdasarkan jadwal yang diterima CNBC Indonesia, perjanjian tersebut akan dilakukan pukul 16:00 WIB di Aula Mezzanine, Kamis (12/7/2018) di Kementerian Keuangan.