News
Raih dana Rp58 triliun, Inalum siap tebus saham Freeport
Langkah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero untuk menguasai 51,2 persen saham tambang milik PT Freeport Indonesia mulai menyentuh tahap final.
Induk perusahaan tambang pelat merah tersebut akhirnya mampu meraup dana hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp58 triliun melalui penerbitan surat utang global (global bond). Perolehan dana tersebut akan digunakan perseroan untuk menebus akuisisi saham Freeport.
Menurut Strait Times, Inalum menjual obligasi global tersebut dalam empat seri dan kemudian dicatat di bursa saham Singapura, Kamis (8/11/2018). Seri pertama dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5 persen.
Seri kedua dengan nilai pokok 1,25 miliar dolar bertenor lima tahun atau jatuh tempo pada 2023 dengan bunga 6 persen. Seri ketiga dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo pada 2028 menawarkan bunga 6,875 persen.
Terakhir, seri keempat dengan nilai pokok 750 juta dolar bertenor 30 tahun atau jatuh tempo pada 2048 dengan bunga 7,375 persen.
Obligasi global yang bertenor tiga tahun mengalami kelebihan permintaan atau overrsubscribed hingga 4,1 miliar dolar atau empat kali lipat. Obligasi ini sudah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan BBB- dari lembaga Fitch Ratings.
Peringkat Baa2 dan BBB berarti memiliki tingkat risiko moderat dan memiliki level menengah bawah (lower medium). Dalam daftar peringkat obligasi, keduanya adalah peringkat level sembilan. Sementara peringkat teratas adalah Aaa atau AAA.
Dana hasil penerbitan obligasi valas ini juga bisa digunakan untuk membiayai ulang (refinancing) pinjaman yang didapatkan perseroan untuk membiayai akuisisi tersebut. Sebelumnya, perseroan berencana mencari pinjaman yang sempat ditawarkan oleh lima bank asing untuk membiayai akuisisi.
Kepala Riset Koneksi Kapital Sekuritas, Alfred Nainggolan, mengatakan keputusan Inalum untuk menerbitkan surat utang global karena terbatasnya sumber pendanaan dari dalam negeri.
Ia menilai penerbitan global bond lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Selain berjangka waktu panjang, tingkat bunga surat utang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan tingkat bunga perbankan yang cenderung mulai meningkat beberapa waktu ini.
"Freeport itu perusahaan global, dengan konteks itu, tidak mungkin pendanaannya menggunakan kurs rupiah," ujar Alfred saat dihubungi oleh Beritagar.id, Jumat (9/11).
Menurut Alfred, larisnya obligasi yang dirilis oleh Inalum menandakan kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis Inalum usai mengakuisisi saham Freeport.
"Eksposur terhadap risiko kurs bisa diatasi Inalum, mengingat pendapatan yang diperoleh Freeport berdenominasi dolar AS," ujarnya.
Di mata investor, Freeport masih memiliki daya tarik dari segi keuntungan. Freeport mampu membukukan penjualan hingga 1 miliar pound (454,95 ribu ton) tembaga, dan 2,1 juta ounces (59,68 ton) emas dari tambang Grasberg di Papua, Indonesia, pada periode Januari-September 2018.
Penjualan tembaga dan emas dari Grasberg pada sembilan bulan pertama tahun ini masing-masing naik 59,21 persen dan 120,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan harga rata-rata tembaga sebesar 2,93 dolar/pound, maka Freeport mampu mengantongi 2,94 miliar dolar atau setara Rp44,11 triliun pada periode Januari-September 2018.
"Dengan potensi tersebut, investor menilai kemampuan Inalum untuk melunasi utang bunga bukan menjadi soal," jelas Alfred.
Dalam kesepakatan Head of Agreement yang telah ditandatangani pada 12 Juli 2018 lalu, Inalum harus melunasi pembayaran senilai 3,85 miliar dolar atau sekitar Rp56 triliun agar bisa menguasai kepemilikan saham di Freeport.
Rinciannya, 3,5 miliar dolar untuk membeli participating interest (PI) 40 persen milik Rio Tinto dan 350 juta dolar guna mengakuisisi 9,36 persen saham milik Indocopper Investama.
Jika pembayaran telah selesai, saham Freeport Indonesia yang dimiliki Inalum akan naik dari 9,36 persen jadi 51,23 persen. Sementara, Pemerintah Daerah Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham Freeport Indonesia.
Izin khusus Freeport diperpanjang
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperpanjang masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga akhir November. Perpanjangan diberikan seiring dengan habisnya masa berlaku IUPK lawas pada 31 Oktober lalu.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan permohonan dari Freeport.
"IUPK Freeport sudah diperpanjang satu bulan ke depan, sampai akhir November. Sama seperti perpanjangan bulan-bulan sebelumnya," kata Agung dalam Berita Satu.
Hingga 30 September 2018, kemajuan pembangunan smelter Freeport baru mencapai 2,5 persen. Ini di bawah target yang ditetapkan pada Agustus bisa mencapai 5,18 persen.
Selama September juga tidak ada perkembangan mengenai pembangunan pabrik tersebut. Progres pembangunan smelter baru sebatas deposit 150 juta dolar, serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi desain konstruksi, dan pemantapan tanah.
Kemajuan smelter dievaluasi oleh Kementerian ESDM setiap enam bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi persetujuan ekspor.
Freeport mengantongi rekomendasi tersebut pada Februari kemarin. Ada ketentuan sanksi bila progres tidak mencapai batas minimal 90 persen dari rencana kerja yang diajukan. Sanksi yang diberikan itu berupa pencabutan izin ekspor.
Induk perusahaan tambang pelat merah tersebut akhirnya mampu meraup dana hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp58 triliun melalui penerbitan surat utang global (global bond). Perolehan dana tersebut akan digunakan perseroan untuk menebus akuisisi saham Freeport.
Menurut Strait Times, Inalum menjual obligasi global tersebut dalam empat seri dan kemudian dicatat di bursa saham Singapura, Kamis (8/11/2018). Seri pertama dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5 persen.
Seri kedua dengan nilai pokok 1,25 miliar dolar bertenor lima tahun atau jatuh tempo pada 2023 dengan bunga 6 persen. Seri ketiga dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo pada 2028 menawarkan bunga 6,875 persen.
Terakhir, seri keempat dengan nilai pokok 750 juta dolar bertenor 30 tahun atau jatuh tempo pada 2048 dengan bunga 7,375 persen.
Obligasi global yang bertenor tiga tahun mengalami kelebihan permintaan atau overrsubscribed hingga 4,1 miliar dolar atau empat kali lipat. Obligasi ini sudah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan BBB- dari lembaga Fitch Ratings.
Peringkat Baa2 dan BBB berarti memiliki tingkat risiko moderat dan memiliki level menengah bawah (lower medium). Dalam daftar peringkat obligasi, keduanya adalah peringkat level sembilan. Sementara peringkat teratas adalah Aaa atau AAA.
Dana hasil penerbitan obligasi valas ini juga bisa digunakan untuk membiayai ulang (refinancing) pinjaman yang didapatkan perseroan untuk membiayai akuisisi tersebut. Sebelumnya, perseroan berencana mencari pinjaman yang sempat ditawarkan oleh lima bank asing untuk membiayai akuisisi.
Kepala Riset Koneksi Kapital Sekuritas, Alfred Nainggolan, mengatakan keputusan Inalum untuk menerbitkan surat utang global karena terbatasnya sumber pendanaan dari dalam negeri.
Ia menilai penerbitan global bond lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Selain berjangka waktu panjang, tingkat bunga surat utang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan tingkat bunga perbankan yang cenderung mulai meningkat beberapa waktu ini.
"Freeport itu perusahaan global, dengan konteks itu, tidak mungkin pendanaannya menggunakan kurs rupiah," ujar Alfred saat dihubungi oleh Beritagar.id, Jumat (9/11).
Menurut Alfred, larisnya obligasi yang dirilis oleh Inalum menandakan kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis Inalum usai mengakuisisi saham Freeport.
"Eksposur terhadap risiko kurs bisa diatasi Inalum, mengingat pendapatan yang diperoleh Freeport berdenominasi dolar AS," ujarnya.
Di mata investor, Freeport masih memiliki daya tarik dari segi keuntungan. Freeport mampu membukukan penjualan hingga 1 miliar pound (454,95 ribu ton) tembaga, dan 2,1 juta ounces (59,68 ton) emas dari tambang Grasberg di Papua, Indonesia, pada periode Januari-September 2018.
Penjualan tembaga dan emas dari Grasberg pada sembilan bulan pertama tahun ini masing-masing naik 59,21 persen dan 120,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan harga rata-rata tembaga sebesar 2,93 dolar/pound, maka Freeport mampu mengantongi 2,94 miliar dolar atau setara Rp44,11 triliun pada periode Januari-September 2018.
"Dengan potensi tersebut, investor menilai kemampuan Inalum untuk melunasi utang bunga bukan menjadi soal," jelas Alfred.
Dalam kesepakatan Head of Agreement yang telah ditandatangani pada 12 Juli 2018 lalu, Inalum harus melunasi pembayaran senilai 3,85 miliar dolar atau sekitar Rp56 triliun agar bisa menguasai kepemilikan saham di Freeport.
Rinciannya, 3,5 miliar dolar untuk membeli participating interest (PI) 40 persen milik Rio Tinto dan 350 juta dolar guna mengakuisisi 9,36 persen saham milik Indocopper Investama.
Jika pembayaran telah selesai, saham Freeport Indonesia yang dimiliki Inalum akan naik dari 9,36 persen jadi 51,23 persen. Sementara, Pemerintah Daerah Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham Freeport Indonesia.
Izin khusus Freeport diperpanjang
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperpanjang masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga akhir November. Perpanjangan diberikan seiring dengan habisnya masa berlaku IUPK lawas pada 31 Oktober lalu.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan permohonan dari Freeport.
"IUPK Freeport sudah diperpanjang satu bulan ke depan, sampai akhir November. Sama seperti perpanjangan bulan-bulan sebelumnya," kata Agung dalam Berita Satu.
Hingga 30 September 2018, kemajuan pembangunan smelter Freeport baru mencapai 2,5 persen. Ini di bawah target yang ditetapkan pada Agustus bisa mencapai 5,18 persen.
Selama September juga tidak ada perkembangan mengenai pembangunan pabrik tersebut. Progres pembangunan smelter baru sebatas deposit 150 juta dolar, serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi desain konstruksi, dan pemantapan tanah.
Kemajuan smelter dievaluasi oleh Kementerian ESDM setiap enam bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi persetujuan ekspor.
Freeport mengantongi rekomendasi tersebut pada Februari kemarin. Ada ketentuan sanksi bila progres tidak mencapai batas minimal 90 persen dari rencana kerja yang diajukan. Sanksi yang diberikan itu berupa pencabutan izin ekspor.
